SNN | Suara Nasional News

Hot


Post Top Ad

Minggu, 21 Oktober 2018

Gerindra Medan Calon Pengganti Godfried Ke DPRD Medan

Oktober 21, 2018

Medan | SNN-  Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra ternyata telah mengirimkan nama usulan pergantian antar waktu (PAW) Godfried Efendi Lubis ke DPRD Kota Medan.

"Sejak Senin (15 Oktober 2018) lalu sudah kita kirimkan surat PAW Godfried," ujar Ketua DPC Gerindra Medan, Bobby O Zulkarnain, ketika dikonfirmasi, Minggu (21-10-2018).

Sebagai pengganti Godfried, Gerindra mengirimkan nama Lily. Mantan anggota DPRD Medan priode 2009-2014 itu merupakan calon anggota legislatif (caleg) dengan suara terbanyak kedua dibawah Godfried pada Pemilu 2014 silam.

Bobby sendiri berharap agar DPRD Medan segera memproses PAW yang mereka ajukan. "Semoga secepatnya bisa selesai, dan dilakukan pelantikan," ucap pria yang juga calon anggota legislatif DPRD Sumut Dapil Medan A itu.

Seperti diketahui, Godfried Efendi Lubis merupakan anggota DPRD Medan Fraksi Gerindra priode 2014-2019. Namun, Godfried memilih pindah ke Perindo untuk bisa mengikuti Pemilu 2019. Keputusan Godfried pindah partai itu harus dibayar mahal, karena terkena PAW.

Dalam sebuah kesempatan Godfried mengatakan dia memilih pindah partai karena peluang di Gerindra sangat kecil. Selain itu, ia juga menyebut ada desakan dari konstituennya untuk tidak lagi bersama Gerindra di Pemilu 2019. Sehingga ia memilih pindah ke Perindo.

"Mengenai PAW saya taat azas dan ketentuan," katanya beberapa waktu lalu.(torong/fit)
Baca:.

Pasca Amblasnya Tanah Jembatan Titi Dua Sicanang,Komisi D DPRD Medan Akan Tinjau ke Lapangan

Oktober 21, 2018
Medan  | SNN - Pasca amblasnya tanah di jembatan titi dua Sicanang, Sabtu (20-10-2018) kemarin membuat segala kegiatan warga Sicanang macet total. Hal ini terlihat pada Minggu, (21-10-2018) warga yang ingin bekerja dan berbelanja harus menaiki titi darurat yang terbuat dari kayu.

Kejadian amblasnya tanah jembatan titi dua Sicanang bukan pertama kalinya, sebelumnya,  hal yang sama juga terjadi. Dalam tenggang waktu beberapa bulan saja, kejadian serupa terulang kembali.

Nirwansyah warga blok 19 Sicanang mengaku kecewa. Pasalnya,  akibat amblasnya tanah jembatan titi dua Sicanang, dirinya tidak dapat mencari nafkah. Padahal, dirinya bekerja sebagai tukang ojek. 

"Bagaimana mau mencari uang,  kendaraan saja tidak bisa melewati titi itu.  Orang yang mau lewat titi itu saja harus satu-satu berjalan, itupun dibantu warga lainnya agar warga yang melewati titi itu tidak tergelincir dan jatuh", ujarnya.

Dirinya berharap,  agar pembuatan jembatan Sicanang cepat selesai.  Menurutnya, melihat pekerjaan pemborong dirinya yakin bahwa pengerjaan jembatan akan selesai dan rampung dalam waktu dekat ini. tapi apa yang terjadi membuatnya jadi bingung.

Sementara itu,  Ketua Komisi D DPRD Medan Parlaungan Simangungsong merasa bingung dengan kejadian tersebut.  Sebab,  bila sudah dikerjakan mengapa tanahnya masih amblas juga.  Dan ini sudah kejadian yang kedua.

"Seharusnya pihak-pihak terkait harus meneliti penyebab terjadinya abrasi.  Sebab,  kekuatan tanah di masing-masing daerah berbeda.  Pemko Medan setidaknya harus meneliti seluruh jembatan yang berada dekat laut terutama daerah Medan Utara", ujarnya kepada wartawan, Minggu,  (21-10-2018).

Saat ini,  katanya, cuaca cukup ekstrim dan harus ada antisipasi agar hal-hal demikian tidak terjadi kembali. Kita mendorong agar Pemko Medan dalam hal ini Dinas PU Medan agar melakukan analisis rutin dan melihat seluruh jembatan yang ada di Medan Utara, katanya.

"Jangan sampai pas ada musibah dan korban, baru Pemko Medan memberi perhatian. Kasihan masyarakat Sicanang, karena selalu was-was ketika melewati jembatan tersebut,  padahal jembatan tersebut satu-satunya jalan keluar masuknya warga setempat", ujar politisi Demokrat itu.

Prihatin akan hal tersebut,  Parlaungan menegaskan,  dalam waktu dekat ini Komisi D DPRD Medan akan turun langsung meninjau ke lapangan.  Sebab, apa masalahnya harus diketahui agar bisa diselesaikan secara bersama.  (torong/fit)


Baca:.

Sabtu, 20 Oktober 2018

Kota Tebing Tinggi Raih Tiga Penghargaan Di Bali

Oktober 20, 2018

Tebing Tinggi | SNN -   Pemerintah Kota Tebing Tinggi memperoleh tiga penghargaan pada Temu Karya Nasional, (TKN) Teknologi Tepat Guna (TTG) ke XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan (PINDesKel) tahun 2018 yang dibuka Presiden RI Joko Widodo, Jumat (19-10-2018), di Garuda Wisnu Kencana (GWK), Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Ketiga penghargaan yang diterima Kota Tebing Tinggi masing-masing juara 1 Kategori Kepala Daerah yang melakukan pembinaan terhadap inovator dan Posyantek, Juara III Kategori Posyantek pada Posyantek Karya Berseri  Tebing Tinggi serta Juara Harapan 1 Kategori Kepala Daerah yang komitmen dalam pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG).

Demikian disampaikan Kabag Humas PP Tebing Tinggi H Abdul Halim Purba dalam siaran persnya, Sabtu (20-10-2018), menyampaikan bahwa  penghargaan tersebut di terima oleh Kadis PMK Kota Tebing Tinggi  Sri Wahyuni , mewakili Walikota Tebing Tinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM.

Walikota  H Umar Zunaidi Hasibuan  menyampaikan rasa syukur kepada Allah Swt Tuhan yang Maha Kuasa atas penghargaan yang diperoleh kota Tebing Tinggi.

Pemerintah Kota Tebing Tinggi sangat bersyukur pada Allah Swt dan tentunya bangga atas prestasi yang diraih tersebut, dan kedepan Pemerintah Kota Tebing Tinggi melalui dinas terkait akan memfokuskan pembinaan terhadap teknologi tepat guna (TTG) ini sehingga akan lebih bermanfaat dan berhasil guna bagi peningkatan perekonomian masyarakat Kota Tebing Tinggi," katanya.

Pemkot Tebing Tinggi akan mendorong masyarakat untuk terus berinovasi dalam hal teknologi tepat guna (TTG) ini.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo saat membuka kegiatan tersebut mengapresiasi segala bentuk dedikasi yang telah diberikan para aparatur pemerintahan kepada bangsa dan negara. Namun Presiden tak ingin berpuas diri dan berharap para aparatur pemerintahan terus memperbaiki program-program yang telah dijalankan.

"Mulai tahun depan, perlu saya sampaikan, terutama untuk kota, akan ada yang namanya anggaran kelurahan. Banyak keluhan, Pak ada dana desa, kok enggak ada dana untuk kota. Ya sudah tahun depan dapat,” ujar Presiden Jokowi.(fit)






















Baca:.

Jumat, 19 Oktober 2018

Ketua Komisi C DPRD Medan Hendra DS Menyikapi Razia Sat Resnarkoba Polrestabes Medan

Oktober 19, 2018
Medan | SNN -   Pemko Medan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait diminta mencabut izin tempat hiburan malam (THM) yang melanggar jam operasional dan terbukti terdapat penyalahgunaan narkoba.  

Hal itu dikatakan Ketua Komisi C DPRD Medan, Hendra DS Menyikapi razia yang dilakukan Sat Resnarkoba Polrestabes Medan di Karaoke Grand D'blues di Jalan Kapten Muslim, Medan Helvetia Tengah, akhir pekan lalu.

"Kita minta Pemko Medan segera mencabut izinnya," ungkap Hendra melalui pesan Whatsapp kepada wartawan, Jumat (19-10-2018). 

 Dia meminta Dinas Pariwisata bekerja secara profesional dan rutin melakukan pengawasan terhadap tempat hiburan malam di Kota Medan. Pasalnya, DPRD Medan sering mendapat laporan tentang banyak tempat hiburan malam yang beroperasi di atas jam tayang sesuai ketentuan aturan yang berlaku. 

"Khusus jam tayang, Dinas Pariwisata Kota Medan dan pengusaha tempat hiburan malam akan kita panggil. Kita tekankan, aturan itu harus sama-sama dihormati," tegasnya. 

Terkait temuan peredaran narkoba di karaoke Grand D'blues, Hendra meminta aparat kepolisian terus mengusut sumber narkoba di lokasi itu. Termasuk memeriksa pengusahanya, karena narkoba ditemukan di tempat hiburan miliknya. 

"Kita berharap, pengusutan jangan terputus di pengunjung. Tetapi pengusahanya harus diperiksa. Apalagi narkobanya ditemukan di lokasi tersebut," paparnya.
  
Wakasat Narkoba Polrestabes Medan, Kompol Perdamaean Hutahean kepada wartawan, menyebutkan, dalam razia tersebut pihaknya menurunkan 40 personel. Razia, akunya, menindaklanjuti laporan masyarakat bahwa lokasi hiburan malam Grand D'blues buka pagi hingga pagi, bahkan 24 jam nonstop.(torong/fit)


Baca:.

Pemko Medan Terima Bantuan CSR 5 Unit Becak Tangki Bermotor Dari PT Bank Sumut

Oktober 19, 2018

Medan | SNN - Pemko Medan menerima bantuan  Corporate Social Responsibility (CSR)  dari PT Bank Sumut senilai Rp.302.750.000 yang diberikan dalam bentuk 5 unit becak tangki bermotor untuk penyemprotan dan penyedotan. Selanjutnya kelima unit becak tangki bermotor itu diserahkan kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk mendukung penyiraman taman-taman yang ada di Kota Medan.

Bantuan CSR tersebut diberikan langsung Pimpinan Cabang Koordinator Medan PT Bank Sumut  Julian Helmi kepada Wakil Wali Kota Medan Ir Akhyar Nasution MSi didampingi Kadis Kebersihan dan Pertamanan HM Husni  di Taman Ahmad Yani  Jalan Imam Bonjol Medan, Jumat (19-10-2018) pagi.

"Atas nama Pemko Medan saya mengucapkan terimakasih kepada PT Bank Sumut atas bantuan CSR yang diberikan. Tentunya bantuan ini sangat bermanfaat  dalam memenuhi  kebutuhan infrastruktur kota, khususnya dalam perawatan taman. Dengan demikian masyarakat nantinya dapat menikmati  taman kota dengan  tenang, nyaman dan santai bersama anggota keluarga,” kata Akhyar.

Sementara itu menurut Pimpinan Cabang Koordinator Medan PT bank Sumut Julian Helmi, pihaknya hingga saat ini sudah  menyalurkan CSR kepada Pemko Medan sebesar Rp.2,4 miliar yang dipergunakan untuk berbagai kegiatan, khususnya bidang kebersihan. Dikatakannya, bantuan yang diberikan pagi itu merupakan kelanjutan  dari bantuan yang diberikan tahun lalu.(torong/fit)


Baca:.

Wali Kota Medan Raih Penghargaan Dari Ditjen Perbendaharaan Sumut Kota Dengan Kinerja Fiskal Tertinggi 2017

Oktober 19, 2018

Medan | SNN - Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara memberikan penghargaan kepada Pemko Medan karena dinilai sebagai Kota Dengan Kinerja Fiskal Tertinggi Tahun 2017. Penghargaan ini diserahkan langsung Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara Bakhtaruddin kepada Wali Kota Medan  Drs H T Dzulmi Eldin S MSi di Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumut Jalan Diponegoro Medan, Jumat (19-10-2018).

Sedangkan peringkat kedua Kabupaten Deli Serdang dan Kota Sibolga menempati peringat ketiga. Penghargaan ini diterima langsung masing-masing kepala daerah.

“Alhamdulillah, atas nama pribadi serta seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemko Medan dan warga Kota Medan, saya mengucapkan terima kasih kepada Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumut. Penghargaan ini tentunya semakin menambah motivasi dan spirit kita untuk bekerja lebih baik lagi,” kata Eldin.

Eldin mengajak semua jajaran Pemko Medan untuk meningkatkan kinerja serta senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh warga Kota Medan yang membutuhkan layanan. Sebab, meningkatnya kesejahteraan masyarakat akan berpengaruh terhadap penurunan jumlah penduduk miskin sehingga berdampak pada kinerja fiskal yang akan semakin baik.

“Dengan kerja keras dan kebersamaan yang kita bantun selama ini  serta dukungan penuh seluruh masyarakat, insya Allah penghargaan lainnya bisa kita raih. Untuk itulah penghargaan ini saya dedikasikan untuk seluruh ASN di lingkungan pemko Medan serta masyarakat kota Medan,” ungkapnya.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara Bakhtaruddin  mengatakan, acara yang digelar ini diharapkan dapat menjadi forum diskusi yang bertujuan untuk mengoptimalisasikan penyelenggaraan pengelolaan dana anggaran terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa.(torong/fit)

Baca:.

Wakil Walikota Pimpin Rapat Manajemen Pengendalian Banjir

Oktober 19, 2018

Medan | SNN- Guna menciptakan sinergitas dalam penanggulangan banjir, berbagai pemikiran, baik secara empirik maupun akademik haruslah disatukan untuk melahirkan rencana aksi dan konsep yang sama.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Kali Kota Medan, Ir. H. Akhyar Nasution, M.Si saat memimpin rapat Manajemen Pengendalian dan Sinkronisasi Penanggulangan Banjir Kota Medan di Ruang Rapat I Kantor Wali Kota Medan, Jumat (19-10-2018).

“Dengan melibatkan seluruh stake holder dan narasumber yang berkompeten di bidang akademisi dan praktisi tentunya kita akan mendapatkan kajian serta rekomendasi yang lengkap dalam mengambil langkah-langkah untuk menaggulangi banjir di Kota Medan,” Ujar Akhyar.

Menurut Kepala Badan Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II, Roy Panagon Pardede, penanganan sungai ini bisa dilakukan dengan normalisasi dan pembuatan tanggul. Salah satu hambatan adalah adanya pemukiman warga di pingiran sungai. Untuk itu, diperlukan langkah pembebasan lahan.


Medan | Indonesia Berkibar News - Guna menciptakan sinergitas dalam penanggulangan banjir, berbagai pemikiran, baik secara empirik maupun akademik haruslah disatukan untuk melahirkan rencana aksi dan konsep yang sama.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Kali Kota Medan, Ir. H. Akhyar Nasution, M.Si saat memimpin rapat Manajemen Pengendalian dan Sinkronisasi Penanggulangan Banjir Kota Medan di Ruang Rapat I Kantor Wali Kota Medan, Jumat (19-10-2018).

“Dengan melibatkan seluruh stake holder dan narasumber yang berkompeten di bidang akademisi dan praktisi tentunya kita akan mendapatkan kajian serta rekomendasi yang lengkap dalam mengambil langkah-langkah untuk menaggulangi banjir di Kota Medan,” Ujar Akhyar.

Menurut Kepala Badan Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II, Roy Panagon Pardede, penanganan sungai ini bisa dilakukan dengan normalisasi dan pembuatan tanggul. Salah satu hambatan adalah adanya pemukiman warga di pingiran sungai. Untuk itu, diperlukan langkah pembebasan lahan.

Pakar Penataan Kota, Budi D Sinulingga mengatakan, soal pembebasan lahan ini sudah lama dibicarakan. Namun, sampai sekarang belum ada langkah kongkret.

Rapat ini menghasilkan keputusan pembentukan tim yang terdiri dari BWS, Pemprovsu, dan Pemko Medan yang memiliki kesatuan konsep dan langkah menanggulangi banjir akibat luapan Sungai Sikambing dan Babura, serta menunjuk Plh Kepala Bappeda Medan, Ir. Wirya Al Rahman, untuk memimpin tim tersebut.

Plh Kepala Bappeda, Ir. Wirya Al Rahman, MM mengajak semua pihak terkait untuk menghadap kepada pemerintah pusat dengan memaparkan persoalan serta konsep penyelesaian yang komprehensif.

"Pemerintah Pusat akan mendengar dan merespons positf jika Pemko, Pemprovsu, dan BWS sudah sepakat dan satu pemikiran dalam menanggulangi persoalan pembebasan lahan dan normalisasi sungai ini," paparnya.

Makmur Ginting, akademisi dari USU yang juga pernah menjadi birokrat mengatakan, untuk penanggulangan banjir ini semua harus menghilangkan ego sektoral.(nur)



Pakar Penataan Kota, Budi D Sinulingga mengatakan, soal pembebasan lahan ini sudah lama dibicarakan. Namun, sampai sekarang belum ada langkah kongkret.

Rapat ini menghasilkan keputusan pembentukan tim yang terdiri dari BWS, Pemprovsu, dan Pemko Medan yang memiliki kesatuan konsep dan langkah menanggulangi banjir akibat luapan Sungai Sikambing dan Babura, serta menunjuk Plh Kepala Bappeda Medan, Ir. Wirya Al Rahman, untuk memimpin tim tersebut.

Plh Kepala Bappeda, Ir. Wirya Al Rahman, MM mengajak semua pihak terkait untuk menghadap kepada pemerintah pusat dengan memaparkan persoalan serta konsep penyelesaian yang komprehensif.

"Pemerintah Pusat akan mendengar dan merespons positf jika Pemko, Pemprovsu, dan BWS sudah sepakat dan satu pemikiran dalam menanggulangi persoalan pembebasan lahan dan normalisasi sungai ini," paparnya.

Makmur Ginting, akademisi dari USU yang juga pernah menjadi birokrat mengatakan, untuk penanggulangan banjir ini semua harus menghilangkan ego sektoral.(bundo)


Baca:.