Nias | SNN - Rombongan Komite I Dewan Perwakilan
Daerah (DPD RI) tiba di Pulau Nias. Kunjungan ini terkait inventarisasi
materi penyusunan RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Setibanya di Bandara Binaka Gunungsitoli, sekira pukul 11.00 WIB
rombongan disambut para Kepala Daerah se-Kepulauan Nias beserta unsur
Forkopimda. Selanjutnya pertemuan digelar di lantai III Kantor Bupati
Nias, Jalan Plud Binaka, Gunungsitoli Selatan.Sumatera Utara,Senin
(05-02-2018).
Ketua Komite I DPD RI H Akhmad Moqowam mengatakan,
kedatangan timnya ke Kepulauan Nias untuk mendapatkan informasi
menyeluruh terkait inventarisasi materi penyusunan Rancangan Undang
Undang (RUU) tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Dimana
Ada 122 Kabupaten di seluruh Indonesia yang sudah ditetapkan sebagai
daerah tertinggal.
Di Kepulauan Nias ini ada 4 daerah; Kabupaten
Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat dan Kabupaten Nias
Utara. Kita mendatangi daerah dimaksud, dalam hal persiapan stimulasi
agar pemerataan pembangunan dipercepat secara merata di seluruh wilayah
Indonesia ucapnya.
Sementara Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli, MM
memaparkan kondisi Kepulauan Nias saat ini yang sudah memiliki 4
kabupaten dan 1 kota.
Keempatnya masing-masing, Kabupaten Nias,
Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara dan
Kota Gunungsitoli. Kepulauan Nias jauh tertinggal dibanding daerah lain
di Sumatera Utara. Baik dari segi infrastruktur, pendidikan, sumber daya
manusia (SDM) maupun bidang pembangunan lainnya. Pada dasarnya tujuan
dimekarkan satu DOB ini agar keluar dari permasalahan yang disebut 3T
atau Tertinggal, Terisolir dan Terluar. Namun hingga kini belum
terwujud,” katanya.
Menurut Sokhiatulo, 3T ini dapat diatasi
dengan pembangunan infrastruktur yang memadai. Seperti pembangunan
pelabuhan laut dan bandara. Sebab, Bandara Binaka hingga saat ini hanya
dapat didarati pesawat ukuran kecil jenis ATR. Kemudian pendidikan, dan
kesehatan juga masih tertinggal.
Semua terkendala potensi SDM.
Universitas Negeri dinilai perlu dibangun di Kepulauan Nias. Perguruan
tinggi yang ada di Kepualauan Nias sangat terbatas. Sehingga masyarakat
hanya sedikit yang dapat menguliahkan anaknya. Sementara untuk kuliah di
luar Pulau Nias biayanya mahal ujarnya. (Wardi/torong)