Sei Rampah | SNN - Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H. Soekirman
menghadiri acara Rapat Sinkronisasi Kegiatan Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial di Wilayah Perbatasan Melalui Program Desa
Sejahtera Mandiri Tahun 2018 yang digelar oleh Kementrian Sosial
(Kemensos) di Jakarta, Jum'at (02-03-2018).
Demikian dikemukakan Bupati Sergai Ir. H. Soekirman yang
disampaikan kepada Kadis Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Ikhsan, AP
via WhatsApp usai kegiatan tersebut.
Disampaikan Bupati bahwa keikutsertaan Kabupaten Sergai
dalam kegiatan tersebut karena Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat
dinilai masuk dalam kawasan Selat Malaka yang berbatasan langsung dengan
negara Malaysia.
”Dengan terselenggaranya rapat kegiatan ini kedepannya akan
membawa dampak positif bagi perkembangan dan kemajuan desa-desa
terutama yang terletak di wilayah perbatasan sehingga menjadi desa yang
sejahtera," ujarnya.
Lebih lanjut diutarakan Bupati bahwa di Sergai ada beberapa
wilayah/desa khususnya Pulau Berhala yang ada di Kecamatan Tanjung
Beringin masuk wilayah perbatasan dengan negara tetangga Malaysia.
"Jika semua program kegiatan yang dicanangkan oleh Mensos
dapat di akselerasikan di Tanah Bertuah tentu masyarakatnya akan hidup
sejahtera dan mandiri," papar Bupati.
Oleh karenanya, melalui pertemuan antara Mensos dan kepala
daerah ini dapat dipastikan daerah perbatasan akan terjangkau melalui
program pembangunan terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan, tukasnya.
Diceritakan Bupati bahwa dalam pembahasan rapat tersebut,
Mensos Idrus Marham mempunyai misi ingin mengubah wajah daerah
perbatasan semakin sejahtera.
Mensos meminta pemerintah daerah di wilayah terdepan di
Indonesia untuk mendata secara periodik perihal masalah kemiskinan di
wilayah perbatasan dan terdepan. Hal ini akan dijadikan acuan untuk
memastikan masyarakat di wilayah tersebut mendapat perlindungan dan
ketahanan sosial, ujar Mensos.
Kementerian Sosial (Kemsos), lanjut Bupati akan mengoptimalkan berbagai program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), beras sejahtera (rastra), kelompok usaha bersama dan pemberdayaan komunitas adat terpencil dalam konsep pengembangan desa sejahtera mandiri.
Tak hanya itu, Mensos juga berjanji akan berkeliling
melihat langsung kondisi masyakat di perbatasan. Dari temuan lapangan,
akan dikoordinasikan dengan kementerian terkait untuk menentukan program
sesuai kewenangan kementerian.
Kemensos akan memvalidasi dan memverifikasi data yang disampaikan pemda. Hal ini untuk memastikan penerima bansos tepat sasaran. Sesuai instruksi Presiden, kita ingin mengubah wajah perbatasan menjadi tidak terisolasi, tidak terbatas sehingga menjadi kekuatan pertahanan nasional, demikian dijelaskan Kadis Kominfo Ikhsan, AP.(herry)