Sidikalang| SNN - Rapat evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi yang digelar di Gedung Balai Budaya Sidikalang, mengajak seluruh ASN untuk berbenah. Senin (12/01/2026)
"Sejumlah proyek tahun 2025 ada yang masih berstatus Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dan Utang Jangka Pendek (UJP). Maka, tahun ini jangan lagi ada proyek berstatus KDP dan UJP, pelayanan publik harus ditingkatkan,” kata Vickner.
Sementara itu, Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala mengajak seluruh untuk memperbaiki sistem kerja ke arah yang lebih baik serta meningkatkan pembinaan kedisiplinan secara berkala di masing-masing unit kerja. Hal ini dikatakannya
“Lakukan koordinasi dan komunikasi yang baik demi terciptanya hubungan kerja yang harmonis serta tercapainya kinerja yang optimal di lingkungan kerja kita,” ajak Wahyu.
Dalam rapat kerja tersebut, seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memaparkan capaian program prioritas pengawasan tahun 2025 serta rencana program prioritas pengawasan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.
Terpisah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Dairi, Agel Siregar, kepada Mistar melalui sambungan telepon mengatakan agar pelayanan publik harus ditingkatkan.
“Seperti yang sudah dipublikasikan di halaman resmi Kominfo Dairi, benar demikian arahan Bapak Bupati. Dalam rapat itu beliau menegaskan agar tidak lagi terjadi proyek berstatus KDP dan UJP. Artinya, pelayanan publik harus ditingkatkan,” ujar Agel.
Sebelumnya diberitakan Mistar, sejumlah proyek pemeliharaan dan peningkatan jalan hotmix serta lapis penetrasi (lapen) makadam milik Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Dairi tercatat berstatus KDP dengan nilai mencapai lebih dari 47 persen dari total nilai kontrak. Selain itu, beberapa proyek lainnya juga berstatus Utang Jangka Pendek (UJP).
Hal tersebut dibenarkan Kepala Dinas PUTR Kabupaten Dairi, Masaraya Avant Doli Brutu, saat dikonfirmasi Mistar melalui sambungan telepon, Rabu (7/1/2025).
Masaraya menjelaskan, proyek berstatus KDP antara lain dua paket pekerjaan hotmix peningkatan jalan jurusan Pardamean-Sopobutar Link 012 di Kecamatan Siempat Nempu Hilir. Paket pertama memiliki nilai kontrak Rp1.914.556.800 dan paket kedua sebesar Rp946.057.692. Kedua proyek tersebut masing-masing tercatat sebagai KDP sebesar 20 persen dari pagu proyek.
Selain itu, proyek lapen makadam yang berstatus KDP di antaranya pembangunan jalan masuk Sekolah Dasar (SD) Mangan Molih di Kecamatan Tanah Pinem, dengan nilai KDP mencapai 47,73 persen dari total nilai kontrak. Masaraya juga mengakui masih terdapat sejumlah proyek lain yang berstatus UJP. (Khair.S)