Medan | SNN - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan yang membidangi kesehatan meminta agar pihak rumah sakit tidak mengharuskan rapid test virus corona bagi masyarakat yang hendak berobat.
Apalagi rapid test tersebut diharuskan mengeluarkan biaya Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta bagi si pasien. Sehingga memberatkan masyarakat dan menimbulkan ketakutan untuk berobat.
"Kondisi ini akan menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat untuk berobat. Semisal sakit perut biasa atau asam lambung, dia mau berobat ke rumah sakit. Eh malah diharuskan rapid tes dan bayar, ini kan sudah menyalah,"kata Wakil Ketua Komisi II Sudari ST kepada Wartawan, Kamis (28-05-2020).
Sudari mengingatkan agar rumah sakit mengikuti protokol kesehatan yang ditetap kan oleh pemerintah, dan melakukan hal yang tidak ditetapkan oleh protokoler kesehatan sehingga membebani masyarakat.
"Dinas Kesehatan Kota Medan diminta proaktif menegur rumah sakit yang melakukan tindakan tersebut. Dikuatirkan warga jadi takut berobat,"kata politisi PAN ini.
Dia kembali menegaskan pengobatan yang terlebih dahulu dengan melakukan pengecekan rapid tes itu tidak ada dalam protoker kesehatan.
"Jangan sampai rumah sakit mengambil keuntungan di saat ini, sementara masyarakat di rugikan,"tegasnya.(torong/zul)