Tanjungbalai | SNN - Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai melakukan efisiensi anggaran dan memprioritaskan program yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia menegaskan, program yang dinilai tidak efektif, kurang produktif, dan tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat harus dihentikan, dibatalkan, atau ditunda pelaksanaannya. Anggaran yang tersedia harus dimanfaatkan secara optimal, efisien, dan tepat sasaran.
Penegasan tersebut disampaikan Mahyaruddin saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 bersama seluruh OPD di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Rabu (11/11/2026).
“Hari ini kita berkumpul, saya bersama seluruh Organisasi perangkat daerah rapat koordinasi sekaligus evaluasi guna untuk menyelaraskan program prioritas di tahun anggaran 2027,” kata Mahyaruddin.
Dalam rapat tersebut, masing-masing OPD diminta memaparkan program yang telah disusun dan rencana pelaksanaannya pada 2027. Langkah ini dilakukan untuk menyamakan persepsi, memperkuat kerangka kerja, serta memastikan setiap perangkat daerah memahami tugas dan tanggung jawabnya.
Menurut Mahyaruddin, penyusunan anggaran daerah juga harus mempertimbangkan kebijakan pemerintah pusat. Karena itu, diperlukan langkah strategis agar seluruh anggaran dapat diimplementasikan secara tepat dan memberikan hasil maksimal.
“Pertemuan ini merupakan bagian dalam menyikapi kebijakan dari pemerintah pusat yang mana harus disikapi dengan bijak oleh Pemerintah Daerah. Kita perlu menyiapkan langkah strategis agar mampu mengimplementasikan seluruh anggaran digunakan dan dilaksanakan dengan baik,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa penyesuaian dan efisiensi anggaran harus dilakukan melalui evaluasi menyeluruh terhadap program di setiap OPD. Anggaran dari kegiatan yang kurang prioritas dapat dialihkan untuk mendukung program yang lebih produktif, menunjang kinerja perangkat daerah, serta menjawab kebutuhan masyarakat.
Mahyaruddin menjelaskan, proses rasionalisasi anggaran saat ini masih berlangsung. Untuk itu, seluruh OPD diminta segera berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), termasuk perangkat kecamatan dan kelurahan, agar perhitungan kebutuhan anggaran dapat segera diselesaikan.
“Iya, kita saat ini masih membahas anggarannya. Setelah rapat ini, saya meminta segera berkordinasi dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) hingga nanti kita mendapat hasil hitung hitungan OPD, termasuk di Kecamatan dan Kelurahan supaya bisa kita maksimalkan untuk proses itu,” tuturnya.
Ia optimistis, melalui koordinasi dan perhitungan yang matang, alokasi anggaran 2027 dapat disusun secara proporsional sehingga pelaksanaan program pemerintah daerah berjalan optimal dan tepat sasaran.
“Artinya ini adalah sesuatu yang kita kedepankan untuk menjaga stabilitas dan proporsional anggarannya sehingga penggunaan anggaran nanti dapat terlaksana dengan optimal dan pro rakyat,” tambah Mahyaruddin.
Lebih lanjut, Wali Kota menegaskan, sejumlah kegiatan dalam APBD 2027 berpotensi dibatalkan atau ditunda apabila dinilai tidak memungkinkan untuk dilaksanakan maupun tidak memberikan dampak produktif.
“Kan ada beberapa yang kemungkinan tidak bisa jalan. Contohnya beberapa program rutin dan memang dapat dibatalkan atau ditunda dulu, maupun kegiatan lainnya yang kurang produktif,” tutup Mahyaruddin.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemko Tanjungbalai berharap seluruh OPD semakin memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan untuk program prioritas dan kepentingan masyarakat.(ans)