Kunjungan tersebut bertujuan untuk menyinkronkan data dan memperdalam pemahaman terkait Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kota Tanjungbalai yang menjadi salah satu komponen penting dalam perhitungan Transfer ke Daerah (TKD), khususnya Dana Alokasi Umum (DAU).
Dalam pertemuan itu, Muhammad Fadly Abdina menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Tanjungbalai ingin memperoleh informasi yang komprehensif mengenai mekanisme penetapan IKK serta berbagai faktor yang memengaruhi nilainya, seperti harga material konstruksi, bahan pabrikan, upah tenaga kerja, hingga biaya sewa alat berat.
"Tujuan pertemuan untuk mengevaluasi dan menyinkronkan IKK yang memengaruhi besaran alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) dari APBN," ujar Fadly.
Ia menegaskan, IKK memiliki peran strategis dalam kebijakan TKD yang diarahkan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Sebab, salah satu sumber pendanaan belanja daerah berasal dari DAU yang besarannya turut dipengaruhi oleh nilai IKK.
Menurutnya, data IKK menjadi faktor penyesuaian penting dalam formula pengalokasian DAU. Berdasarkan data yang ada, nilai IKK Kota Tanjungbalai mengalami penurunan sebesar 0,32 poin, dari 94,78 pada tahun 2024 menjadi 94,46 pada tahun 2025. Kondisi tersebut diperkirakan dapat berdampak pada besaran DAU yang diterima Kota Tanjungbalai pada tahun 2027.
Karena itu, Pemko Tanjungbalai meminta arahan dan pendampingan dari BPS Sumut guna memastikan akurasi data yang menjadi dasar perhitungan IKK ke depan.
Fadly menambahkan, ketersediaan data yang valid dan terpercaya merupakan fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah, termasuk untuk mendukung terwujudnya visi Tanjungbalai Emas (Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera).
"Kolaborasi ini akan semakin memantapkan arah kebijakan pembangunan kota yang didukung oleh data akurat dan terpercaya," pungkas Muhammad Fadly Abdina.(ans)