Vonis Bebas Rahudman, Hakim Tipikor Medan Diisukan Terima Rp 35 M

Rahudman

Medan | SNN – Pengadilan Tipikor Medan memvonis bebas Walikota Medan nonaktif Rahudman Harahap dari segala tuduhan yang berkaitan dengan korupsi tunjangan penghasilan aparatur pemerintahan desa (TPAPD) Kabupaten Tapanuli Selatan 2005, Kamis (15-08-2013).

Hakim yang sempat diisukan menerima suap Rp 35 miliar berkeyakinan seluruh penyimpangan yang terjadi akibat ulah Amrin Tambunan, Bendahara Umum Tapanuli Selatan ketika itu.

Majelis hakim yang diketuai Sugianto dalam amar putusannya menilai seluruh saksi yang dihadirkan jaksa untuk memberatkan terdakwa tidak bisa membuktikan keterlibatan Rahudman dalam menyelewengkan jabatan dalam menguntungkan diri sendiri maupun korporasi. Tim penuntut juga tidak bisa membuktikan adanya campur tangan Rahudman dalam memalsukan laporan keuangan untuk memanipulasi anggaran hingga merugikan negara  Rp 1,59 miliar lebih.

Hakim berpendapat seluruh penyelewengan itu terjadi akibat ulah Amrin Tambunan, yang ketika itu menjabat Bendahara Umum. Dalam kasus ini, Amrin terlebih dahulu diadili dan sudah divonis tiga tahun oleh PN Padangsidempuan pada 2011.

“Karena dakwaan tidak terbukti, maka terdakwa Rahudman Harahap dibebaskan dari segala tuntutan,” kata Sugianto.

Putusan ini sangat jauh dari harapan Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan hukuman empat tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider enam bulan penjara dan dan uang pengganti sebesar Rp 480,4 juta, subsider dua tahun penjara. Jaksa ketika itu berkeyakinan terdakwa telah melanggar pasal 2 ayat (1) junto 3 junto 9 UU RI No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

Jaksa pun langsung mengajukan kasasi karena tetap berkeyakinan ada keterlibatan Rahudman dalam perkara korupsi itu. “Kami tetap pada keyakinan awal, makanya langsung kasasi,” kata tim JPU Polim Siregar.

Kubu Rahudman langsung menyambut putusan bebas itu dengan teriakan suka cita. Bahkan teriakan para pendukung yang memenuhi ruangan sidang sempat mengganggu proses persidangan. Hakim kemudian memerintahkan polisi mengusir bagian dari pendukung yang bersorak berlebihan. “Alhamdulillah. Dari awal kami memang yakin bebas,” kata kuasa hukum Rahudman, Beny Harahap.

Seperti persidangan sebelumnya, penjagaan kali ini tetap dilakukan ekstra ketat, karena dua kelompok pemuda yang mendukung maupun menentang berunjuk rasa di depan gedung pengadilan. Polisi terpaksa menutup akses ke pengadilan dengan menutup ruas Jalan Diponegoro hingga persimpangan Hotel Santika.

Suasana sempat tegang ketika surat kaleng yang menyatakan hakim sudah disuap Rp 35 miliar beredar di lingkungan PN Medan. Si pengirim yang mengatasnamakan Aliansi Mafia Hukum menuding ada aliran dana ke hakim Sugianto untuk menjatuhkan vonis bebas.

Tapi tudingan itu dibantah keras Sugianto. Ditemui sebelum persidangan, Sugianto menjamin putusannya tidak terpengaruh denga hal apapun, karena dia tetap mengedepankan keadilan dengan mengusung fakta di persidangan. “Kalau salah ya salah, benar ya benar. Surat itu sudah lama beredar, sebelum lebaran pun sudah ada,” kata Suginato.(AT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>