Medan | SNN - Persoalan bantuan sosial yang dinilai belum tepat sasaran serta banjir yang terus terjadi di sejumlah wilayah menjadi sorotan utama DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan (Dapil) IV dalam laporan hasil reses V Masa Sidang II Tahun Sidang 2025–2026.
Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan tingginya harga bahan pangan dan lambatnya penanganan sejumlah persoalan lingkungan di kawasan permukiman warga.
Hal tersebut disampaikan juru bicara Dapil IV, Fauzi, dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan di Gedung Paripurna DPRD Kota Medan, Senin (18/05/2026).
Fauzi mengatakan masyarakat meminta pemerintah memperbaiki pendataan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) agar bantuan sosial benar-benar diterima warga yang membutuhkan.
“Aspirasi masyarakat terkait bansos, banjir, dan pelayanan publik diharapkan menjadi prioritas pembangunan Kota Medan,” ujar Fauzi.
Keluhan banjir juga menjadi perhatian warga, terutama akibat buruknya drainase dan sedimentasi sungai di sejumlah kawasan.
Warga Jalan Perisai Pribumi, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, misalnya, meminta normalisasi drainase dan sungai karena sedimentasi lumpur menyebabkan banjir saat hujan turun.
Selain itu, warga Jalan Panglima Denai Gang Panglima II, Kelurahan Amplas, meminta pemasangan pembatas pengaman parit untuk mencegah anak-anak terjatuh ke dalam saluran drainase.
Menurut Fauzi, seluruh hasil reses akan dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD dan diteruskan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan sebagai bahan penyusunan program pembangunan tahun 2026.(torong/nur)