Medan | SNN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan mendesak
Pemko Medan untuk serius menyikapi sekaligus merealisasikan aspirasi
masyarakat yang disampaikan lewat Reses terkait peningkatan pelayanan
sosial dan perbaikan infrastruktur di Kota Medan.
“Keluhan warga yang disampaikan lewat Reses harus menjadi prioritas,”
pinta anggota DPRD Kota Medan, Hendrik H Sitompul, selaku Koordinator
Dapil V ketika menyampaikan laporan Reses III 2017 anggota DPRD pada
paripurna istimewa DPRD Medan, Rabu (17-01-2018).
Masalah buruknya infrastruktur di Dapil V, kata Hendrik, masih menjadi momok yang menakutkan. Karenanya, perbaikan infrastruktur agar dilakukan secara berkelanjutan.Selain itu, kata Hendrik, masalah banjir rob (air laut) di Belawan terbukti sudah menyebabkan kerusakan infrastruktur, sehingga sangat dibutuhkan pembangunan tembok sepanjang bibir sungai.
Sama halnya dengan soal tindak kejahatan yang semakin meresahkan, seperti begal dan pencurian yang kian marak. Sama halnya peredaran narkoba bebas dikomsumsi generasi muda. “Untuk itu, Pemko Medan harus melakukan tindakan konkrit membantu aparat kepolisian, seperti mengaktifkan Pos Siskamling,” pinta Hendrik lagi.
Selain itu, lanjut Hendrik, rendahnya tingkat pendidikan bagi warga pesisir harus menjadi perhatian Pemko, karena masalah pendidikan sangat sejalan dengan kesejahteraan. “Sama halnya jaminan kesehatan masyarakat yang banya belum tercover BPJS,” ujarnya.
Sementara Wakil Walikota Medan, Ahkyar Nasution, menilai hasil Reses cukup penting dan strategis dalam rangka membangun dialog pembangunan Kota Medan secara timbal balik.
Terkait saran masukan penting dan strategis yang disampaikan dewan, Akhyar, mengintruksikan kepada jajaran SKPD Pemko Medan supaya mendalami secara seksama hasil Reses. Nantinya hasil Reses supaya dipaduserasikan dengan hasil Musrenbang sekaligus masukan utama penyusunan prioritas program pembangunan Kota Medan kedepan. (torong/fit)
Masalah buruknya infrastruktur di Dapil V, kata Hendrik, masih menjadi momok yang menakutkan. Karenanya, perbaikan infrastruktur agar dilakukan secara berkelanjutan.Selain itu, kata Hendrik, masalah banjir rob (air laut) di Belawan terbukti sudah menyebabkan kerusakan infrastruktur, sehingga sangat dibutuhkan pembangunan tembok sepanjang bibir sungai.
Sama halnya dengan soal tindak kejahatan yang semakin meresahkan, seperti begal dan pencurian yang kian marak. Sama halnya peredaran narkoba bebas dikomsumsi generasi muda. “Untuk itu, Pemko Medan harus melakukan tindakan konkrit membantu aparat kepolisian, seperti mengaktifkan Pos Siskamling,” pinta Hendrik lagi.
Selain itu, lanjut Hendrik, rendahnya tingkat pendidikan bagi warga pesisir harus menjadi perhatian Pemko, karena masalah pendidikan sangat sejalan dengan kesejahteraan. “Sama halnya jaminan kesehatan masyarakat yang banya belum tercover BPJS,” ujarnya.
Sementara Wakil Walikota Medan, Ahkyar Nasution, menilai hasil Reses cukup penting dan strategis dalam rangka membangun dialog pembangunan Kota Medan secara timbal balik.
Terkait saran masukan penting dan strategis yang disampaikan dewan, Akhyar, mengintruksikan kepada jajaran SKPD Pemko Medan supaya mendalami secara seksama hasil Reses. Nantinya hasil Reses supaya dipaduserasikan dengan hasil Musrenbang sekaligus masukan utama penyusunan prioritas program pembangunan Kota Medan kedepan. (torong/fit)