Medan | SNN - Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai memperkuat sinergi dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Sumatera Utara dalam penataan dan pemanfaatan tanah di wilayah pesisir. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Integrasi Data Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT) Kecamatan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) Tahun 2026, di Kantor Kanwil BPN Provsu, Medan, Rabu (16/09/2026).
Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim yang menghadiri rapat tersebut menegaskan kesiapan pemerintah daerah mendukung proses pengumpulan dan integrasi data pertanahan, khususnya di Kecamatan Datuk Bandar Timur dan Kecamatan Teluk Nibung yang menjadi objek kegiatan NPGT tahun ini.
"Terlebih lagi, dalam kegiatan NPGT Kecamatan WP3WT tahun 2026 ini, terdapat dua Kecamatan di Kota Tanjungbalai yang menjadi objek kegiatan, yaitu Kecamatan Datuk Bandar Timur dan Kecamatan Teluk Nibung. Kedua wilayah tersebut memiliki karakteristik pesisir yang sangat kuat dan terdapat beberapa pulau yang berada dalam wilayah perairan Kota Tanjungbalai, saat ini beberapa pulau tersebut juga sedang dalam proses sertifikasi tanah," jelas Mahyaruddin.
Ia berharap proses sertifikasi tanah di sejumlah pulau tersebut dapat berjalan lancar. Pemko Tanjungbalai, kata dia, siap berkoordinasi dengan BPN apabila ditemukan kendala, kekurangan data, maupun persyaratan pendukung dalam prosesnya.
"Oleh karena itu, kami sangat berharap proses tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Apabila dalam prosesnya terdapat kendala, kekurangan data maupun persyaratan pendukung, kami dari Pemko Tanjungbalai siap untuk berkoordinasi dan memberikan dukungan sesuai dengan kewenangan yang kami miliki, sehingga setiap kebutuhan yang diperlukan dapat segera kami tindak lanjuti," katanya.
Integrasi Data untuk Mendukung Tata Ruang Berkelanjutan
Rapat tersebut membahas rencana pelaksanaan kegiatan, mekanisme kerja, serta penguatan koordinasi antarinstansi untuk mendukung penyusunan NPGT secara efektif dan sesuai target.
Integrasi data dilakukan untuk menyamakan persepsi terkait hasil pengumpulan dan pengolahan informasi, sekaligus menghimpun masukan guna melengkapi data mengenai Gambaran Umum Penguasaan Tanah (GUPT) serta arah rencana penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.
Data yang akurat dan terintegrasi diharapkan menjadi dasar perencanaan pemanfaatan ruang, evaluasi kebijakan pertanahan, serta pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara tertib dan berkelanjutan.
Mahyaruddin menilai penataan dan penatagunaan tanah tidak hanya berkaitan dengan administrasi pertanahan, tetapi juga memiliki peran dalam memberikan kepastian hukum, mendukung perencanaan pembangunan, melindungi kawasan, dan mengendalikan pemanfaatan ruang.
Dikatakan Wali Kota lagi, "bagi Kota Tanjungbalai, hal ini juga sejalan dengan semangat pembangunan Kota Tanjungbalai melalui visi Tanjungbalai EMAS, yaitu Elok, Maju, Agamais dan Sejahtera. Penataan wilayah dan pemanfaatan tanah yang tertib, terintegrasi dan berkelanjutan merupakan bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang terencana, menjaga lingkungan pesisir serta memberikan kepastian dan manfaat bagi masyarakat."
Dihadiri Lintas Instansi
Rapat tersebut dihadiri Kepala Kanwil BPN Provsu Nugraha beserta jajaran, Kepala Kantah BPN Tanjungbalai Mindo Desima Sianturi, serta perwakilan sejumlah instansi terkait, termasuk Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah I Medan, Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II Medan, dan sejumlah dinas teknis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Dari Pemko Tanjungbalai, hadir Kepala Bapperida Mariani, Kadis PUTR Tety Juliani Siregar, Kadis Perkim Muhammad Fadly Lubis, Kadis Lingkungan Hidup Andri Ginting, Kadis Perikanan, Pertanian dan Pangan Muslim, Kabag Pemerintahan Bayu Safri Ananda, Camat Teluk Nibung Darmansyah Merta Wijaya, serta Camat Datuk Bandar Timur Muhammad Ali Damanik.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada Kanwil BPN Provsu atas pelaksanaan kegiatan dan pelibatan Pemko Tanjungbalai. Ia juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat mengikuti rapat secara saksama agar proses integrasi data dapat berjalan optimal.
"Saya berharap khususnya kepada tim OPD dari Pemko Tanjungbalai agar mengikuti rapat ini dengan saksama mulai dari awal hingga selesai. Semoga melalui sinergi dan kolaborasi yang baik, kita dapat mewujudkan penatagunaan tanah yang semakin tertib, memberikan kepastian hukum, mendukung pembangunan dan pada akhirnya memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Tanjungbalai," pungkas Wali Kota Mahyaruddin Salim.(ans)