Rapat Pansus LKPJ, DPRD Minta Disdukcapil Perbanyak Sosialisasi Layanan Adminduk -->

Advertisement


Rapat Pansus LKPJ, DPRD Minta Disdukcapil Perbanyak Sosialisasi Layanan Adminduk

Selasa, 06 April 2021

  



Komisi I DPRD Medan Rekomendasikan Bongkar Portal di Jl Aloha Martubung



Medan, Suara Nasional

 Komisi I DPRD Medan rekomendasikan pembongkaran portal yang menutup Jalan Aloha lingkungan 2 Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan. Pihak PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) dan Dishub Kota Medan diminta supaya mencabut plang apalagi menjelang bulan ramadhan aktivitas warga semakin meningkat.

Keputusan itu disepakati anggota dewan Komisi I saat melakukan rapat dengar pendapat (RDP) di gedung dewan, Senin (5/4/2021). Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I Margaret Marpaung, didampingi Mulia Asri Rambe (Bayek), Mulia Syaputra Nasution, Sahat Simbolon, Edi Saputra. Juga hadir Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Iswar bersama Stafnya Suriono. Sedangkan mewakili PT KAI Panji serta beberapa warga Herlina dan Ainun.

Dalam rapat Margaret Marpaung mengatakan, agar Dishub Medan bersama PT KAI dapat membongkar portal sebelum bulan suci Ramadhan. “Ini mau menjelang Ramadhan, aktifitas warga meningkat apalagi hendak ziarah ke kuburan yang harus melintas jalan tersebut,” ujar Margaret.

Pernyataan yang hampir sama juga disampaikan Mulia Asri Rambe (Bayek), demi kepentingan warga pihaknya segala kerendahan hati minta PT KAI bekerjasama dengan Dishub Medan segera membongkar portal.

“Kita harapkan ada kebijakan Pemko Medan. Jangan menunggu balasan surat Dirjen perkeretaapian. Warga jangan dipersulit,” tegas Mulia Asri Rambe yang akrab disapa Bayek itu.

Sepatutnya kata Bayek, penutupan jalan tidak boleh dilakukan PT KAI namun segala sesuatunya harus wewenang Pemerintah Kota. Maka, tambah Bayek Dishub berhak membuka portal bila ada yang menutup badan jalan.

Dijelaskan Bayek, pihaknya sudah melakukan peninjauan lokasi atas pengaduan warga. Akibat penutupan portal itu, akses warga menuju kuburan umum menjadi terganggu. “Akibat penutupan portal banyak yang terganggu, ke kuburan umum, vihara, gedung transmigrasi dan banyak rumah warga yang tertutup. Lagi pula ada yang sakit tidak bisa dijemput ambulance karena jalan ditutup,” terang Bayek.

Pernyataan tegas juga disampaikan Mulia Syaputra mendorong Dishub Medan dan PT KAI supaya segera memproses penyelesaian membuka portal. “Kasihan warga, akses mereka terhambat dan saat ini resah karena jalan satu satunya ditutup,” sebut Mulia.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Iswar menyampaikan pihaknya sudah menyikapi keresahan warga dan sudah melakukan rapat kordinasi pihak PT KAI serta warga.

Dalam rapat kata Iswar, portal dimungkinkan dibuka dengan mengganti plang buka tutup. Namun harus ada izin dari Dirjen perkeretaapian.

Ditambahkan Iswar, pihaknya pun sudah menyurati PT KAI untuk menyahuti keresahan warga dan menunggu proses. “Kami minta dukungan dewan menindaklanjuti surat itu,” harap Iswar.

Sementara itu Panji selaku manejer pengamanan PT KAI menyampaikan sepakat untuk dicabut portal dan diganti plang buka tutup namun masih menunggu Dirjen Perhubungan.

Sedangkan warga lingkungan 2 Kelurahan Martubung Kec Medan Labuhan menyampaikan, pihak DPRD dan PT KAI supaya berkenan memfasilitasi keresahan warga. “Mohon bantu kami kiranya pembukaan portal dapat segera dibuka,” pinta warga.


 



Medan | SNN -
 DPRD Medan yang tergabung di Pansus LKPJ Walikota Medan mendorong Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan supaya memperbanyak sosialisasi soal administrasi kependudukan (adminduk). Saat ini masih banyak warga Medan mengeluhkan soal pelayanan adminduk bahkan masih ada warga liar.

“Setiap kami (red- DPRD) melakukan sosialisasi Perda atau Reses, masyarakat selalu menyampaikan keluhan soal urusan administrasi kependudukan. Berarti program yang Disdukcapil sampaikan belum tersosialisasi kepada masyarakat luas,” ujar anggota Pansus LKPJ Dedy Aksyari Nasution (P Gerindra) saat mengikuti rapat pembahasan LKPJ Walikota Medan di ruang Banggar gedung dewan, Selasa (06/04/2021).

Menurut Dedy Aksyari seluruh program kiranya disosialisaikan kepada masyarakat luas. “Kita harapkan ada terobosan baru karena selama ini sosialisasi minim terbukti kurang pendataan. Banyak warga mengeluhkan perpindahan, terbukti banyak warga yang berbeda data kependudukan dengan tempat tinggalnya,” tambah Dedy.

Beda lagi sorotan yang disampaikan anggota Pansus lainnya Wong Cun Sen (PDIP) menyoroti terkait orang asing di kota Medan. Wong Cun Sen menyarankan agar Disdukcapil bekerjasama dengan Imigrasi supaya valit terkait pendataan orang asing.

“Disdukcapil harus terus memantau dan mendata identitas orang asing. Lakukan kordinasi yang bagus dengan Imigrasi,” papar Wong Cun Sen.

Sama halnya dengan anggota pansus lainnya yakni Daniel Pinem menyoroti alat perekaman data penduduk di Kecamatan yang saat ini banyak tidak berfungsi.

“Penambahan alat perekam di Kecamatan harus diprioritaskan. Karena saat ini banyak yang tidak berfungsi pada hal sangat penting pelayanan prima kepada masyarakat,” papar Daniel Pinem asal politisi PDIP itu.

Sebelumnya Kepala Dinas Disdukcapil Kota Medan Zulkarnaen memaparkan alokasi anggaran Disdukcapil 2020 sebesar Rp 37 Miliar lebih dan realisasi Rp 31 Miliar.

Menjawab pertanyaan Daniel Pinem terkait alat perekaman, Zulkarnaen menyebut di Tahun 2021 telah menambah alat perekamanan KTP di Kecamatan.

Disampaikan Zulkarnaen, pihaknya saat ini fokus pelayanan daring terkait perekaman bahkan pengantaran dokumen ke rumah rumah. Hal itu guna meminimalisir wabah penyebaran Covid 19.

Terkait, pendataan orang asing, Zulkarnaen mengaku akan tetap melakukan kordinasi dengan imigrasi. Pihak akan tetap melakukan kerjasama dan kordinasi berkelanjutan dengan Imigrasi.

“Kami juga sudah ada menerbitkan SKKT untuk identitas orang asing. Ke depan kordinasi akan lebih kami intensipkan,” ujar Zulkarnaen.(toorng/nur)