Medan | SNN - Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aula Raja Inal Siregar (RIS), Kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Senin (12/01/2026).
Rakor dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian didampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto dan Gubernur Sumut Bobby Nasution. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sumut H. Surya, Forkopimda Sumut, serta bupati dan wali kota se-Sumut.
Dalam arahannya, Tito menekankan prioritas percepatan pemulihan pascabencana, khususnya pada perbaikan infrastruktur jalan, sekolah, serta pembersihan lumpur di area persawahan. “Ini menjadi prioritas, termasuk normalisasi sungai yang terdampak sedimen Daerah Aliran Sungai (DAS). Pembersihan lumpur di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Kota Sibolga juga sangat mendesak,” ujar Tito yang juga menjabat Ketua Satgas Rehabilitasi Pascabencana.
Tito juga meminta kepala daerah segera merampungkan pendataan rumah warga yang mengalami kerusakan ringan, sedang, dan berat untuk diserahkan ke BNPB guna proses pencairan bantuan. "Kemarin kami juga sudah rapat di Aceh, kami disini juga ingin mengupdate situasi problema-problema yang masih ada, dan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana," katanya.
Ia menjelaskan, pihaknya ingin melihat kondisi dan indikator daerah-daerah terdampak di masa pemulihan ini, yang meliputi kelancaran pemerintahan, kesehatan, pendidikan, akses jalan, dan perekonomian. "Ada beberapa indikator dalam pemulihan (bencana), apakah pemerintahannya berjalan baik atau tidak, kemudian terkait kesehatan dan pendidikan lancar atau tidak. Lalu akses jalan terganggu atau tidak, begitupun ekonomi berjalan lancar atau tidak," jelasnya.
Namun, untuk Sumut, kata Tito lagi, kondisi sudah hampir berjalan sesuai dengan rencana pemulihan. Hanya ada beberapa daerah yang masih mengalami gangguan seperti air dan listrik. "Saya kira di Sumut hampir semua sudah kembali normal, hanya beberapa daerah yang masih mengalami gangguan seperti listrik yang belum bisa masuk, kita apresiasi juga kepemimpinan Gubernur Sumut," tambahnya.
Ia juga menerangkan bahwa "Warga dengan kerusakan rumah kategori ringan akan mendapatkan bantuan Rp15 juta, sedangkan kategori sedang Rp30 juta. Tujuannya agar mereka bisa segera keluar dari tenda pengungsian dan memiliki dana untuk pembersihan," terang Tito.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan pihaknya telah menyalurkan dana tunggu hunian sebesar Rp600 ribu per kepala keluarga selama tiga bulan bagi warga dengan rumah rusak berat yang tinggal sementara bersama kerabat.
Terkait hunian, BNPB mencatat pembangunan hunian sementara sebanyak 40 unit di Tapanuli Utara, 209 unit di Tapanuli Tengah, dan 802 unit di Tapanuli Selatan. Adapun hunian tetap (Huntap) di Sumut ditargetkan dibangun sebanyak 5.951 unit.
“Saat ini progres pengerjaan sekitar 20 persen. Kami menargetkan akhir Januari atau paling lambat sebelum Ramadan, warga sudah bisa menempati huntap,” jelasnya.
Dalam pemaparannya, Gubernur Sumut Bobby Nasution melaporkan kondisi terkini Sumut di masa transisi ini. "Sebanyak 479.325 KK atau 1.804.827 jiwa terdampak bencana di Sumut, dengan 37 orang meninggal dunia dan 41 jiwa masih dalam pencarian," jelasnya, dan “Masih terdapat daerah yang terisolir, yakni 2 kecamatan dan 4 desa di Kabupaten Tapanuli Utara serta 4 kecamatan dan 5 desa di Kabupaten Tapanuli Tengah,” terang Bobby.(ans)