Menhut Terbitkan Izin, Relokasi Pengungsi Erupsi Sinabung Tuntas

Tanah Karo | SNN – Setelah kunjungan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan rombongan, Rabu (29-10-2014) ke Tanah Karo, izin peruntukan lokasi pertanian seluas 447,86 hektar  dan akses jalan menuju lokasi sekitar 11,02 ha untuk relokasi warga tiga desa diterbitkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Izin tersebut sesuai surat Menhut RI, No. S.482/Menhut-II/2014, Perihal : “Permohonan pinjam pakai kawasan hutan Siosar untuk lahan pertanian korban erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo” tanggal 29 Oktober 2014 ditandatangani Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Dr Ir Siti Nurbaya MSc. Demikian dikatakan Plt Bupati Karo, Terkelin Brahmana,SH kepada wartawan, Kamis (30-10-2014).

Menurut Bupati, izin tersebut ditujukan kepada Bupati Karo setelah kunjungan Presiden Jokowi ke Kab Karo, Rabu (29-10-2014), sebelumnya Bupati Karo  menjelaskan bahwa, sampai Rabu (29-10-2014) izin untuk pinjam pakai lahan pertanian sekitar 447 Ha untuk warga korban erupsi Sinabung dan akses jalan menuju lokasi  belum terbit sehingga proses penanganan relokasi belum tuntas. Izin dari Menteri itu juga sesuai rekomendasi dari Gubsu dengan suratnya, No. 522/11922 tanggal 23 Oktober 2014.

“Saat itu juga, setelah saya menjelaskan bahwa izin tersebut belum terbit, Presiden Jokowi langsung menelpon Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari rumah dinas Bupati Karo. Hari itu juga (Rabu 29-10-2014-red) izin diterbitkan Menteri dan hari ini, Kamis (30-10-2014) surat izin tersebut sudah saya terima melalui faximile sekitar pukul 11.00 Wib. Tindak lanjutnya, Kamis (30-10-2014) pagi tim dari BNPB, BPBD Pemkab Karo dan Dan Satgas erupsi Sinabung, sudah meninjau lokasi relokasi sesuai petunjuk Presiden Jokowi,” tegas Terkelin.

Dengan terbitnya izin dari Menteri ini, segera akan dilakukan action. Dalam rapat nanti akan dibahas bagaimana sistem pembangunannya. Sebab, anggarannya juga dari BNPB pusat. Dalam surat Menteri tersebut, pada point 1 dijelaskan bahwa, prinsipnya Menteri tidak keberatan terhadap penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan lahan pertanian korban erupsi Sinabung pada kawasan hutan produksi tetap (HP) dan hutan lindung (HL) di Kabupaten Karo dengan penggunaan seluas sekitar 447,86 Ha dan akses jalan menuju lokasi seluas sekitar 11,02 Ha merupakan izin pinjam pakai,  tambah Brahmana.

Dan Satgas penanganan erupsi Sinabung, Letkol Inf Asep Sukarna, yang juga selaku Dandim 0205/TK ketika dihubungi wartawan, Kamis (30-10-2014) melalui telepon selulernya, membenarkan pihaknya berada di lapangan hutan Siosar dalam rangka pelaksanaan relokasi sebagaimana diperintahkan Presiden RI,  ujar Dandim singkat.

Sementara itu sejumlah tokoh di Sumut sangat mengapresiasi kebijakan Prsiden Joko Widodo dalam menyahuti aspirasi pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung pada kunjungan perdananya ke Tanah Karo, Rabu (29-10-2014).

“Kita menyambut baik tindakan Presiden Jokowi itu, karena memang kebijakan seperti itulah yang diharapkan masyarakat selama ini,” kata Wakil Ketua DPRD Sumut dari PDI Perjuangan, Ruben Tarigan dan 3 mantan anggota DPRD Sumut yakni Japorman Saragih, Oloan Simbolon,ST dan Ahmad Ikhyar Hasibuan, ketika dihubungi secara terpisah di Medan, Kamis (30-10-2014).

Sekarang, kata mereka, tinggal menunggu tindak lanjutnya di lapangan, bagaimana jajaran instansi terkait merealisasikan di lapangan, agar yang disampaikan Presiden Jokowi tersebut benar-benar dapat segera dirasakan masyarakat pengungsi korban erupsi Sinabung.

“Artinya, dengan kehadiran dan kebijakan Presiden Jokowi seperti itu, beban penderitaan para pengungsi di Tanah Karo selama ini sudah dapat jauh berkurang, baik secara mental maupun secara material,” kata Ruben Tarigan.

Hal senada juga disampaikan Japorman Saragih, Oloan Simbolon ST dan Ahmad Ikhyar Hasibuan secara terpisah.

Menurut mereka, kebijakan yang berpihak secara nyata dan langsung dirasakan masyarakat seperti inilah yang sangat diidam-idamkan masyarakat selama ini. Bukan hanya sekedar pernyataan yang realisasinya tidak tahu entah kapan, dan itu harus diterima sebagai suatu bukti bahwa Presiden Jokowi sudah mulai menunjukkan bukti dari janjinya selama kampanye, bahwa pemerintahan yang dia pimpin akan terus berupaya menunjukkan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat, terutama di bidang pelayanan.

“Dalam hal ini, kita sebagai warga negara RI, harus memberi kesempatan bahkan terus mendorong bagaimana agar pemerintah yang dipimpin Presiden Jokowi ke depan benar-benar memrioritaskan kepentingan masyarakat Indonesia secara menyeluruh, bukan kepentingan sekelompok apalagi satu etnis tertentu,” kata Japorman, Oloan Simbolon dan Ahmad Ikhyar Hasibuan.

Kalaupun dalam Kabinet Kerja Presiden Jokowi tidak ada didudukkan orang Batak, menurut mereka, itu harus diterima sebagai suatu kenyataan dengan lapang dada. “Apapun alasannya, kita sebagai warga negara harus melihat kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan seluruh masyarakat Indonesia menuju kehidupan yang lebih baik dan sejahtera ke depan. Kita tidak boleh larut dalam kepentingan sempit yang akibatnya nanti justru justru menghambat pemerintah mewujudkan kepentingan yang lebih besar itu,” kata mereka. (jean/torong)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *