Buka HLM TP2DD Triwulan III 2026, Wali Kota Tanjungbalai Minta OPD Percepat Digitalisasi Pendapatan Daerah -->

Buka HLM TP2DD Triwulan III 2026, Wali Kota Tanjungbalai Minta OPD Percepat Digitalisasi Pendapatan Daerah

Selasa, 20 Oktober 2026

 


Tanjungbalai | SNN - Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu pendapatan memperkuat komitmen dalam mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).


Penegasan tersebut disampaikan Mahyaruddin saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Triwulan III Tahun 2026 di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Selasa (20/10/2026). Kegiatan itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung.


Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai mengevaluasi implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), mematangkan peta jalan ETPD 2026–2030, menandatangani komitmen rencana aksi digitalisasi pajak dan retribusi daerah, serta meluncurkan inovasi SULTAN (Sambang Unit Lacak Tunggakan ASN Nyaman). Agenda juga mencakup monitoring dan evaluasi realisasi PAD.


Mahyaruddin menegaskan, penandatanganan komitmen digitalisasi tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi harus diwujudkan melalui langkah nyata dan terukur.


"Komitmen bersama seluruh perangkat daerah melalui penandatanganan komitmen, saya minta bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk kesungguhan pemerintah kota tanjungbalai dalam mempercepat transformasi digital pengelolaan pajak dan retribusi daerah," jelas Wali Kota.


Ia meminta setiap OPD pengampu pendapatan memiliki target, tanggung jawab, dan langkah kerja yang jelas dalam menjalankan rencana aksi digitalisasi periode 2026–2030.


Selain itu, Mahyaruddin mendorong perluasan transaksi nontunai melalui integrasi sistem dan pemanfaatan kanal pembayaran digital, termasuk QRIS serta layanan perbankan. Digitalisasi juga harus diterapkan secara menyeluruh, mulai dari pendataan, penagihan, pengawasan hingga evaluasi penerimaan daerah.


Menurutnya, penerapan teknologi harus memberikan dampak langsung terhadap kemudahan pelayanan, transparansi transaksi, dan peningkatan penerimaan daerah.


Luncurkan SULTAN untuk Optimalkan Penerimaan Pajak


Dalam kesempatan yang sama, Mahyaruddin meluncurkan inovasi SULTAN sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan perpajakan, khususnya terkait opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).


"Ini salah satu Inovasi pelayanan yang mendekatkan pemerintah kepada masyarakat memperoleh pelayanan dan memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor dan pajak bumi bangunan pribadi disamping sebagai upaya optimalisasi penerimaan opsen PKB dan BBNKB," ujar Mahyaruddin.


Ia berharap inovasi tersebut tidak hanya memudahkan masyarakat memenuhi kewajiban pajak, tetapi juga memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan dalam meningkatkan kontribusi penerimaan pajak terhadap PAD Kota Tanjungbalai.


"Inovasi SULTAN harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat sinergi dan meningkatkan kontribusi opsen PKB dan BBNKB terhadap pad Kota Tanjungbalai," tuturnya.


OPD Diminta Perkuat Pengawasan dan Pencapaian PAD


Mahyaruddin juga menyoroti pentingnya monitoring dan evaluasi PAD. Seluruh OPD pengampu pendapatan diminta memahami capaian realisasi penerimaan masing-masing dibandingkan target yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026.


Untuk mencapai target tersebut, ia meminta perangkat daerah lebih aktif menggali potensi pendapatan, memperkuat pengawasan, mengoptimalkan teknologi dalam pendataan lapangan, serta meningkatkan koordinasi lintas OPD guna menekan potensi kebocoran penerimaan.


"Monitoring dan evaluasi bukan sekadar melihat angka realisasi, tetapi memastikan setiap perangkat daerah mengambil langkah nyata, terukur, dan bertanggung jawab untuk mencapai target PAD," pungkas Mahyaruddin.


Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tanjungbalai, Siti Fatimah, menjelaskan bahwa HLM TP2DD diselenggarakan secara berkala sebagai forum koordinasi tingkat pimpinan untuk mengevaluasi capaian digitalisasi, memantau realisasi pendapatan daerah, dan memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan.


Ia menyebutkan, salah satu keluaran utama kegiatan tersebut adalah dokumen komitmen rencana aksi digitalisasi pajak dan retribusi daerah 2026–2030 yang telah ditandatangani sebagai pedoman bersama bagi seluruh OPD dan mitra terkait.


Selain itu, peluncuran SULTAN diharapkan dapat dipahami dan ditindaklanjuti oleh seluruh OPD untuk meningkatkan kepatuhan pajak ASN sekaligus mendukung penerimaan opsen PKB, BBNKB, dan PBB-P2.


HLM ini juga menjadi sarana untuk memetakan capaian PAD Tahun Anggaran 2026 terhadap target, termasuk mengidentifikasi kendala administrasi, pemungutan, dan digitalisasi pembayaran.


Siti menambahkan, BPKPD akan menyusun laporan hasil pelaksanaan HLM yang dilengkapi dokumentasi dan notulen. Seluruh OPD selanjutnya diminta menindaklanjuti hasil pertemuan sesuai penanggung jawab dan target waktu yang telah ditetapkan.


Sekretariat TP2DD di BPKPD juga akan memantau realisasi PAD setiap bulan dan melaporkan hasilnya kepada Ketua TP2DD. Sementara itu, pelaksanaan rencana aksi digitalisasi, implementasi SULTAN, dan langkah percepatan pendapatan akan kembali dievaluasi pada HLM TP2DD Triwulan IV Tahun 2026.


Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar, narasumber dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Bank Sumut Cabang Tanjungbalai, para asisten dan kepala OPD Pemko Tanjungbalai, UPT Samsat Kota Tanjungbalai, camat, lurah, kepala lingkungan se-Kota Tanjungbalai, serta pejabat pengelola pendapatan dan staf BPKPD.(ans)