BPKAD Persiapkan Perwal dan Jajaki Bank Paling Siap -->

BPKAD Persiapkan Perwal dan Jajaki Bank Paling Siap

Sabtu, 26 Februari 2022


Medan | SNN - 
Berbagai cara dilakukan Wali Kota Medan Bobby Nasution untuk membuat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di kota ini naik kelas. Salah satunya adalah berusaha agar Pemko Medan bisa memiliki Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Tujuannya agar transaksi antara pemerintah dengan pelaku UMKM bisa lebih cepat sehingga modal UMKM dapat berputar lebih cepat.

Walikota Medan Bobby Nasution diwakili Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan, Zulkarnain Lubis, Sabtu (26/02/2022) di Medan, sebagai implementasi pengelolaan keuangan daerah, khususnya di bidang penatausahaan keuangan, saat ini Pemko sedang mempersiapkan kebijakan penerapan KKP.

Zulkarnain menerangkan, KKP ini merupakan instrumen belanja yang bisa digunakan bendahara di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"KKP ini juga memberikan kemudahan adminsitratif. Jadi melalui KKP yang diberikan kepada bendahara pengeluaran, maka transaksi keuangan barang dan jasa yang diperlukan di tingkat OPD, itu lebih mudah dilakukan. Tidak perlu menunggu proses adminsitratif sebelumnya," ujarnya.

Ditanya tengah langkah persiapan yang ditengah dilakukan, Zulkarnain menyebutkan, saat ini BPKAD Medan sedang menyusun Rancangan Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang penggunaan Kartu Kredit Pemerintah itu.

"Perwal ini akan mengatur mengenai antara lain penganggaran di kartu itu bagaimana, kerjasama dengan banknya bagaimana, penatausahaannya, perpajakannya bagaimana, sampai kepada sisi pertanggungjawaban. Ini 'kan dana APBD, karena itu harus diatur semua, termasuk ruang lingkup belanja yang diperbolehkan, besaran dana yang boleh digunakan, dan lain-lain," paparnya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Koperasi UKM Kota Medan, Benny Iskandar Nasution, di sela-sela Pelatihan Kewirausahaan Pelaku UMKM Medan di Hotel Griya Medan kemarin, mengatakan kebijakan penggunaan KKP ini sudah tentu sangat bermanfaat dalam upaya menaikkan kelas UMKM di Kota Medan.

"Dalam bisnis itu kalau transaksi bisa berlangsung lebih cepat itu akan lebih baik. Bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tagihan lebih cepat terbayar, modal akan lebih cepat berputar. Nah, KKP ini dapat memenuhi kebutuhan percepatan transaksi itu," tutupnya.(fit)