Anggaran Sertifikasi Guru Swasta Belum Dibayar

Medan|SNN-Hingga saat ini Dinas Pendidikan Kota Medan belum membayar uang sertifikasi guru swasta Sekolah Mengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Medan terhitung dari November 2012 hingga Juni 2013. Dinas Pendidikan beralasan anggaran sertifikas tidak ada dan kas di Pemerintah Kota Medan kosong.

Permasalahan belum dibayarnya uang sertifikasi ini mencuat saat sejumlah guru swasta mengadukan permasalahan ini ke Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Selasa (23-072013) siang di Gedung DPRD Medan jalan Gunung Krakatau Medan.

“Dari bulan November, Desember dan tahun 2013 sampai bulan Juli dana sertifikasi untuk guru swasta belum juga dicairkan,” ungkap  Indra Budiman didepan Ketua Fraksi PKS H. Salman Alfarisi LC, MA.

Diungkapkannya, permasalahan ini sudah disampaikan kepada Dinas Pendidikan namun pihak Dinas mengatakan anggaran itu sudah tidak ada dan disarankan menunggu P-APBN. “Alasan mereka uangnya tidak ada dan disarankan menunggu P-APBN,” ungkapnya dibenarkan puluhan guru swasta yang hadir di ruangan sederhana.

Diakui Budiman,  uang sertifikasi yang diterima guru swasta di Kota Medan Rp 1,5 juta/bulan dan hingga saat ini belum dibayarkan. “Kalau besaran dana sertifikasi itu Rp1,5 juta/bulan untuk Guru swasta hingga saat ini belum dibayar namun untuk Guru negeri sudah dibayarkan,” ungkapnya.

Dalam pertemuan tersebut, guru-guru swasta meniki Dinas Pendidikan menganak tirikan Guru Swasta di Kota Medan. “Saat itu Guru negeri demo ke Dinas Pendidikan dan tak lama  uangnya dibayar,” ungkapnya seraya mengatakan hingga saat ini anggaran sertifikasi untuk Guru Swasta belum juga dibayarkan.

Dalam kesempatan tersebut, guru swasta meminta Pemko Medan mencairkan anggaran sertifikasi sebelum lebaran tiba. “Kami mengharapkan sebelum lebaran Pemko Medan bisa mencairkan anggaran ini,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut H. Salman Alfarisi LC, MA mendesak Pemerintah Kota Medan segera merealisasikan anggaran sertifikasi guru swasta Kota Medan sehingga tidak terjadi keresahan di guru-guru swawta khusunya di Kota Medan. “Kita mendesak agar Pemko segera merealisasikan sehingga tidak terjadi keresahan,” ungkapnya.

Politisi PKS Dapil II Kota Medan itu mengaku heran dengan anggaran sertifikasi yang merupakan anggaran dari pusat tidak ada lagi. “Kita terus terang aja heran, kok bisa anggaran itu tidak ada padahal anggaran itu langsung dari pusat dan diperuntukan bagi Sertifikasi guru,” ungkapnya.

Untuk itu,  pihaknya mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap anggaran sertifikasi guru khsusnya di Kota Medan. “Kita mendesak agar BPK melakukan Audit terhadap anggaran Sertifikasi guru. Kita heran anggaran itu bisa habis, kemana uangnya ?,” tanya Salman dengan nada heran.

Terkait permasalahan ini,  Anggota DPRRI Komisi X Rohmani mengatakan tidak dicairkannya anggaran sertifikasi sangat tidak masuk akan. “Kita sangat heran kalau itu tidak dicairkan khusunya bulan 11 dan 12,” ungkap Rohmani.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan tidak bisa dikonfirmasi, saat nomor selulernya di hubungi sedang sibuk.(torong/lanta)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>