Fraksi PAN DPRD Medan Minta Pelayanan Dasar di RPJMD 2021-2026 Harus Tuntas -->

Advertisement


Fraksi PAN DPRD Medan Minta Pelayanan Dasar di RPJMD 2021-2026 Harus Tuntas

Selasa, 09 Agustus 2022

  


Medan | SNN - Fraksi PAN DPRD Medan menerima dan menyetujui Ranperda RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 disahkan menjadi Perda Kota Medan. Seiring dengan itu Fraksi PAN minta Pemerintah Kota (Pemko) Medan harus memprioritaskan pelayanan dasar dengan mempergunakan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Sehingga dalam pelaksanaan RPJMD 5 Tahun ke depan urusan pelayanan dasar sudah tuntas.

Hal tersebut merupakan pendapat Fraksi PAN DPRD Medan yang disampaikan Edi Saputra saat penandatanganan RPJMD 2021-2026 Kota Medan melalui sidang paripurna di gedung DPRD Medan, Senin (09/08/2022). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Medan H Ihwan Ritonga didampingi Rajudin Sagala dan HT Bahrumsyah dan dihadiri sejumlah pimpinan alat kelengkapan DPRD (AKD) serta Plt Sekwan DPRD Medan Erisda Hutasoit.

Hadir juga, Walikota Medan M Bobby Nasution, Wakil Walikota Medan Aulia Rahman, Sekda Wiria Alrahman, Kepala Bappeda Benny Iskandar ST dan sejumlah pimpinan OPD lainnya.

Disampaikan Edi Saputra  ada pun 6 pelayanan dasar yang harus prioritas diurusi yakni Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan umum dan penataan ruang, Perumahan rakyat dan permukiman, Sosial, Ketentraman dan ketertiban umum.

Seperti kata Edi, jika tahapan pelaksanaan pendidikan dijalankan dengan standar pelayanan minimum. Maka tidak di ditemukan lagi anak-anak yang tidak sekolah 9 tahun. Pemerataan pendidikan berupa pembangunan sekolah SD dan SMP secara merata jumlahnya secara proporsional diseluruh Kecamatan yang ada di Kota Medan. Kemudian masalah Kesehatan dalam 5 tahun ke depan urusan BPJS sudah selesai.

Masalah Pekerjaan umum dan penataan ruang, Ditahun tertentu urusan drainase sudah selesai dan urusan Perumahan dan pemukiman, standar pelayanan minimum. Pemerintah kota harus menyediakan rumah bagi masyarakat miskin, kemudian ada rumah yang tidak layak, dilakukan bedah rumah.

Sedangkan masalah Ketentraman umum dan perlindungan masyarakat. Standar pelayan minimum. Pemerintah kota sudah harus siap jika terjadi bencana, termasuk didalamnya kesiapan dengan bantuan-bantuan yang terdampak bencana.

Terkait masalah alokasi anggaran untuk pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat. Fraksi PAN minta komitmen Pemko Medan untuk sungguh-sungguh mengalokasikan.(torong/nur)