Waikabubak | SNN - Mencermati
masih rendahnya tingkat literasi di Sumba Barat, Kepala Dinas
Pendidikan Sumba Barat Sairo Umbu Awang mengusulkan alokasi APBD untuk
pendidikan Sumba Barat lebih besar diperuntukkan bagi peningkatan
kemampuan literasi dan numerasi bagi siswa sekolah dasar, terutama kelas
awal.
Usulan
ini sampaikan di hadapan anggota Komisi C DPRD, Sekda, Bappeda yang
hadir pada kegiatan Konsultasi Publik Hasil Analisis Dana Fungsi
Pendidikan Sumba Barat di Aula Kantor Bupati Sumba Barat,Jumat (
27-07-2018).
Total
APBD Sumba Barat pada tahun 2018 adalah 840 milyar. Jumlah ini naik
kurang lebih 70 milyar dari tahun 2017 seabanyak 779 milyar. Dari
total APBD, dana yang dihabiskan untuk pendidikan pada tahun 2018
mencapai 169 milyar atau 20,2 persen.
Alokasi
ini merupakan alokasi kedua terbesar dibawah bidang kesehatan 189
milyar.
Dana terbesar pendidikan dialokasikan untuk manajemen yaitu 135 milyar
pada tahun 2016, 99 milyar pada tahun 2017 dan turun menjadi 95 milyar
pada tahun 2018. Porsi terbesar alokasi tersebut dihabiskan untuk
gaji PNS dan Non PNS Pendidikan. Untuk 2018, Gaji non PNS menyerap
anggaran kurang lebih 18 milyar dan PNS 11 milyar.
Dibawah
manajemen, alokasi terbesar adalah untuk pembiayaan akses pendidikan
berupa sarana dan prasarana; 24 milyar pada tahun 2016, 46 milyar pada
tahun 2017 dan meningkat menjadi 29 milyar pada tahun 2018.
Sayangnya untuk peningkatan mutu pembelajaran alokasinya masih amat
sedikit. Tahun 2016, dana yang dialokasikan 2,8 milyar, tahun 2017
menurun menjadi 0.2 milyar dan pada tahun 2018 hanya mencapai 1,6
milyar atau 0.19 % dari total APBD Sumba Barat 840 milyar.
Rendahnya alokasi untuk mutu pembelajaran ini realitanya belum menjawab
permasalahan sebenarnya.
Tingkat
literasi siswa Sumba secara keseluruhan -termasuk Sumba Barat, masih
rendah. Kabupaten yang tergolong tertinggal ini memiliki tingkat tidak
literate atau illiterasi cukup tinggi. Berdasarkan hasil uji kemampuan
membaca di 12 sekolah se-daratan Sumba Barat (riset ACDP Indonesia,
2016) diperoleh fakta bahwa hanya sepertiga siswa kelas 2 yang sudah
berada pada akhir tahun ajaran yang mampu membaca sesuai dengan yang
diharapkan. Sebagai standar; anak kelas 2, harusnya sudah mampu membaca
nyaring 15-20 kalimat dengan pengucapan dan intonasi yang benar.
Ketidakmampuan
membaca inilah yang sebenarnya menjadi akar permasalahan mengapa
terjadi kesulitan komunikasi dan kesulitan siswa dalam memahami sebuah
pesan/informasi.
Sekretaris Komisi III C DPRD Sumba Barat -Kedu Wawo, yang agak terkejut
dengan data-data ini spontan meminta Pemda Sumba Barat berupaya keras
mengatasinya. Keinginan tersebut ditanggapi dengan antusias oleh Kepala
Dinas Pendidikan Sumba Barat dengan usulan meningkatkan alokasi dana
APBD untuk program literasi dan numerasi terutama bagi siswa pendidikan
dasar.
“Kalau
dulu alokasinya lebih mengarah ke pembangunan fisik, kedepan -dengan
dasar hasil analisis dan pertemuan hari ini, harus diubah ke peningkatan
literasi dan numerasi siswa,” usulnya.
Saran
agar program literasi menjadi fokus untuk kegiatan pendidikan Sumba
disetujui oleh semua peserta forum yang dihadiri oleh banyak unsur
pemerintah, pendidik dan LSM; Bappeda, Sekda, Anggota DPRD, perwakilan
Save The Children, INOVASI dan lain-lain.
Di
forum tersebut, peserta kegiatan bahkan mengusulkan agar Pemerintah
Pusat -melalui kerjasama dengan INOVASI dan Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan, selain bisa memfasilitasi reviu rencana kerja sekolah dan
analisis keuangan sekolah, juga memfasilitasi proses penyusunan
peraturan bupati tentang Literasi dan Numerasi.
Usulan tersebut akan disampaikan segera dalam bentuk tertulis oleh Pemda
Sumba Barat ke Pusat.
“Kita
berharap usulan ini diterima. Dengan Peraturan Bupati, kita memiliki
payung hukum yang jelas tentang program literasi yang bisa mengarahkan
kabupaten ini suatu saat menjadi Kabupaten Literasi,” ujar Sekda Sumba
Barat, Umbu Dingu Dedi.
Kegiatan
Analisis APBD yang dilakukan pemangku kepentingan seluruh kabupaten di
Daratan Sumba dengan INOVASI ini dimulai di Sumba Timur pada tanggal
17 Juli dan akan berakhir pada bulan Agustus di Sumba Barat Daya.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi pertemuan Forum
Solidaritas Peduli Pendidikan se-Daratan Sumba yang diadakan sebelumnya.
“Hasil
dari kegiatan ini akan menjadi bahan diskusi dengan pemangku
kepentingan di tingkat provinsi dalam rangka merumuskan kebijakan yang
strategis dan tepat guna terkait literasi,” ujar Hironimus Sugi,
Provincial Manager INOVASI untuk Sumba.(rel)