KPK Rekomendasikan Sumut Contoh e-Planning Dan e-Budgeting Tingkat Provinsi

2 KPK Rekomendasi Sumut Conto

Medan | SNN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan progran e-Planning dan e-budgeting Pemprov Sumut menjadi contoh atau model bagi provinsi-provinsi lainnya di Indonesia.

“Jika selama ini Surabaya kita rekomendasikan sebagai contoh tingkat kota, maka kini Sumut kita rekom menjadi contoh untuk tingkat prrovinsi dalam program e-Planning dan e-Buggetting,” ujar Ketua Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi Terintegrasi KPK Wilayah Sumut Adlinsyah Nasution.

Hal itu dikemukakannya dalam pertemuan dengan Sekdaprov Sumut H Hasban Ritonga SH saat menerima Tim Pemprov Sulawesi Tengah dipimpin Kepala Bappedanya dan Tim Pemprov Bengkulu di Kantor Gubsu di Medan, Selasa (16-05-2017).

Tim Pemprov Sulawesi Tengah dan Pemprov Bengkulu ini melakukan studi banding e-Planning dan e-budgetting ke Pemprov Sumut atas rekomendasi KPK karena aplikasi sistem dimaksud di Sumut dinilai KPK cukup baik.

Sekdaprovsu didampingi Kadis Kominfo Sumut Drs H Mhd Fitriyus SH MSP yang juga Ketua Korsupgah Korupsi Terintegrasi Sumut, Kepala Bappeda Sumut Ir H Irman Usman MSi dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumut bersyukur Sumut sudah dinilai cukup baik oleh KPK dan pihaknya akan terus berupaya meningkatkan kualitas aplikasi ini mendukung good and clean government.

“Tentunya saya mengucapkan terimakasih juga kepada teman-teman dari Provinsi Sumut yang sudah berkenan menjadi tuan rumah untuk studi banding Provinsi Sulawesi Tengah dan Bengkulu. Saya berharap pertemuan hari ini dan workshop yang kita lakukan dapat bermanfaat baik ke depan,” ujarnya.

Sekdaprovsu H Hasan Ritonga SH menyampaikan terima kasih atas dorongan KPK yang serius membimbing dan mensupervisi Sumut membangun sistem yang terintegrasi untuk mendukung good and clean government.

“Bapak Gubsu terus mendorong untuk dibangun komitmen bersama antara komunitas Sumut dan seluruh pemda beserta masyarakat mudah-mudahan komitmen itu menjadi kesepakatan yang harus ditindaklanjuti dan menindaklanjutinya agar ini efektif dalam impelementasinya maka direkomendasikan oleh KPK harus dibangun media IT yang berbasis teknologi,” ujar Sekda.(torong/zul)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>