Batu Bara | SNN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batu Bara mulai mematangkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Hal itu ditandai dengan penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027 oleh Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara, Rabu (18/11/2026).
Rapat yang berlangsung di Kecamatan Lima Puluh tersebut dipimpin Ketua DPRD Batu Bara Safi'i, serta dihadiri para wakil ketua dan anggota DPRD, jajaran pemerintah daerah, dan undangan lainnya.
Dalam pemaparannya, Syafrizal menjelaskan bahwa penyusunan Ranperda APBD 2027 berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah dibahas serta disepakati bersama pada 7 September 2026.
Namun, terdapat penyesuaian target anggaran dibandingkan kesepakatan awal dalam KUA-PPAS. Penyesuaian tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas penetapan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat dalam APBN Tahun Anggaran 2027.
Selain menyampaikan Nota Keuangan APBD 2027, Wakil Bupati juga memaparkan rencana perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Menurutnya, regulasi tersebut memiliki peran strategis sebagai dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah, sekaligus menjadi instrumen untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperkuat kapasitas fiskal, dan mendorong kemandirian keuangan daerah.
Meski demikian, perkembangan perekonomian, dinamika pemerintahan, kebutuhan pelayanan publik, serta penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan menuntut adanya evaluasi dan penyempurnaan terhadap sejumlah ketentuan dalam perda tersebut.
Syafrizal menegaskan, perubahan regulasi pajak dan retribusi daerah tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan sistem pemungutan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, berkeadilan, serta memberikan kepastian hukum bagi pemerintah maupun masyarakat.
Melalui penyempurnaan kebijakan tersebut, Pemkab Batu Bara ingin menjaga keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, kemampuan ekonomi masyarakat, serta keberlangsungan dunia usaha dan investasi.
Langkah ini juga diharapkan mampu memperkuat kemandirian fiskal, menekan ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat, dan meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan berdasarkan kebutuhan serta prioritas masyarakat.
Menutup penyampaiannya, Syafrizal mengajak seluruh pihak untuk menjadikan pembahasan APBD 2027 dan perubahan regulasi pajak daerah sebagai momentum memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kemandirian keuangan, serta mendorong pembangunan Batu Bara yang berkelanjutan dan berkeadilan.(ans)
