Batu Bara | SNN - Bupati Batu Bara, H. Baharuddin Siagian menghadiri Silaturahmi Syawal 1447 Hijriah yang dirangkaikan dengan rembuk pembangunan daerah bersama tokoh Asahan–Labuhanbatu (ASLAB), di Aula Kantor Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Senin (13/04/2026).
Kegiatan yang digelar Komite Pemekaran Provinsi Sumatera Pantai Timur ini turut dihadiri Ketua Komite, Muslim Simbolon, Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, jajaran Pemkab Batu Bara, serta sejumlah tokoh daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Baharuddin menegaskan bahwa forum silaturahmi tersebut bukan sekadar ajang temu kangen, melainkan ruang strategis untuk merumuskan arah pembangunan berbasis potensi kawasan ASLAB.
“Pertemuan ini bukan untuk menciptakan pertentangan, melainkan sebagai wadah untuk menyampaikan potensi daerah serta memperkuat pendekatan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa gagasan pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur bukan hal baru, melainkan telah bergulir lebih dari satu dekade, yaitu sejak sekitar 13 tahun lalu.
Wilayah ASLAB atau yang dikenal sebagai Sumatera Pantai Timur (Sumpatim) mencakup enam daerah, yakni Kabupaten Asahan, Batu Bara, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, serta Kota Tanjungbalai.
Ketua Komite Pemekaran, Muslim Simbolon, menegaskan bahwa perjuangan pemekaran yang dimulai sejak 2013 bukanlah bentuk makar, melainkan aspirasi pembangunan. Ia menyebutkan, wacana ini sempat mendapat dukungan dari Gubernur Sumatera Utara saat itu, Gatot Pujo Nugroho.
Menurutnya, tantangan geografis dan jauhnya rentang kendali pemerintahan menjadi kendala utama optimalisasi pelayanan publik di kawasan pesisir timur.
“Pemekaran ini bukan sekadar wacana lama, tapi kebutuhan nyata. Dengan wilayah yang lebih dekat, pelayanan kepada masyarakat bisa lebih cepat, efisien, dan tepat sasaran,” katanya.
Dukungan terhadap wacana tersebut juga diperkuat kajian akademik yang dipaparkan M. Yusuf Harahap. Ia menilai kawasan ASLAB memiliki potensi fiskal, administratif, dan sumber daya yang memadai untuk berkembang sebagai provinsi baru.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan bahwa pemekaran daerah memiliki landasan hukum yang jelas, selama memenuhi syarat objektif sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Selama tujuannya untuk peningkatan pelayanan publik dan didukung kajian yang kuat, pemekaran adalah hal yang sah,” tegasnya.
Rembuk pembangunan ini menandai kembali menguatnya dorongan pemekaran Provinsi Sumatera Pantai Timur setelah sempat stagnan. Selain mempercepat pembangunan, langkah ini dinilai strategis untuk memperpendek rentang birokrasi serta mengoptimalkan potensi ekonomi kawasan pesisir timur Sumatera Utara.
Melalui forum ini, diharapkan terbangun sinergi dan kesamaan persepsi antar pemangku kepentingan dalam mendorong peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah, khususnya di wilayah Batu Bara dan sekitarnya.(ans)