Sergai| SNN ,- Wakil Bupati Serdang Bedagai (Wabup Sergai), H. Adlin Tambunan, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat dalam merencanakan pembangunan infrastruktur. Kolaborasi lintas pemerintahan dinilai menjadi kunci agar pembangunan lebih terarah, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Adlin Tambunan saat membuka Rapat Koordinasi Bidang Infrastruktur bertema “Sinergi Perencanaan Infrastruktur Guna Optimalisasi Capaian Pembangunan Makro Daerah” di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sergai, Kompleks Kantor Bupati Sergai, Sei Rampah, Rabu (11/11/2026).
Menurut Adlin, pembangunan infrastruktur tidak semata-mata berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga memiliki hubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas masyarakat, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kualitas hidup.
Oleh karena itu, perencanaan infrastruktur harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Setiap program harus disusun berdasarkan kebutuhan prioritas, mempertimbangkan manfaat bagi masyarakat, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
“Pembangunan infrastruktur tidak bisa lagi dipandang sebagai pekerjaan sektoral masing-masing perangkat daerah, melainkan harus menjadi bagian dari upaya bersama yang saling mendukung dan memiliki keterkaitan satu sama lain,” tegasnya.
Dalam konteks pembangunan Kabupaten Sergai, Adlin juga menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai salah satu sektor strategis. Ketersediaan air memiliki peran mendasar dalam menunjang kehidupan masyarakat, khususnya sektor pertanian, perikanan, dan berbagai aktivitas ekonomi.
Sebagai salah satu daerah lumbung pangan di Sumatera Utara, Sergai membutuhkan dukungan infrastruktur pengairan yang memadai. Kondisi jaringan irigasi, pengelolaan sungai, serta pengendalian banjir menjadi faktor penting dalam menjaga produktivitas pertanian dan keberlanjutan ketahanan pangan.
Di sisi lain, potensi banjir, kekeringan, kerusakan infrastruktur pengairan, hingga persoalan kondisi sungai membutuhkan penanganan yang terencana dan berkelanjutan.
“Persoalan-persoalan tersebut tentunya tidak dapat diselesaikan oleh satu pemerintah daerah saja. Dibutuhkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat, sesuai dengan kewenangan masing-masing,” ujarnya.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Kepala Seksi Sungai dan Pantai Dinas Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara, Habibi El Hadidhy, ST, MT, hadir sebagai narasumber. Ia memaparkan rancangan kerja serta arah kebijakan pengelolaan sumber daya air di Sumatera Utara.
Dalam paparannya, Habibi menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya air menghadapi tiga tantangan utama, yakni kelebihan air (too much) yang berpotensi menyebabkan banjir, kekurangan air (too little) yang memicu kekeringan, serta pencemaran air (too dirty) yang berdampak terhadap kualitas lingkungan.
Menurutnya, sejumlah aspek penting perlu menjadi perhatian, di antaranya pengelolaan sumber daya air berbasis wilayah sungai, peningkatan kapasitas tampungan air, pengembangan jaringan irigasi, penyediaan air baku, serta penguatan sistem pengendalian banjir.
Khusus untuk Kabupaten Sergai, terdapat sejumlah rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti bersama, terutama penanganan dan rehabilitasi prioritas jaringan irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sergai, Marine Sohadi Angkat, S.Si., M.Si., Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Keuangan, Ir. Kamaluddin, MMA, para camat, serta sejumlah undangan lainnya.(Syf).