Pembahasan PPBD 2020, Komisi IV DPRD Medan Minta Pengurusan IMB Dipermudah -->

Advertisement

Pembahasan PPBD 2020, Komisi IV DPRD Medan Minta Pengurusan IMB Dipermudah

Rabu, 16 September 2020

  Medan | Bandar Meriah News - Pengurusan izin di Kota Medan dinilai sulit lantaran birokrasinya berbelit-belit. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP) memangkas birokrasi, sehingga pengurusan izin dipermudah.

Paul Mei Anton Simanjuntak, Ketua Komisi IV menyampaikan ini dalam pembahasan rencana perubahan APBD Pemko Medan Tahun 2020 di ruang Komisi IV DPRD Medan, Rabu (16/9).

“Selama ini pengurusan izin masih sulit dengan birokrasi yang berbelit. Banyak warga mengeluh susah urusan izin sehingga warga malas mengurusnya. Tidak heran PAD tidak dapat ditingkatkan karena terjadi kebocoran,” ujar Paul MA Simanjuntak dalam rapat yang dihadiri anggota komisi, diantaranya Hendra DS, M Rizki Nugraha, Dedy Aksyari Nasution dan Saiful Ramadhan. Sedangkan pihak Dinas PTSP dihadiri Plt Kepala Dinas Ahmad Basyaruddin dan stafnya.

Paul menambahkan, warga yang mengurus SIMB misalnya, harus bolak balik ke Dinas PTSP dan Dinas PKPPR lalu ke BPPRD. “Bayar pajak kok dipersulit? Birokrasi seperti ini harus dipangkas,” sebut Paul.

Sementara, Plt Kepala Dinas PTSP Kota Medan Ahmad Basyarudin mengatakan, pihaknya akan segera menerapkan sistem Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Medan. Penerapan MPP salah satu upaya Pemko Medan dalam peningkatan pelayanan perizinan bagi masyarakat.

“Mudah mudahan di Tahun 2021 nanti penerapan MPP segera terwujud. Guna percepatan sistem pelayanan itu kita sangat berharap dukungan Legislatif. Mohon dukungannya pak proses tercapaianya pelayanan perizinan yang baik di Kota Medan,” kata Ahmad Basyarudin.

Basyaruddin mengaku optimis dalam penerapan layanan MPP dapat terlaksana. “Saat ini kita sedang menjajaki beberapa gedung yang representatif dan terletak di inti kota. Kita pilih lokasi di pusat kota agar mudah terjangkau bagi masyarakat,” terangnya.

Basyaruddin menambahkan, dengan terlaksananya MPP akan mempermudah segala urusan izin dengan merubah layanan birokrasi. Dalam satu tempat akan difasilitasi warga yang datang dipastikan nyaman.nKarena dalam satu gedung itu akan terdapat beberapa ruangan instansi terkait. Dinas PTSP akan menyiapkan orang teknis dan layanan umum.

“Seluruh lintas sektoral bergabung menjadi satu kesatuan. Kita siapkan berbagai fasilitas membuat masyarakat yang mengurus izin nyaman. Bahkan, tempat bermain anak, super market ada disana. Satu hari segala urusan diupayakan selesai, karena masyarakat cukup hanya datang satu tempat,” terang Basyaruddin didampingi stafnya Lase.

Ditambahkan, Dinas PTSP murni melakukan administrasi perizinan dan penyelenggara Mal nya. Namun, pihak Bank dan yang berkaitan urusan izin berada di Mal dimaksud. Memang saat ini Basyaruddin mengaku kesulitan mencapai target Pendapatan Asli Daerah karena penetapan target berada dalam Dinas PTSP namun pengawasan berwewenang di OPD lain. (fit)