Dalam RDP, Anggota Komisi I DPRD Medan Ini Promosikan Suami -->

Advertisement

Dalam RDP, Anggota Komisi I DPRD Medan Ini Promosikan Suami

Selasa, 10 Desember 2019

Medan | SNN - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat tetapi nyatanya lebih mementingkan kepentingan pribadi. Hal inilah yang terjadi pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Medan dengan Muslim Harahap selaku Kepala BKD dan Pengembangan SDM Pemko Medan,  Senin (09-12-2019).

Anggota Komisi I DPRD Medan Margareth Marpaung dalam RDP menyampaikan permintaan pribadinya, agar Kepala BKD dan Pengembangan SDM Pemko Medan membantunya agar suaminya yang saat ini bertugas di salah satu dinas daerah Dolok Sanggul agar dapat dibantu pindah ke Pemko Medan.

"Saya dan suami selama inikan bekerja berjauhan,  suami saya bekerja di Dolok Sanggul. Sedangkan saya di Medan. Saya minta agar pak Muslim dapat membantu saya,  agar suami saya bisa pindah dan bertugas di Pemko Medan", pinta Margareth yang juga politisi PDI Perjuangan.

Soal SDM,  kata Margareth, bapak gak usah ragukan lagi, boleh diujilah,  soalnya suami saya disana miliki jabatan sebagai kabid, ujar Margareth dalam RD seraya mempromosikan suaminya. 

Sementara itu,  Abdul Rani mengaku sedih dengan yang terjadi terhadap lulusan IPDN Kota Medan.  Menurutnya, banyak lulusan IPDN Kota Medan tidak mendapatkan tempat di Pemko Medan.  

"Banyak lulusan IPDN Kota Medan tak mendapatkan tempat di Pemko Medan. Malahan mereka banyak diterima di luar daerah. Kita mendorong agar Kepala BKD bekerja tanpa ada intervensi dari yang lain", ujar Rani.

Anggota dewan lainnya Parlin Sipahutar menyebutkan, banyak jabatan fungsional yang kosong,  seperti jabatan lurah. Diharapkan agar Kepala BKD secepatnya mengisi jabatan kosong itu, pintanya. 

Menjawab pertanyaan dewan,  Muslim Harahap mengungkapkan bahwa pemindahan, pengangkatan dan memberhentikan pegawai tidak hanya semata dari pihaknya. 

"Kita tidak bisa langsung mengambil tindakan untuk melakukan pemindahan, pengangkatan dan memberhentikan pegawai. Karena semuanya harus ada izin dari Kemendagri", jelas Muslim. 

Menurut Muslim,  saat ini 80 persen alumni IPDN telah punya jabatan di Pemko Medan. Bagi yang belum, kita masih terus melakukan pembinaan, katanya. (t/fit)