Bupati Tuding Ketua DPRD Nisel, “Tidak Mendukung Program Pemkab”

1 image001

Nias Selatan | SNN – Ketua DPRD Nias Selatan dituding tidak mendukung program pemerintah terkait pembangunan pangkalan TNI Angkatan Laut di Kabupaten Nias Selatan, seperti diketahui dalam pemberitaan media baru – baru ini, Bupati Nias Selatan beserta rombongan telah beraudensi di Kasal di Jakarta, untuk memberikan dukungan serta menyampaikan hasil Pleno DPRD tentang persetujuan pembangunan pangkalan AL di Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara meskipun hasil pleno tersebut tidak ditanda tangani oleh Ketua DPRD Effendi.

Bupati Idealisman dachi juga dalam paparanya kepada kasal Laksamana TNI Dr. Marsetio bersama rombongan yang dibawanya, seperti yang dilangsir media sebelumnya mengatakan, kehadira pangkalan Angkatan Laut dikabupaten Nias Selatan akan berpengaruh pada peningkatan ekonomi masyarakat, seperti kehadira turis dari berbagai negara akan bertambah sisebabkan keamanan perairan yang terjamin dan yang terpenting masyarakat Nias Selatan akan sejahtera, tungkasnya.

Dia juga mengatakan bahwa inisiatif kerja sama dengan Angkaten Laut suatu pemikiran tepat dengan pertimbangan letak Kabupaten Nias Selatan yang berada pada perbatasan Negara Indonesia yang rentan akan serangan teroris yang harus dilengkapi dengan komando tinggi,. Ditambahkanya akan menganggarkan sebesar Rp. 30 Miliar untuk pembangunan pangkalan angkatan laut itu, ujarnya.

Sementar anggota DPRD Siotarai Zokho Gaho saat dimintai tanggapanya terkait hal itu mengatakan, adanya prokontrak dalam hal pembangunan pangkalan TNI AL itu tergantung cara pandang, akan tetapi secara politik ekonomi akan dirasakan masyarakat Nias Selatan, Dia mencotohkan jika personil Angkatan laut tersebut sudah berada di Kabupaten Nias Selatan bayangkan berapa jumlah uang belanja mereka kepada masyarakat, sehingga perputaran uang tersebut yang merasakan adalah masyarakat Nias Selatan itu sendiri.

Dia menambahkan keberadaan angkatan laut Nias Selatan tidak akan mengganggu kinerja kepolisian mereka akan bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing, tungkasnya.

Terpisah tokoh masyarakat Nias Selatan Hurezame Sarumaha mantan anggota DPRD Nias, melihat secara kaca mata politik dan kepentingan masyarakat, mengatakan kebijakan Bupati Nias Selatan bagus, tapi bukan harus mengorbankan anggaran Daerah APBD atau gedung perkantoran Bupati yang sudah ada, apa lagi daerah Kabupaten Nias Selatan sedang dalam membutuhkan anggaran pembangunan seperti jalan, sekolah dan masih banyak kepentingan masyarakat yang sangat utama.

“bayangkan saja kalau Bupati Nias Selatan mengalokasikan anggaran sebesar 30 Miliar untuk membangun pangkalan AL, itu sangat naif sebab pendapatan asli daerah saja kurang lebih 10 miliar per tahun sementara yang mau diberikan kepada anggkatan laut 30 miliar, artinya APBD pusat dan propinsi masuk dalam anggaran itu, kalau bicara masalah keamanan teritorial perbatasan laut tidak lebih pintar kita dari yang ahli menangani keaman laut, dan yang lebih memikirkan hal itu adalah pemerintah pusat berdasarkan hasil pemantauan petugas keamanan laut, dan kalaulah laut di Nias Selatan terancam dan perlu pembangunan pangkalan AL anggaran itu dari pusat bukan anggaran dari daerah”, ujar Hure S.

“jangan bantuan pusat seperti Danan alokasi khusus ( DAK) dan dana alokasi umum (DAU) diperuntukan untuk membangun pangkalan angkatan laut,” katanya.

dia menghimbau supaya pemerintah dalam mengambil kebijakan harus mengacu pada peraturan perundang – undangan sehingga tidak ada yang merasa dirugikan, seperti kebijakan menghibahkan gedung perkantoran pemerintah daerah di baloho kepada AL itukan mengganggu pegawai negeri sipil yang mau bertugas melayani masyarakat dan beberapa kebijakan lainya seperti diketahui, pembongkaran gedung SD negeri satu dan SD negeri dua jelas masyarakat telah dirugikan, hingga saat ini gedung tersebut terkatung – katung, suatu saat akan menelan korban karena kerangka besi yang tergantung tak jelas arah bangunannya untuk apa, ujarnya.

Kalaulah ada anggota DPRD yang menyetujui pembongkaran gedung perkantoran pemerintah di baloho kita berharap agar menganalisa dan memikirkan keputusan tersebut, jangan asal datang beraudensi ke Kasad AL memberikan dukungan, tambah Hure Sarumaha. (M Buulolo)

Foto:
Rombongan Bupati Nisel Idealisman Dachi dan 12 orang anggota DPRD, 2 orang Caleg dari partai PKPI dan Gerindra mendapingi, Kadis perikanan beraudensi ke Kasad AL di Cilacap Jakarta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>