Medan| SNN - Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) menggelar Konferensi Pertemuan Daerah se Sumatra Utara (Konferda se-Sumut) yang dilaksanakan di Gedung Madinah Almunawarah Asrama Haji Medan, 24-25 September 2022. sekitar pukul 16.00 WIB.
Anggota kehormatan Bara JP, M Bobby Afif Nasution, yang didaulat telah menjadi Anggota Kehormatan Bara JP Sumut, yang saat ini juga merupakanb Pejabat Wali Kota Medan, membuka langsung Acara Konferda sekitar pukul 17.00 WIB.
Acara perhelatan relawan ini mengundang Pengurus Kabupaten Kota se-Sumatra Utara.
Ketua Panitia, Ngadang Ginting didampingi sekretaris Andus Sipayung, saat bertemu sejumlah wartawan di Medan, Senin (26/09/2022) mengatakan, “Kehadiran pak Wali Kota merupakan semangat baru bagi relawan, karena kita juga mengundang seluruh Pengurus dari 33 Kabupaten Kota, untuk mengadakan Konsolidasi Internal, sekaligus mengadakan Seminar Pertanahan dengan mengundang pembicara dari Jakarta dan BNNP Sumatra Utara,” papar Ginting.
Ketua Caretaker Bara JP Sumut, Heryanson Munthe, penanggung jawab kegiatan membenarkan acara itu, yang mana hal tersebur merupakan Konsolidasi Internal.
“Tujuan utama dari pertemuan ini sesuai dengan amanah AD/ART Organisasi, yaitu pembenahan Internal Organisasi.
Pertemuan ini dihadiri 25 DPC dari 33 Kabupaten Kota se-Sumatra Utara.
Dalam Rapat Pleno diputuskan, menunjuk 3 orang Penjabat yang di Ketuai Sarmedy Sipayung, untuk melaksanakan Konferda, paling lama 6 bulan mendatang, usai membenahi struktur di 33 DPC Kabupaten Kota, jadi giat kita fokuskan pada kegiatan Seminar Pertanahan dan Narkoba,” ujar Heryanson Munthe.
Ia mengatakan maraknya permasalahan tanah di Sumut, membuat pihaknya mengambil Topik Penataan Aset dan Akses Tanah Adat, Mewujudkan Reforma Agraria.
“DR. Adli M Abdullah, SH yang juga merupakan Tenaga Ahli Menteri ATR/ BPN, yang juga merupakan Dosen yang memiliki segudang pengalaman dalam hal permasalahan Tanah Adat.
Jadi kita mengundang beliau, berharap menambah bekal para Relawan untuk memahami aturan terkait pertanahan,” paparnya.
Lanjutnya, pada sesi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba (P4GN) waspada, yang dibawakan oleh DR. Tuangkus Harianja, MM, Kepala BNN Pematang Siantar mendapat respon positif para Ketua DPC.
“Pada saat pemaparan oleh DR Harianja, respon positif dari para Ketua DPC untuk ikut menjadi corong sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba, terlihat dari banyaknya pertanyaan dari Daerah,” ungkap Munthe.
Kedepan, pihaknya mengatakan akan terus meningkatkan Koordinasi dengan BNNP di Sumut, termasuk ke BNN Daerah, dan akan mendorong, agar tiap Kabupaten Kota mengalokasikan anggaran P4GN.
“Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020, tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, merupakan perintah Presiden yang wajib kita kawal.
Hal ini tentu harus disikapi oleh semua pihak, seluruh Menteri, Seskab, Kejaksaan, Kepolisian, hingga Gubernur dan Bupati,” kata Heryanson.
Ia mengatakan Sumatra Utara dengan predikat nomor 1 peredaran Narkoba di Sumut harus dibarengi keseriusan Pemerintah Kabupaten Kota untuk bersama sama melaksanakan Inpres ini.
“Dari hulu sampai hilir tentu harus ditangani serius, jangan kebanyakan seremonial saja.
Sosialisasi P4GN ini, gotong royong bersama, alokasi anggaran, dan pembentukan tim kerja yang tepat, akan berhasil meninggalkan predikat nomor satu peredaran Narkoba,” pungkasnya (fit/TS)