Jakarta | SNN - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar webinar bertajuk “Mengoptimalkan Kepemimpinan Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional di Era VUCA”, Kamis (17/02/2022). Kegiatan ini diikuti kurang lebih oleh sebanyak 500 peserta Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Indonesia dan disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube BPSDM TV.
Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Teguh Setyabudi mengatakan, penyederhanaan birokrasi berjalan secara efektif dan efisien ketika dibarengi kebijakan pembangunan SDM. Di mana saat ini telah terjadi transformasi pembangunan SDM dari human resource management menjadi human capital management. Selanjutnya, proses transformasi pembangunan SDM dengan prioritas membangun manajemen talenta telah mulai dilaksanakan di instansi pusat dan daerah.
“(Saat ini tengah memasuki) Era VUCA (volatility, uncertainty, complexity dan ambiquity) atau era dengan perubahan yang sangat cepat, bergejolak, tidak stabil dan tidak terduga. Tantangan tersebut membuat pemerintah sadar akan kebutuhan organisasi yang lebih dinamis dan agile dan didukung oleh ASN yang kompeten dengan performa kinerja yang tinggi,” katanya.
Teguh melanjutkan, dalam penyederhanaan birokrasi yang dilaksanakan sejak tahun 2020, setiap instansi pemerintah baik di pusat dan daerah melakukan penyederhanaan birokrasi menjadi dua level jabatan. Ini membuat untuk jabatan eselon 3 dan 4 dilakukan penyetaraan jabatan menjadi jabatan fungsional. Pelaksanaan penyetaraan jabatan pada instansi pusat telah dilaksanakan dan dilakukan pelantikan pada tanggal 31 Desember 2020. Sementara untuk instansi daerah dilakukan pada tanggal 31 Desember 2021.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia Andrinof Chaniago sebagai narasumber pada webinar tersebut menjelaskan, VUCA membawa perubahan mendasar pada kehidupan manusia. Tak terkecuali perubahan pada organisasi dan kepemimpinan dalam lingkup pemerintah. Yang paling kentara, VUCA yang ditandai dengan digitalisasi telah mengubah cara kerja dan sistem kerja organisasi birokrasi.
“Tugas aparatur di sektor publik harus mampu menjawab di sektor publik harus mampu menjawab kesejahteraan masyarakat,” ujar Andrinof.(Puspen Kemendagri/amir torong)