Batu Bara | SNN - Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., mendorong penguatan Satu Data Indonesia (SDI) untuk memastikan kebijakan dan program pembangunan daerah disusun berdasarkan data yang akurat serta sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurut Baharuddin, ketersediaan data yang valid, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi fondasi penting dalam menentukan arah pembangunan. Pengelolaan data yang terintegrasi juga dinilai mampu mencegah tumpang tindih informasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
Hal itu disampaikan Baharuddin saat menghadiri sekaligus menjadi narasumber Sosialisasi Program Prioritas Nasional bertema “Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Batu Bara” di Aula A Kantor Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Kamis (03/09/2026).
“Dengan adanya SDI ini, setiap data dapat terus diperbarui dengan data terbaru sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih. Kita membutuhkan data yang benar dan akurat agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat,” ujar Bupati Batu Bara.
Baharuddin menekankan, keberhasilan penerapan SDI tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga membutuhkan komitmen seluruh perangkat daerah. Setiap OPD diminta aktif menyediakan, memperbarui, dan memastikan validitas data sesuai tugas dan kewenangannya.
Ia mengatakan, data yang terintegrasi akan memudahkan pemerintah memetakan persoalan masyarakat secara lebih tepat. Dengan begitu, program pembangunan dapat dirancang berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan, bukan sekadar berdasarkan perkiraan.
Bappenas Dorong Tata Kelola Data Terintegrasi
Sosialisasi tersebut diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI dengan menghadirkan sejumlah narasumber.
Di antaranya Anggota Komisi II DPR RI Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T., Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas RI Kurniawan Ariadi, SIP, M.Com., Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Tirta Sutedjo, ST, MWRM., serta Sekretaris Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Rolly Rochmad Purnomo, ST, MM, M.S.I.S, Ph.D.
Dalam pemaparannya, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan pentingnya ketersediaan data yang objektif dan berkualitas. Data yang akurat diperlukan untuk mendukung proses analisis serta pengambilan kebijakan pembangunan agar lebih tepat, efektif, dan efisien.
Bappenas RI menjelaskan, SDI merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan menciptakan kesamaan standar dan kebenaran data sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat, efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Data tersebut mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari kependudukan, kesehatan, perumahan, pendidikan, infrastruktur, sanitasi, ekonomi, hingga lingkungan.
Pemkab Batu Bara Perkuat Pemerintahan Berbasis Data
Kegiatan tersebut turut dihadiri Pj. Sekda Batu Bara, para asisten dan staf ahli, kepala OPD, camat, serta kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara.
Forum kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi mengenai berbagai persoalan serta strategi memperkuat implementasi SDI di Kabupaten Batu Bara.
Melalui penguatan Satu Data Indonesia, Pemkab Batu Bara berkomitmen membangun tata kelola pemerintahan berbasis data. Langkah tersebut diharapkan membuat setiap kebijakan dan program pembangunan lebih terarah, terukur, efektif, serta semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat.(ans)