"Melihat proyek itu bolak-balik amblas, pasti ada yang janggal. Kenapa bisa pemborongnya tetap dipakai. Kalau memang seperti itu, perlu diusut," tegas Ihwan kepada andalas, Kamis (01-11-2018).
Penasehat Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan itu mengaku, telah mendengar informasi Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan masih mempertahankan pemborong Roro Susilawati untuk mengerjakan proyek jembatan Titi II Sicanang.
Padahal, pekerjaannya telah beberapa kali 'gagal'. Anehnya, Roro menggunakan perusahaan berbeda untuk mengerjakannya.
"Bingung juga kenapa bisa sudah diganti perusahaan yang mengerjakan, tapi orangnya masih itu-itu saja. Mau berapa kali kas Pemko Medan dianggarkan untuk proyek itu. Kalau memang sudah terbukti kurang baik, tidak usah pertahankan. Masih banyak pemborong yang mampu bekerja secara profesional," ungkapnya.
Ihwan mendorong, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan untuk melibatkan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam pendampingan pada setiap proyek yang mereka lelang. Keterlibatan TP4D itu diharapkan dapat mengurangi indikasi korupsi.
"Pendampingan dari TP4D itu sesuai permintaan Pemko Medan. Memang ada baiknya, TP4D dapat terlibat agar pengerjaan proyek di lingkungan Dinas PU Kota Medan bisa lebih maksimal. Karena memang ada aturan yang menyarankan keterlibatan tim tersebut," jelasnya.
Senada dengan Ihwan, anggota Komisi D DPRD Medan, Abdul Rani juga meminta dilakukan audit terhadap proyek jembatan yang sehari-hari dilalui masyarakat Sicanang tersebut. Dia meyakini proyek tersebut tidak memiliki perencanaan yang baik.
"Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan harusnya dapat melihat track record pemborong yang dimenangkan. Untuk kasus jembatan Sicanang, kita sepakat agar segera diaudit," ucapnya.(torong/fit)