Medan | Indonesia Berkibar News - Sedikitnya ada 11 butir pertanyaan kritis yang disampaikan Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumut, melalui pandangan umum anggota dewan, terhadap Nota Keuangan APBD Provsu tahun 2018, dalam rapat paripurna DPRD Sumut, Rabu sore (29-11-2017). Pandangan umum anggota dewan ini, menindaklanjuti Nota Keuangan Pemprovsu tahun 2018 yang dituangkan dalam RAPBD sebesar Rp 13.471.581.753.654, disampaikan Gubsu T Erry Nuradi dalam Rapat Paripurna Dewan, Senin (28-11-2017).
Sama dengan rapat-rapat paripurna sebelumnya, rapat paripurna dalam pemandangan umum anggota dewan dari sembilan fraksi ini pun, baru bisa dimulai lewat pukul 14.30. Padahal jadwal rapat berlangsung pukul 09.00 WIB. Meskipun tertunda cukup lama ada sejumlah fraksi yang belum siap untuk menanggapi RAPBD yang telah disampaikan Erry Nuradi. Selain itu jumlah anggota dewan yang hadir dibawah 50 persen dari 100 orang anggota dewan.
Hampir semua anggota dewan mempertanyakan gemuknya anggaran untuk biaya tidak langsung yang mencapai Rp lebih 9 triliun atau 69,9 persen. Sedangkan porsi belanja langsung hanya Rp 4 triliun lebih atau30,91 persen saja.
Menanggapi hal ini anggota dewan dari F Demokrat, H Hartoyo mengatakan RAPBD ini belum merefleksikan situasi beban sosial kehidupan perekonomian masyarakat yang semakin sulit. Angka inflasi di provinsi ini mencapai 6,3 ppersen, sedangkan untuk nasioanl hanya 3,2 persen saja.
Masih belum idealnya belanja langsung dan tidak langsung, setidaknya dapat dilihat dari alokasi belanja sejumlah OPD, diantaranya Dinas Sosial Rp 105. 763.742.000, untuk belanja langsung hanya sebesar Rp 35 m. Sedangkan untuk belanja tidak langsung mencapai Rp 65 m lebih. Dinas Perhubungan dari Rp 6l milyat yang dianggarkan, untuk belanja langsung hanya Rp 19 milyar lebih. Demikian pula Dinas Kehutanan, Dinas Perindustiran dan lain-lainnya.
Diantara 11 catatan kritis yang diminta untuk dijawab oleh Gubsu antara lain menyangkut rendahnya aparat Pemprovsu dalam meningkatkan PAD, khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah. FDemokrat, kata Hartoyo tidak pernah berhenti untuk senantiasa mengingatkan Pemprovsu, agar tidak berhenti dan berdiam diri, terhadap belum validnya database potensi sumber PAD.
Terkait pelayanan dasar bidang Kesehatan, Pemprovsu diminta melakukan koordinasi dan supervisi kepada seluruh pemkab/ kota, dalam penanganan Jaminan Kesehatan Nasional. Karena BPJS kesehatan sampai saat ini belum bisa memenuhi standard pelayanan kesehatan yang memuaskan. Khususnya pada pelayanan ditingkat pertama, pada Puskesmas dan jejaringnya.
Rendahnya sumber Pendapatan Daerah dari Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dalam hal ini BUMD, FPD meminta Pemprovsu secara kriatif membentuk BUMD baru, terkait dengan keberadaan dari berbagai payung hkum yang baru disahkan anggota dewan. Misalnya membentuk BUMD yang mengelola Ketenagalistrikan. Karena Perda ketenagalistrikan telah disahkan.( ZA/bahren)