Hal itu dikatakan Anggota DPRD Medan dari Dapil I Edward Hutabarat pada Rapat paripurna DPRD Medan Dalam Rangka Penyampaian Laporan reses masa sidang I Tahun ke II TA 2020 di gedung dewan, Senin (18/01/2021) pagi, yang dihadiri Ketua DPRD Medan Hasyim SE, Wakil DPRD Medan H Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala dan HT Bahrumsyah.
Rapat paripurna juga dihadiri Plt Walikota Medan Ir Akhyar Nasution, Sekda Kota Medan Wiria Alrahman, sejumlah anggota DPRD Medan dan pimpinan OPD Pemko Medan.
Anggota DPRD dari PDIP ini mewakili anggota DPRD dapil I yakni Dame Duma Sari Hutagalung, Robi SE, Antonius D Tumanggor, Rajudin Sagala, Riduawan Sitorus, Abdul Rahman Nasution dan Renville P Napitupulu.
Edward Hutabarat menambahkan dari reses tersebut juga banyak masukan masyarakat untuk diperhatikan Pemko Medan dalam meningkatkan kesejahteraan baik secara infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan lainnya.
Maka itu, persoalan infrastruktur, anggota dewan Dapil I menyampaikan kepada Dinas Pekerjaan Umum agar dilakukan pengaspalan atau pengecoran di 19 titik jalan. Selain itu, pembangunan dan peremajaan drainase di 15 titik, pembuatan dinding penahan sungai karena longsor di Jalan Speksi Helvetia, pengorekan dan perbaikan sungai di kawasan Jalan T Amir Hamzah dan pelebaran sungai di jalan Tol Asrama.
Untuk Dinas Pertamanan dan Kebersihan agar melakukan perbaikan dan pergantian lampu di 15 titik serta penertiban sampah, penyediaan gerobak sampah, tempat sampah dan tempat pembuangan sementara, penertiban bangunan kosong, taman Danau Singkarak segera difungsikan, pergantian tiang listrik serta pemotongan dan perapian pohon.
Dari segi kesehatan, masyarakat dapil I juga berharap agar Dinas Kesehatan Kota Medan agar mengevaluasi kinerja rumah sakit di kota Medan yang disinyalir informasi masyarakat pasien dinyatakan positif saat meninggal, sementara hasil swabnya negatif.
Selain itu Dinkes Medan melakukan penyemprotan disinfektan serta sosialisasi tentang vaksin Covid-19. BPJS kesehatan, Jamkesmas serta KIS di Puskesmas agar ditangani, gizi buruk dan lainnya.
Mengenai pendidikan, masyarakat meminta bantuan kuota paket internet untuk belajar, kejelasan Kartu Indonesia Pintar (KIP), biaya pendidikan gratis.
Masyarakat juga meminta Dinas Sosial Medan untuk mendata ulang masyarakat penerima bantuan KIS, PKH, pembuatan surat keterangan tidak mampu, bantuan sosial bagi disabilitas, dan penyaluran bantuan lebih transparan. (torong/nur)