SNN | Suara Nasional News

Hot


Post Top Ad

Rabu, 13 Februari 2019

Pemprovsu Lestarikan Koran Kuno Jadi Pariwisata Sejarah

Februari 13, 2019

Medan | SNN - Tujuh hari sudah pameran Satu Abad Surat Kabar Sumatera Utara (Sumut) digelar di Lobi Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan. Selama pameran dilangsungkan sejak (06-02-2019) dan berakhir (12-02-2019), animo masyarakat yang berkunjung sangat tinggi mencapai 1.500 orang. Karenanya, Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) bertekad melestarikan koran kuno dan menjadikannya sebagai pariwisata sejarah.

“Animo masyarakat untuk berkunjung melihat pameran ini cukup tinggi. Selama tujuh hari digelar, rata-rata per hari pengunjung yang datang bisa sampai 200 orang lebih. Oleh karena itulah, ke depan Pemprovsu berniat untuk tetap melestarikan koran kuno di Sumut ini dan menjadikannya sebagai potensi pariwisata sejarah,” ujar Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu Ilyas Sitorus, Selasa (12-02-2019).

Sekadar diketahui Ilyas Sitorus yang disapa  akrab INCEK oleh wartawan,  memang  Tepat  jika di  "KERANGKENGKAN  DINAS PERPUSTAKAAN&ARSIP" Sumut. Perlu pula diketahui pameran   tersebut, baru pertamakali diadakan setelah  kepemimpinan  pasangan Gubsu  H.Edy Rahmayadi-H.Musa Rajekshah.(red).

Kata Ilyas,  pengunjung tak hanya kota Medan,juga berasal dari berbagai daerah dan lintas profesi, mulai dari mahasiswa, pegawai, siswa sekolah, guru, pemerhati pers, sejarawan, organisasi pers, staf ahli kepresidenan, bahkan pameran ini juga dihadiri oleh wisatawan asing dan kepala daerah seperti Walikota Medan Dzulmi Eldin serta Bupati Palas Ali Sutan Harahap.

Karena, pameran  "bersejarah satu abad koran Sum.Utara",  adalah   yang pertamakali di negeri ini. Meskipun pameran di lobi kantor Gubsu sudah ditutup, namun Pemprovsu akan tetap menyelamatkan bukti otentik peninggalan sejarah di Sumut dan melanjutkan pameran tersebut.

Sebelumnya, Wagubsu, Musa Rajekshah,mendampingi Gubsu Edy Rahmayadi, sudah berencana akan memanfaatkan Museum Negeri Sumatera Utara di Jalan HM Joni, Medan sebagai tempat untuk memamerkan koleksi dari koran asli yang berasal dari tahun 1880 hingga 1942. Pemprovsu akan membenahi apa yang perlu dibenahi agar banyak pengunjung yang datang dan bisa mempelajari sejarah dan budaya Sumatera Utara.

Ada juga koran pertama di Indonesia yang menggunakan kata ‘Merdeka’ sebagai namanya yakni 'Benih Merdeka'. Serta 3 koran dan majalah perjuangan pada masa pendudukan Sekutu atau Belanda (1945-1949). Yaitu, Soeloeh Merdeka, Mimbar Oemoem, Waspada. Dua diantaranya yakni Mimbar Umum dan Waspada bahkan masih terbit hingga kini.(torong/zul)
Baca:.

Walikota Tebing Tinggi Sosialisasi Permendagri N0 11 Tahun 2018

Februari 13, 2019
Tebing Tinggi | SNN - Wali Kota Tebing Tinggi Umar Zunaidi Hasibuan berharap para ASN dan tenaga kontrak yang bekerja dilingkungan Pemko Tebing Tinggi agar lebih mengawasi keluarga perilaku putra putrinya.

Nasihat itu ia smapaikan dihadapan 1500 orang ASN dan tenaga kontrak yang mengikuti sosialisasi Permendagri NO. 11 tahun 2018, digedung Balai Kartin, Selasa (13-02-2019)

Ia mengatakan pihaknya sudah mendapatkan laporan dari Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Anak bahwa untuk Januari 2019 telah terjadi empat kasus pencabulan terhadap anak di Tebing Tinggi.

Ini sungguh memprihatinkan kita, dan terjadi terhadap anak yang masih duduk dibangku SMP dan SMS, kasus pencabulan ini harus menjadi perhatian serius bagi kita semua.

Saya berharap keluarga besar ASN agar benar-benar mengawasi aktifitas anak-anaknya guna mencegah lebih dini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita kehendaki.

Jika kembali dari sekolah diluar kebiasaannya perlu dipertanyakan dengan baik-baik, dan jika bepergian keluar rumah dipertanyakan dengan siapa, ujarnya.

Pengawasan yang terbaik itu dilakukan dari rumah dan keluarga masing-masing dan situasi diluar rumah sudah sangat banyak berbagai aktifitas sesuai dengan perkembangan jamanya.

Begitu maju dan berkembangnya alat-alat komunikasi juga sangat memengaruhi perkembangan seorang anak, mudahnya mengakses berbagai informasi, semua itu harus disiasati tidak saja oleh kepintaran tetapi juga kecerdasan, katanya.(fit)

 
Baca:.

KPU Tebing Tinggi Cari 4500 Orang Untuk KPPS

Februari 13, 2019



Tebing Tinggi | SNN - Calon KPPS yang akan bertugas pada 513 TPS yang disiapkan karena akan ada saling membutuhkan antara Bawaslu, KPU dan partai-partai politik.

Ketua KPU Tebing Tinggi Abdul Khalik mengatakan pihaknya kemungkinan kesulitan merekrut anggota KPPS atas dasar predeksi dimana KPU hanya mampu memberikan honor Rp450.000 - Rp.500.000/ bulan yang mungkin tidak menarik masyarakat, karena Bawaslu dan Parpol juga merekrut para petugasnya.

"Jika hal itu sampai terjadi di Tebing Tinggi, saya sulit membayangkanya, dan untuk itu kami berharap melalui Wali Kota kiranya rekan-rekan ASN berkenan dan bersedia untuk direkrut menjadi KPPS, sebagai seorang intelektual akan lebih mudah memahami akan tugas- tugas KPPS," katanya.

Meskipun demikian KPU setelah dilakukan perekrutan KPPS selanjutnya akan dilakukan diklat untuk para KPPS agar lebih memahami ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan peraturan, ujarnya.

Wali Kota Tebing Tinggi H.Umar Zunaidi Hasibuan menanggapi permohonan KPU ini secara spontan menyampaikan dan menghimbau kepada segenap ASN Pemkot Tebing Tinggi untuk berkenan dan bersedia menjadi KPPS ditempatnya masing-masing,

"Ini merupakan satu rezeki yang disampaikan ketua KPU Tebing Tinggi ada honor yang diberikan, dan saya sendiri baru dapat informasi hari ini dari ketua KPU, akan adanya kesulitan untuk merekrut KPPS.

Saya berharap ASN dilingkungan Pemko Tebing Tinggi, jika yang dibutuhkan ada 4500 orang banyaknya menimal 50 persen merupakan anggota ASN Tebing Tinggi ikut serta didalamnya, silahkan tanyakan kepada KPU persyaratanya untuk menjadi anggota KPPS,Kata Wali Kota. (fit)
Baca:.

Walikota Tebing Tinggi Buka Sosialisasi Pemilihan Umum Serentak

Februari 13, 2019
Tebing Tinggi | SNN - Wali Kota Tebing Tinggi H Umar Zunaidi Hasibuan membuka secara resmi sosialisasi Permendagri Nomor 11 Tahun 2018 dan pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2019, Rabu (13-02-2019), bertempat di Gedung Balai Kartini.

WalikKota mengajak seluruh ASN dan tenaga kerja kontrak untuk mensukseskan pemilu 2019 ini karena semua adalah orang yang mengabdi kepada bangsa dan negara serta kita juga di gaji oleh pemerintah.Dan kita semua ini merupakan agen dari suatu pembaruan serta sebagai motor dari pemerintah untuk menggerakkan masyarakat, mengajak kepada masyarakat untuk datang ke TPS dan memilih.

Kepada para PNS dan tenaga kontrak beliau mengharapkan jangan jadi provokator dan mempengaruhi masyarakat untuk tidak datang ke TPS alias golput, karena kesuksesan pemilu ini merupakan masa depan Indonesia, Provinsi Sumut dan Tebing Tinggi

Wali Kota berharap kita jangan suka suuzon jangan berburuk sangka sama panitia, pps,kpps dan KPU, karena Pemilu yang kali ini akan memakan waktu yang lama, selesai jam 13.00 dan dilanjutkan perhitungan suara yang dimulai dari Pilpres, DPR-RI,DPD,DPR Provinsi baru DPRD Kabupaten /Kota.

ASN ini orang pertama jika ada kesalahan atau kekhilapan dan informasi yang salah untuk menjelaskanya, misalnya jika ada provokator yang mengatakan disana ada bayaran, atau istilahnya NPWP (nomor piro,wani piro), laporkan kepada aparat yang berwenang, seperti Bawaslu,

Dan diperkirakan baru bisa selesai penghitunganya sekitar jam 12.00 tengah malam keatas, makanya jangan cepat suuzon, wah ini ngitungnya sampai tengah malam, jangan-jangan ada apa-apanya, hal ini yang perlu dihindari, ujar Wali Kota.

Berhubungan  mengenai Permendagri nomor 11 Tahun 2018, Walikota mengatakan bahwa seluruh ASN akan diukur kinerjanya berdasarkan ukuran satuan kinerja pegawai (SKP), ini yang membagi semua tugas-tugas yang ada di OPD kepada seluruh ASN yang ada dibagi habis kerjaan itu.

Disetiap OPD nanti akan ada tim penilai kinerja pegawai yang ditunjuk langsung oleh kepala OPDnya, selanjutnya penilaian tidak seperti dulu yang penilaiannya 1 Tahun sekali tetapi kedepan setiap satu bulan sekali.(fit)

Baca:.

Selasa, 12 Februari 2019

Wagubsu Bersama Menpar Bahas Percepatan Pengembangan Pariwisata Danau Toba

Februari 12, 2019
 Jakarta | SNN – Menteri Pariwisata Republik Indonesia (Menpar RI) Arief Yahya menerima kunjungan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Musa Rajekshah di ruang rapat Menteri Pariwisata di Jakarta, Selasa (12-02-2019). Keduanya membahas tentang upaya percepatan pengembangan pariwisata di Sumut, khususnya kawasan Danau Toba.

Wagubsu yang hadir didampingi Kepala Dinas Pariwisata Provsu Wan Hidayati, dan Kepala Balitbang Sumut Effendy Pohan, dan Direktur Utama Badan Pengelola Otorita Danau Toba Arie Prasetyo, menyampaikan berbagai program strategis yang telah disiapkan dalam upaya percepatan pengembangan pariwisata Danau Toba.

Diantaranya, kata Wagubsu, telah disiapkan kalender event, baik event nasional maupun internasional. Membangun berbagai fasilitas pendukung di kawasan pariwisata Danau Toba, sehingga membuat para wisatawan nyaman. Seperti pembangunan atau penambahan fasilitas-fasilitas berupa toilet umum, masjid atau mushalla, dan juga tempat-tempat berupa taman yang menjadi lokasi berswafoto.

Selain itu,  kata Wagubsu, dalam upaya mendatangkan wisatawan juga perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pariwisata. Antara lain melalui pembangunan SMK Pariwisata maupun berbagai pelatihan di bidang pariwisata. ” Karena itu, perlu dilakukan pelatihan-pelatihan agar mereka pengelola destinasi pariwisata nantinya mampu memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan,” ujar Wagubsu Musa Rajekshah.

Menpar RI Arief Yahya menyambut baik dan mengapresiasi keseriusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dalam upaya pengembangan pariwisata dan mendatangkan wisatawan di negeri ini.  Menpar juga sangat mendukung percepatan pengembangan pariwisata Sumut dan meminta jajarannya segera mengadakan workshop untuk mentabulasi berbagai persoalan yang menjadi kendala dan membantu penyelesaiannya.

“Ke depan  Kemenpar juga akan melaksanakan beberapa kegiatan yang tujuannya memajukan sumber daya manusia bidang pariwisata dan penataan destinasi dengan melibatkan kabupaten/kota  serta pemerintah provinsi,” kata Arief Yahya.

Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata Provsu Wan Hidayati menyampaikan, pihaknya  segera menindak lanjuti arahan Menpar dan Wagubsu untuk melakukan pembinaan secara berkesinambungan guna peningkatan sumber daya manusia pengelola destinasi pariwisata di Sumut. “Kita akan segera melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk segera melakukan pembenahan dunia pariwisata,” katanya.(torong/zul)



Baca:.

Senin, 11 Februari 2019

Misan Karyawan PTPN 2 Tidak Dapat Pasangon

Februari 11, 2019

Medan | SNN - Misan Karyawan PTPN 2 Tidak Dapat Pesangon, ujarnya sedih menuturkan kepada wartawan selama  27 tahun pengabdian Misan sebagai karyawan Kebun Marindal PTPN 2 belum  bisa menikmati uang pesangon, karena pihak perkebunan menuntut pengosongan rumah kebun yang ditempatinya di Kebun Marindal I. Keluhan yang disampaikan Misan dan kawan-kawannya melalui kuasa hukumnya, Dopu Gaho dari Aliansi Jurnalis Hukum (AJH) Sumut di hadapan Komisi E DPRD Sumut, Senin sore (11-02-2019), sangat menyayat hati dan menyentuh rasa kemanusiaan yang sangat dalam

Rapat Dengan Pendapat (RDP) antara Komisi E yang dipimpin Wakil ketua, Ustadz H Syamsul Qodri Marpaung, dengan Dinas Tenaga Kerja Provsu, PT BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa, PTPN 2 Tanjungmorawa, dan AJH selaku kuasa hukum dari karyawan PTPN, yang mengadukan penderitaan mereka ke DPRD Sumut. Sedangkan anggota Komisi E yang  mengikuti RDP ini antara lain Ustadz H Zulfikar, Dahril Siregar, Riki Nelson Barus,

Mendengar penuturan Dopu Gaho ini semua anggota Komisi E merasa terkejut dan menunjukkan rasa prihatin yang sangat dalam.  Karena mereka   sejak tahun 2003, 5800 ha lebih eks lahan HGU PTPN 2, termasuk Kebun Marindal I, menjadi bancakan dan rebutan penggarap tanah  dan para mafia tanah Tanpa bisa dipertahankan oleh manejemen PTPN 2 Tapi pihak PTPN 2 sangat garang kepada para  karyawan yang sudah puluhan  tahun mencucurkan keringatnya membasahi tanah kebun demi kemajuan PTPN 2

Manejemen PTPN 2 yang diwakili Kabag SDM, Suharto membenarkan permasalahan yang dihadapi Misan. Suharto mengatakan pihak manejemen baru akan membayar pesangon Misan, setelah lebih dulu yang bersangkutan mengosongkan rumah kebun yang ditempatinya

Suharto tidak bisa membantah salah seorang anggota AJH mengatakan dihadapan RDP, bahwa hanya tanah saja yang milik kebun, karena bangunannya dibangun secara pribadi oleh Misan. Sementara Misan sendiri menuturkan kepada wartawan usai RDP, tanah yang ditempatinya kira-kira berukuran 12 M X 20 M, merupakan inisiatif manejer kebun saat itu, guna memanfaatkan bangunan yang sudah reot. Misan mengatakan pihak kebun hanya bisa galak kepada para karyawan saja. Pihak kebun katanya tidak bisa secara hukum mengusir dia semenamena. Karena tidak ada bukti surat penyerahan untuk menempati dari pihak kebun.

Belum bisa mendapatkan  pesangon, dia juga tidak bisa mendapatkan PIN penghargaan merupa emas 10 gram, karena masih menempati rumah kebun. Komisi E menerima tiga pengaduan dari AJH selaku kuasa hukum dari delapan  orang karyawan PTPN 2 tersebut.

Selain masalah Misan bersama tiga orang kawannya yang senasib, AJH juga mempermasalahkan uang Jaminan Hari Tua yang belum dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjugmorawa. Dari ruang RDP tersebut terungkap bahwa pihak perkebunan mengagunkan kartu JHT sejumlah karawan ke Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Anggota Komisi E, Ustadz Zulfikar dalam menanggapi permasalahan ini mengatakan, manejemen PTPN 2 memang banyak kali masalah dengan pihak karyawannya.Menurut Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut ini, persoalan ini sebenarnya tidak perlu sampai ke DPRD Sumut. karena masalahnya hanyalah masalah kecil saja . Tapi karena sudah sampai ke DPRD Sumut, maka dia berharap masalah ini harus bisa diselesaikan oleh PTPN 2 dalam waktu dekat ini. Dan Komisi E katanya terus melakukan pemantauan hingga tuntas

Sementara itu Dopu Goha mengapresiasi Kabag SDM Suharto, karena terbuka dalam mendialogkan permasalahan  yang mereka ajukan ke DPRD Sumut. " Kami akan mendialogan masalahan ini dengan pak PTPN 2: kata Dopu dalam mengakhiri keterangannya kepada wartawan usai RDP. (ZA/kas)

Baca:.

Gubsu Edy Rahmayadi Terima Aspirasi Taksi Online Grab

Februari 11, 2019


Medan | SNN -"Sekarang  kita merdeka, kita merdeka, gubernur  mau menerima kita", suara teriakan  lewat pengeras suara membahana dan disambut oleh ratusan  rekan rekannya pengemudi  taksi online Grabcar, tengah melakukan demo damai  menunggu di depan  pagar utama kantor gubsu jalan Pangeran Diponegoro-Medan ,Senin (11-02-2019) setelah  sejumlah rekannya yang  berdelegasi   menghadap gubernur Sumut H.Edy Rahmayadi,menemui mereka.
   
Sengatan  teriknya matahari sama sekali tak dihiraukan. Kegembiraan  diterima  oleh "orang nomorsatu" di Sumut Gubsu  Edy ,itu merupakan hal  yang  "mahal".  Betapa tidak!. Baru pertamakali "keluhan,keresahan jiwa" karena  persaingan  tak sehat  dalam  mencari "sesuap nasi" telah dizalimi oleh pengusaha PT PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) ,  langsung  disambut  Gubsu Edy   positif, plus memberikan  solusi(jalan keluar).

" Pak gubernur janji, kita akan bertemu lagi pada  hari  Rabu (13-02-2019) bersama dengan  pengusaha TPI, polisi, bapak  gubernur, dinas perhubungan, mudah mudahan  bisa selesai...,"  teriaknya lagi melalui pengeras suara.

Mantan Pangdam 1/BB yang mempunyai  ribuan  anggota Prajurit itu, sudah  sangat  makfum  bagaimana mengatasi  para  pendemo untuk  mencari solusi. Edy mengajak beberapa perwakilan pengemudi untuk berdialog dan berdiskusi di ruang pressroom lantai I Kantor Gubsu. Memulai dialog, Gubsu menyayangkan tindakan pengemudi GrabCar yang datang melakukan unjuk rasa beramai-ramai mengganggu aktivitas baik lalu lintas dan akses masuk kantor Gubsu.

"Kenapa lah kalian harus demo. Datang lah baik-baik kalau mau ngobrol, bicarakan dengan saya baik-baik. Kantor saya ini selalu terbuka untuk masyarakat Sumut. Selama kalian datang dengan sopan dan maksud baik, saya bantu kalian. Kecuali kalau saya memang tidak pernah mau bertemu, baru kalian demo saya,” ujarnya dengan nada gurauan.

Menurut Edy, unjuk rasa memberi dampak buruk untuk Sumut sendiri. Investor tentu mempertimbangakan kondusifitas sebuah daerah saat hendak melakukan investasi dan kerja sama. “Kalau kalian demo terus, investor takut datang. Sumut pun susah berkembang kalau begini, kalian tidak cinta dengan sumut ini?.

" Ayah ( kata penghormatan , merasa  Gubsu adalah  orang tua mereka tempat mengadu.red) Daniel, salah satu pengemudi Grabcar, bilang, mereka tidak berniat melakukan aksi yang mengganggu kondusifitas.  Tapi karena kami sudah tidak tahan dan merasa terlalu dizalimi  kami merasa hanya kepada ayah kami bisa mengadu untuk menyelesaikan permasalahan ini,” jelas Daniel.

Daniel beserta kordinator aksi Musa Tarigan mengungkapkan, bahwa mereka merasa diperlakukan tidak adil oleh pihak TPI dan PT Grab Indonesia. Sehingga para pengemudi online di luar PT TPI kesulitan mendapatkan order dari konsumen. Hal ini tentunya membuat mereka tidak memperoleh penghasilan yang layak. Demi  memenuhi kebutuhan   kehidupan keluarga mereka.

Menjawab persoalan ini, Gubsu mengintruksikan untuk segera diadakan dan difasilitasi pertemuan antara pengemudi Grabcar, Grab, PT TPI, kepolisian, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). “Secepatnya, adakan hari Rabu ini di sini. Hadir kalian semua. Nanti laporkan pada saya hasilnya,” kata Gubsu Edy mengakhiri pertemuan.

Tampak ekspresi puas dari para pengemudi. “Terima kasih Pak, ini yang kami harapkan. Biar ayah (Edy) tahu, sebelum ayah jadi Gubernur, kami pengemudi online ini sudah duluan pajang foto ayah di kendaraan kami,” ujar salah seorang pengemudi.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset, SDA Setdaprovsu Drs Elisa Marbun, Plt Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan Setdaprovsu Nouval Makhyar SH, dan mewakili Kepolisian Rosmawaty. (torong/zul)

Baca:.