Medan | SNN - Malam ini, Jumat (12/12/2025), hujan deras kembali mengguyur Kota Medan. Bagi banyak warga, ini bukan sekadar hujan biasa, tetapi sebuah peringatan dini bahwa ancaman banjir serius masih mengintai. Kekhawatiran ini tidak berlebihan, mengingat pengalaman pahit banjir besar pada 27 November 2025 lalu yang merendam hampir seluruh wilayah kota dan berdampak luas pada masyarakat. Kenangan tersebut masih segar, membuat warga selalu cemas setiap awan gelap mulai menggulung di atas kita.
"Saya meminta Pemerintah Kota Medan, khususnya Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, untuk lebih serius waspada terhadap potensi banjir kiriman seperti yang pernah terjadi. Ini bukan soal ketidakpastian musim hujan, tetapi tentang kesiapsiagaan nyata pemerintahan dalam menghadapi bencana yang berulang."pinta Ahmad Afandi Harahap anggota DPRD Medan dari Komisi IV.
Setiap tahun, Pemerintah Kota Medan mengalokasikan anggaran triliunan rupiah untuk pembangunan infrastruktur, termasuk drainase, yang seharusnya menjadi benteng pertama menghadapi banjir. Data menunjukkan pada APBD Kota Medan 2023, anggaran untuk Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (yang membawahi perbaikan jalan dan drainase) mencapai ± Rp1,49 triliun dari total APBD sekitar Rp7,86 triliun.
Selain itu, Pemko Medan juga menganggarkan belanja infrastruktur daerah secara keseluruhan yang besar, mencapai hampir setengah dari total anggaran belanja APBD 2025 di kisaran Rp3,19 triliun dialokasikan pada infrastruktur. Progress Report Sumatera Utara.
"Di tahun 2025 sendiri, ada pengadaan peningkatan sistem drainase yang dianggarkan sekitar Rp110,2 miliar melalui beberapa paket pekerjaan. Angka-angka ini menunjukkan bahwa anggaran untuk infrastruktur dan drainase bukanlah jumlah kecil. Namun, realitas di lapangan seringkali tidak mencerminkan besarnya anggaran tersebut."terang Politisi Muda dari Partai Demokrat ini.
Sejumlah kritik muncul dari berbagai pihak menilai proyek kolam retensi dengan dana lebih dari Rp42 miliar belum berhasil mencegah banjir di titik-titik tertentu, seperti di area kampus Universitas Sumatera Utara dan Martubung, yang masih mengalami genangan ketika hujan deras turun.
Penurunan persentase alokasi anggaran untuk program penyelenggaraan drainase dan jalan juga sempat terlihat selama beberapa tahun terakhir, menunjukkan tantangan dalam mempertahankan fokus anggaran terhadap mitigasi banjir.
Ini menjadi poin penting, anggaran besar tidak otomatis menjamin hasil yang optimal jika perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan tidak berjalan secara efektif.
Masyarakat Kota Medan tidak lagi sekadar meminta anggaran besar, mereka menuntut hasil nyata. Mereka trauma setiap kali hujan deras turun. Tak perlu menunggu 3 jam hujan baru 30 menit turun, genangan air sudah muncul di banyak titik. Padahal, anggaran untuk drainase dan infrastruktur setiap tahunnya mencapai triliunan rupiah.
Pertanyaan yang perlu dijawab oleh Pemko Medan saat ini adalah konkretnya rencana pembentukan UPT Penanggulangan Bencana di setiap kecamatan dan Tim Tanggap Bencana, termasuk kapan tim ini efektif beroperasi dan dilengkapi alat yang memadai.
Kita semua berharap apa yang sudah dijanjikan Wali Kota Rico Waas terkait respons cepat terhadap potensi banjir benar-benar terealisasi di lapangan. Jangan sampai pendekatan penanganan banjir seperti “pemadam kebakaran”, baru bereaksi setelah rumah sudah terbakar.
Selain itu, BPBD Kota Medan harus memfokuskan anggarannya pada pengadaan alat mitigasi bencana, pelatihan kapasitas SDM, serta teknologi deteksi dini. Tidak cukup hanya memiliki alat seadanya atau jumlah SDM yang kurang memadai saat bencana datang. Ini harus dibenahi dari hulu sampai hilir.
Medan adalah ibu kota dan pusat kehidupan ekonomi di Sumatera Utara. Tidak pantas jika setiap hujan deras membuat warganya cemas akan banjir, terutama ketika anggaran besar telah dialokasikan untuk tujuan itu.
Kami berharap Pemerintah Kota Medan menunjukkan kepemimpinan yang tegas, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta menghadirkan mitigasi banjir yang efektif dan berkelanjutan. Masyarakat tidak membutuhkan janji mereka membutuhkan bukti kerja nyata.(torong/nur)