Tapteng | SNN - Komitmen pemberantasan korupsi tak bisa hanya sebatas retorika belaka, tetapi harus diwujudkan dengan implementasi yang nyata.
Demikian dikemukakan Dewan Penasehat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Irma Hutabarat, merespon sikap Ketua DPRD Tapanuli Tapteng yang dinilai tidak mendukung pemecatan Kepala Dinas Kesehatan Tapteng yang diduga terjerat tindak pidana korupsi.
“Kita seharusnya mengapresiasi kepala daerah yang berani memecat kadis-kadis yang korup. Maka tindakan kepala DPRD Tapteng yang tanpa etika bahkan dengan brutal nyelonong masuk ke ruang rapat Pemkab tanpa diundang patut dipertanyakan. Seharusnya apa yang dilakukan Pj Bupati didukung oleh DPRD, sebagai wakil rakyat yang tugasnya menjaga uang rakyat, bukan malah sebaliknya,” ungkap Irma Hutabarat, Minggu (24/12/2023).
Untuk itu, ia pun mendesak Dewan Etik dan Kehormatan DPRD Tapteng untuk memeriksa Khairul Kiyedi Pasaribu yang dinilai sangat arogan.
“Sudah waktunya Indonesia Maju. Sudah waktunya korupsi di Tapteng diberantas. Kepala dinas yang korup siap-siap dipecat dan diproses. Jika bersih tak perlu risih. Saya mendukung apa yang dilakukan oleh Pj Bupati Tapteng,” katanya, tegas.
Irma pun berharap, apa yang dilakukan Pj Bupati Tapteng menjadi inspirasi bagi kepala daerah lain untuk bersih-bersih di pemerintahan.
“Tranparansi Internasional dalam surveynya mengatakan, bahwa DPR – DPRD merupakan lembaga yang paling korup. Dan Pemkab Tapteng sudah memulai gebrakan hebat memecat dengan kadis kesehatan. Saya mendapat laporan bahwa banyak korupsi di dinas kesehatan, salah satunya gaji dan tunjangan tenaga kesehatan dan perawat di Tapteng yang kerap dipotong selama bertahun tahun,” bongkarnya.
Lebih lanjut dikemukakan Irma, “Artinya, kebobrokan ini tercium oleh Pj Sugeng dan langsung ditindak. Saya mendukung gebrakan yang membawa harapan baru. Tapteng akan maju jika korupsi diberantas. Pj Sugeng sudah memulai bersih-bersih, kapan bersih bersih DPRD (Tapteng)?”(zt/torong)