Jakarta | IBN - Pemerintah diingatkan oleh anggota Badan Anggaran DPR yang berada di Komisi IV bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan dan pangan, Andi Akmal Pasluddin untuk tidak terjebak pada kesia-siaan implementasi APBN 2018 pada bidang kesejahteraan. Paparan APBN sangat rentan pada implementasi penyelesaian masalah negara jangka pendek yang mengakibatkan tidak ada perubahannya pada wajah perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 17,3 triliun, Program Indonesia Pintar Rp 10,5 triliun, Jaminan Nasional Kesehatan (JKN) bagi warga miskin Rp 25,5 triliun, bantuan pangan Rp 20,8 triliun, Bidik Misi Rp 4,1 triliun, dan dana desa Rp 60 triliun merupakan program sosial kesejahteraan yang termuat pada APBN 2018. Program sosial untuk kesejahteraan ini harus terbebas dari stigma tahun politik menjelang pilkada serentak 2018 dan pileg pilpres 2019.
“Pemerintah punya tantangan besar, bahwa kenaikan secara signifikan anggaran sosial dan kesejahteraan dan menurunnya kenaikan anggaran infrastruktur terbebas dari stigma politisasi APBN. Untuk menghalau stigma tersebut, pemerintah harus mampu merealisasikan APBN bidang sosial kesejahteraan ini tidak hanya bagi-bagi dana, namun lebih pada peningkatan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat. Sehingga jargon pengentasan kemiskinan pada APBN 2018 bukan sekedar pencitraan, sehingga memang terbukti akan menaikkan pertumbuhan ekonomi 2018 yang sebelumnya hanya berkisar 5,4% sekaligus mengurangi angka kemiskinan berdasar standar internasional”, urai Politisi PKS ini.
Legislator Sulawesi Selatan daerah pemilihan II ini memberi peringatan ini lantaran sebelumnya pemerintah sudah mendeklarasi bahwa Pemerintah akan memfokuskan belanja untuk mengatasi kemiskinan dengan perluasan Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 10 juta kepala keluarga, peningkatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 92,4 juta jiwa, dan peningkatan program Indonesia Pintar dan beasiswa Bidik Misi. Ini program bagus namun bila terjadi penyelewengan dilapangan akibat kontrol yang lemah, maka akan terjadi stagnasi kualitas pembangunan manusia Indonesia.
Akmal menambahkan, bahwa penanggulangan kemiskinan dan dukungan masyarakat berpendapatan rendah tahun 2018, perlu diprioritaskan pada petani dan nelayan. Sebab sebaran angka kemiskinan masih didominasi kelompok masyarakat ini. Angka program penanggulangan kemiskinan sebesar Rp 283,7 triliun, naik 3,65% dibanding anggaran dalam APBN-P tahun ini juga harus terbebas dari stigma politisasi APBN dengan membuktikan bahwa program tepat sasaran dan berdampak pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan daya beli.
“Saya berharap, implementasi APBN 2018 bukan sekedar bertujuan jangka pendek apalagi hanya kepentingan tahun politik semata. Secara esensi bahwa APBN untuk kesejahteraan rakyat harus dibuktikan dan merupakan tantangan terbesar bagi pemerintah untuk membuktikannya”, pungkas Andi Akmal Pasluddin.(ks/torong)