Medan | SNN - Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRK) Kota Medan yang sedang disusun Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) diminta jangan di kawasan utara saja. Namun, revisi tersebut harus mencakup juga di seluruh wilayah kota salah satunya di selatan.
Ketua Komisi D DPRD Medan Parlaungan Simangunsong mengatakan, memang di kawasan Medan Utara untuk pembangunannya masih kurang selama ini. Atas revisi rencana pembangunan tersebut, maka nantinya di sana akan menjadi bagian yang diandalkan Kota Medan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Apalagi, di situ ada Pelabuhan Belawan dan kawasan industri yang otomatis menyumbang PAD.
"Pada prinsipnya kami mendukung karena hal itu positif. Akan tetapi, perubahan RTRW Medan tak hanya di utara saja tetapi pada bagian selatan harus termasuk juga," kata Parlaungan, Rabu (03-10-2018).
Menurut dia, kawasan Medan Selatan butuh peninjauan kembali atau dikaji ulang rencana pembangunannya. Sebab, masih banyak yang dulunya itu rencana berjalan ternyata sudah berubah fungsi menjadi rumah pemukiman.
Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Medan, Muhammad Nasir mengatakan, pihaknya menyambut baik pengajuan revisi RTRW oleh Pemko tersebut. Adapun proses pengusulannya baru pada tahapan nota pengantar wali kota.
“Inikan revisi ya, dan memang diatur dalam undang-undang setelah masa ditetapkan lima tahun dan sekarang sudah lebih dari lima tahun. Fenomena di lapangan juga sudah banyak perubahan yang terjadi. Bahkan, swasta lebih cepat membuat perkembangan kota ketimbang rencana wilayah pemerintah,” ujarnya.
"Rencana (RTRW) dilakukan perubahan khususnya kawasan (Medan) Utara agar dapat dilakukan pembangunan. Sedang eks Bandara Polonia belum ada perubahan," kata Kepala Bappeda Medan Wiriya Alrahman.
"Kedudukan dan fungsi RTRW Kota Medan seharusnya dapat mengakomodir secara keseluruhan. Namun kenyataannya, bahwa ketimpangan wilayah antara pusat kota dan kawasan Medan Utara sejauh ini tidak memperlihatkan hasil yang signifikan," ujarnya.(torong/fit)