Tapsel | SNN - Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, memastikan akan memangkas tambahan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) di daerahnya hingga 50 persen mulai tahun depan.
“Besaran persentasenya sudah di kepala saya, akan mencapai 50 persen,” kata Gus Irawan dalam wawancara khusus bersama sejumlah media di QS Futsal Medan, Sabtu (18/10/2025).
Menurutnya, kebijakan itu terpaksa diambil setelah pemerintah pusat memangkas transfer keuangan ke daerah. Tahun depan, Tapanuli Selatan akan mengalami pengurangan dana transfer sekitar Rp255 miliar.
Selain itu, Gus Irawan menyebut pemangkasan dilakukan untuk mengembalikan postur ideal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD.
“Ketika undang-undang itu terbit, belanja pegawai kita masih 27 persen, di bawah ketentuan. Tapi sekarang sudah jauh melonjak,” ujarnya.
Ia merinci, porsi belanja pegawai di Tapanuli Selatan meningkat drastis dalam tiga tahun terakhir: 34 persen pada 2023, 44 persen pada 2024, dan diperkirakan 53 persen pada 2025.
“Rata-rata kenaikannya mencapai 10 persen per tahun. Ini tidak ideal,” katanya.
Gus Irawan menegaskan tidak ingin menerima postur APBD yang menampung lebih dari separuh belanja pegawai.
“Kalau belanja pegawai sudah di atas 50 persen, itu tandanya daerah sudah tidak sehat. Bangkrut sudah,” tegasnya.
Ia menjelaskan, opsi paling realistis untuk menekan belanja pegawai adalah melalui pemangkasan TPP.
“Kalau gaji pokok dan tunjangan jabatan tidak bisa dikurangi. Yang bisa hanya TPP,” ujarnya.
Saat ditanya apakah kebijakan itu akan berpengaruh terhadap kinerja ASN, Gus Irawan menilai hal itu seharusnya tidak terjadi.
“ASN itu abdi negara. Kita harus adil kepada rakyat. APBD adalah uang rakyat, masa kita habiskan untuk diri sendiri,” katanya.
Gus Irawan menambahkan, fokus APBD ke depan akan diarahkan untuk memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan.
“Dua sektor ini menjadi prioritas. Tahun depan, pendidikan mencapai sekitar 29 persen, dan kesehatan belasan persen. Totalnya sekitar 45–47 persen dari APBD,” ujarnya.
Selain memangkas TPP, Pemkab Tapanuli Selatan juga berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah tanpa membebani masyarakat.
“Menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB) bukan pilihan. Bisa-bisa masyarakat marah. Saya tak mau seperti Bupati Pati yang didemo setiap hari,” kata Gus Irawan.
Sebagai gantinya, ia berencana mengoptimalkan aset dan potensi daerah. Salah satunya, dengan mengembangkan kawasan wisata terpadu di sekitar perkantoran bupati, termasuk lapangan mini soccer, Menara Pandang, dan kebun raya.
“Sudah ada konsultan yang menyiapkan konsep wisata agar menarik bagi pengunjung,” ujarnya.
Ia juga menargetkan peningkatan kontribusi dari guest house milik Pemkab Tapsel, yang tahun lalu hanya menyumbang Rp8 juta ke kas daerah.
“Setelah kita optimalisasi dan pakai sistem pembayaran QRIS, pendapatannya naik jadi Rp18 juta. Masih kecil, tapi akan terus kita kembangkan,” katanya.(marwan)