Aceh Timur | SNN - Terkait carut marut Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) dari Tahun 2016- 2017 dan Alokakasi Dana Desa (ADD) di Gampong/Desa Bandar Baru kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur yang diduga sarat dengan permainan yang dilakukan oknum perangkat Desa.
Laporan masyarakat melaporkan sisa lebih penguna anggaran (Silpa) Tahun Anggaran 2017 yang masih belum dilaporkan dalam laporan pertanggung jawaban, Minggu (29-07-2018) kepada LSM KPK Nusantara DPD Provinsi Aceh melalui Kabid Investigasi Syahrudin Adi Putra, HAM masyarakat melaporkan terkait dugaan KKN dalam pengelolaan ADD tersebut.
Saat diwawancarai Wartawan Selasa (30-07-2018) di Mess Investigasi LSM KPK, Syahrudin Adi Putra membenarkan dirinya menerima laporan dari Tokoh Masyarakat Desa Bandar Baru serta beberapa warga di 3 Dusun dengan menyertakan beberapa alat bukti temuan dugaan penyimpangan mengarah ke KKN oleh para oknum perangkat Desa.
"Masyarakat sangat antusias ingin membenahi Gampongnya dari para oknum yang mengambil azas manfaat pribadi dan kelompoknya terhadap Anggaran Negara untuk membangun Desa dan pemberdayaan masyarakat". ujar Syahrudin Adi Putra, HAM.
"Kami segera turun kelapangan untuk menindak lanjuti laporan masyarakat terkait dugaan KKN Anggaran ADD di Desa Bandar Baru sesuai amanat Undang - undang serta Tupoksi kami berdasarkan Visi dan Misi Lembaga kami. Sasaran dan target kami adalah menyelamatkan Anggaran Negara dari ulah oknum - oknum tidak bertanggung jawab".
Menurut Syahrudin, "Berdasarkan beberapa temuan bukti dan alat bukti dari masyarakat, ada unsur kesengajaan praktik penyalah gunaan kewenangan terjadi oleh para oknum perangkat Desa sehingga melahirkan Duggan adanya tindak pidana Korupsi. Kami memiliki indikasi Dugaan Korupsi berjama'ah di Desa ini, tetapi semua akan terungkap apabila Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Timur mau turun kelapangan guna melakukan Audit Investigasi ke Desa tersebut," ungkapnya. (yn5)