Dairi| SNN - Masyarakat dari lingkar tambang di Kecamatan Silima Pungga-pungga, Kabupaten Dairi, sebelumnya menggelar unjuk rasa di Kantor Bupati Dairi, Jalan Sisingamangaraja, Sidikalang, Rabu (04/06/2025). Massa meminta pemerintah daerah kembali memberikan izin kepada PT DPM.
Bupati mengatakan bahwa kewenangan penerbitan izin berada di tangan pemerintah pusat, bukan di daerah.
“Tugas kita di daerah adalah membuat warga dan mitra merasa nyaman, termasuk menarik minat investor. Kami akan menyampaikan kondisi riil, baik dari masyarakat yang mendukung maupun yang menolak operasional PT DPM kepada pemerintah pusat,” kata Vickner pada Kamis (05/06/2025).
Koordinator aksi, Sahbin Cibro, sebelumnya mengatakan jika pencabutan izin PT DPM berdampak langsung ke warga sekitar karena mata pencaharian ratusan warga hilang. Mereka juga meminta Pemkab Dairi melindungi investasi dan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat.(Khair.S)