Medan | SNN - Rumah Sakit Haji Medan saat ini tengah mempersiapkan diri mendapatkan status “INFORMATIF” dalam hal keterbukaan informasi di tahun 2024 ini. Tahun lalu rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah memperoleh status “MENUJU INFORMATIF”.
“Tim kami sudah melakukan presentasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Kita yakin akan mendapatkan status “INFORMATIF” setelah tahun lalu kita memperoleh status “MENUJU INFORMATIF”. Saat ini kita masih menunggu putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara,” kata Direktur RS Haji Medan dr. Rehulina Ginting, MKes kepada Pengurus DPW IMO-INDONESIA Sumut yang mengunjungi RS Haji Medan,Rabu(04/09/2024).
Dalam kunjungan penuh keakraban itu dr, Rehulina Ginting, MKes didampingi Wakil Direktur Umum dan Pengembangan SDM, Ridesman SH, SKM, MKes, Wakil Direktur Pelayanan Medik Keperawatan dan Penunjang, dr. Yulinda Elvi Nasution MKes, dan Wakil Direktur Perencanaan dan Keuangan, Fakhrial Mirwan Hasibuan SKM, MKM, MMed, SC. Sedangan jajran DPW IMO-INDONESIA Sumut yang dating berkunjung diantaranya Ketua DPW H. A. Nuar Erde, Wakil Ketua Drs. Harun Al Rasyid, Sekretaris Fajar Trihatya dan Bidang Hubungan Antar Lembaga Supardi.
Lebih lanjut dikatakan Rehulina, dalam hal keterbukaan informasi saat ini RS Haji Medan tengah merancang formula untuk melibatkan seluruh stake holder wartawan dan media massa tanpa memilah-milah apakah itu media lama yang umumnya media cetak dan media baru yang umumnya media online. Sebagai lembaga pelayanan kesehatan masyarakat RS Haji Medan harus memanfaatkan perkembangan media yang terjadi saat ini.
"Sangat menarik apa yang kita diskusikan pada hari ini. Kedepan kami juga ingin menjalin kemitraan dengan DPW IMO-Indonesia Sumut, karena sebagai lembaga pelayanan kesehatan masyarakat kami juga memerlukan peran media online. Mungkin kita akan merancang kegiatan Bersama dengan teman-teman wartawan apakah dalam bentuk Media Gathering atau forum-forum diskusi lainnya,” kata Rehulina lagi.
Dikatakannya, hal tersebut perlu dilakukan karena sampai saat ini, banyak masyarakat yang belum tahu tentang keberadaan RS Haji ini. Kini, RS Haji Medan ini seratus persen adalah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sebab katanya tentang RS Haji ini banyak juga pihak yang belum tahu, adalah milik Pemerintah Sumatera Utara.
“Ya, tentang sejarah berdirinya rumah sakit ini dan jenis pelayanannya kita. Termasuk persepsi Masyarakat bahwa rumah sakit ini milik swasta. Jadi ini harus kita sampaikan kepada Masyarakat dan tentu saja kami sangat mengharap peran serta media yang tergadung dalam IMO-INDONESIA Sumut ini,” katanya lagi.
Rehulina juga menyampaikan rasa terimakasihnya atas kunjungan DPW IMO-INDONESIA Sumut yang sudah sudi berkunjung dan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kemitraan yang mungkin dilakukan.
“Kami akan membuka pintu selebar-lebarnya bagi pihak manapun yang ingin mengakses informasi sepanjang informasi itu tidak menyangkut kerahasiaan yang tidak boleh dipublikasikan,” kata Rehulina lagi.
Sementara Ketua DPW IMO Indonesia Sumatera Utara, H A Nuar Erde mengatakan pihaknya sebagai organisasi media online ingin menjalin kemitraan yang harmonis terutama dalam kerangka penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
"Sebagai pekerja pers tentu kami ingin merajut komunikasi dengan berbagai pihak dalam rangka menyampaikan informasi dan kebijakan ke publik. Termasuk dengan RS Haji Medan ini," ujar Nuar Erde yang adalah juag Pemimpin Umum Media Online Penasumut.online ini.
Menurut Nuar Erde anggota DPW IMO-INDONESIA Sumut saat ini mencapai ratusan media dan siap berkonstribusi mendukung penyebaran infomasi RS Haji Medan kepada Masyarakat. "Kehadiran kami ini juga dalam rangka mengundang jajaran Direksi RS Haji Medan untuk menghadiri acara pelantikan DPC IMO-INDONESIA Kabupaten Langkat yang akan digelar pada 11 September 2024. (torong)