Kritisi Jalan Rusak, Dewan Minta Walikota Medan Turun Langsung Ke Jalan -->

Kritisi Jalan Rusak, Dewan Minta Walikota Medan Turun Langsung Ke Jalan

Kamis, 30 Agustus 2018


Medan | SNN - Anggota Komisi D DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak menyindir Walikota Medan, T Dzulmi Eldin terkait komentarnya yang akan memberikan sanksi kepada camat yang tidak melaporkan jalan yang rusak kepada walikota.

“Berarti selama ini walikota kemana saja. Kok baru sekarang diperintahkannya camat untuk mengecek jalan yang rusak,” ungkapnya di ruang Komisi D, lantai III gedung DPRD Kota Medan, Rabu (29-08-2018).

Paul Mei Anton Simanjuntak menambahkan harusnya walikota turun langsung ke jalan, untuk melihat kondisi jalan yang sebenarnya. Dengan begitu, walikota mengetahui dengan pasti jalan mana yang harus diprioritaskan untuk diperbaiki.

“Saya yakin, walikota tak turun ke jalan langsung. Jadi, tak tahu jalan yang mana yang harus diprioritaskan. Masak, jalan yang masih cantik diperbaiki,” ujarnya.

Selain itu, Paul Mei Anton pun menyindir langkah walikota yang memerintahkan untuk menambal jalan yang berlubang. “Yang namanya tambal jalan itu tak bertahan lama. Harusnya, dibeton saja langsung biar awet,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, Tidak hanya persoalan parkir liar dan berlapis yang menjadi sorotan Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin saat rapat koordinasi dengan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Rumah Dinas Wali Kota, Selasa (28-08-2018). Eldin minta seluruh jalan rusak di Kota Medan segera dibenahi.

Sebab, jalan rusak menjadi salah satu pemicu terjadinya kemacetan. Mengingat laju kenderaan senantiasa melambat ketika melewati jalan yang rusak tersebut. Pelambatan itu akhirnya berdampak dengan kemacetan.

Perbaikan jalan rusak berat bisa dilakukan dengan melakukan pengaspalan (hotmix) maupun pembetonan. Sedangkan kerusakan yang tidak parah dilakukan dengan patching (menambal).

“Saya minta kepada seluruh camat agar melaporkan jalan-jalan rusak yang ada di wilayah kerjanya masing-masing. Laporan itu diinventaris Dinas PU untuk menentukan skala prioritas,” ungkapnya.(torong/fit)