Dahlan Iskan Berharap Penyelesaian Eks HGU Tetap Dalam Kondusivitas Sumut

Medan | SNN - Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN) Dahlan Iskan berharap penyelesaian persoalan tanah eks HGU PTPN 2 tetap dalam koridor terpeliharanya suasana kondusif Sumatera Utara (Sumut) dan meminta semua pihak komit terhadap hal ini.

Dahlan Iskan mengemukakan itu ketika menerima Plt Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Gatot Pujo Nugroho ST di kediaman resmi Menteri Widya Chandra Jakarta, Selasa (12-02-2013) malam.

Plt Gubsu bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Sumut pada kesempatan ini menyerahkan sejumlah dokumen diantaranya permohonan pelepasan aset atas tanah 5.873. 06 ha eks HGU PTPN 2 serta menyerahkan hasil kerja Tim Khusus Penanganan Areal eks HGU PTPN 2 yang dibentuk FKPD Plus Sumut pada September 2012.

Hadir yakni Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut Rohmat SH, Ketua Pengadilan Tinggi Sumut Emi SH, Pelaksana Harian Ketua DPRD Sumut Chaidir Ritonga, Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut) Ronny Kusuma Yudistiro, Assisten Pemerintahan Pemprovsu Hasiholan Silaen, Kepala Badan Kesbangpol Linmas Sumut H Eddy Syofian dan Kepala Biro Pemerintahan Setdaprovsu H Noupal Mahyar.

Hasil kerja tim khusus yang telah melakukan inventarisasi atas tanah Eks HGU PTPN  dilaporkan setelah tim melakukan pendataan dan existing di lapangan sekligus juga melaporkan tentang HGU yang habis masa berlakunya.

Plt Gubsu menyampaikan semua dokumen terkait dari hasil tim maping yang telah dilakukan dan juga menyampaikan kepada Menteri BUMN bahwa persoalan tanah adalah persoalan yang sangat krusial.

Berbagai langkah telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi terkait dengan permasalahan Eks HGU yang sudah cukup panjang diawali sejak tahun 1999 hingga sekarang.

Kemajuan-kemajuan dilakukan terlihat pada tahun 2010 hingga 2012 setelah terbentuknya tim khusus yang menangani tentang pemetaan atas tanah-tanah yang saat ini di atas lahan Eks HGU.

Kepada Menteri, Gubernur juga melaporkan bahwa tim juga melihat banyaknya lahan-lahan Eks HGU yang sudah diambilalih, digarap bahkan dari kelompok-kelompok yang diistilahkan masyarakat sebagai “mafia tanah”, karena di atas Eks HGUitu telah banyak bangunan, perumahan-perumahan.

“Nah kondisi existing inilah yang penanganannya dan pendataannya itu harus benar-benar dilakukan dengan seluruh kekompakan dan solideritas para unsur-unsur yang bergabung dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah,” ujar Gubsu.

Atas dasar itu Gubernur juga telah menyampaikan bahwa peruntukan yang akan digunakan diatas lahan Eks-HGU ini akan dilakukan pengkajian yang lebih komprehensif bersama FKPD sehingga tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan di lapangan.

Secara umum peruntukan tanah 5.873. 06 ha eks HGU PTPN 2 yaitu Tuntutan, garapan,  perumahan pensiunan PTPN 4,  RUTRW, penghormatan Adat Melayu dan untuk Universitas Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini Gubernur juga meminta kepada Meneg BUMN sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh keputusan Kepala BPN bahwa lahan-lahan Eks HGU yang habis masanya sebelum diberikan peruntukannya harus secara langsung dilepas oleh Meneg BUMN.

Atas dasar itulah Gubernur meminta kepada Meneg BUMN dapat melepas Eks HGU ini kepada Pemerintah Provinsi Sumut yang peruntukannya akan diatur kemudian secara lebih konprehensif.

Menteri Dahlan Iskan menyambut baik langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Gubernur bersama FKPD dan Tim karena upaya yang dilakukan Gubernur bersama FKPD ini adalah upaya yang ingin mencari win-win solution yang terbaik bagi kepentingan masyarakat.

Menteri juga mengingatkan jangan sampai peruntukan itu nanti bisa menimbulkan rasa kecemburuan karena adanya satu kelompok masyarakat yang bisa menguasai tanah puluhan hektar di atas lahan itu, padahal itu adalah tanah Eks HGU tanah negara yang peruntukannya harus benar-benar sesuai dengan ketentuan dan aspirasi yang ada.

Menteri berjanji akan segera menindaklanjut laporan ini dan mengharapkan agar persoalan masalah Ex-HGO ini tetap terpelihara kekondusifan Sumut dan meminta agar seluruh FKPD mendukung penuh kebijakan dan keputusan yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dalam kesempatan ini juga Menteri memberi apresiasi kepada Gubernur atas upaya-upaya yang semakin maju di dalam penyelesaian sisa tanah untuk jalan tol dan jalan artileri ke Bandara Kualanamu  yang diharapkan segera dapat diatasi dengan baik, dimana pihak PTP yang sudah menerima ganti rugi tanah harus segera menindaklanjutinya.

Sedangkan masyarakat yang telah diberikan dana kerohiman untuk mengganti rugi atas tanaman ataupun bentuk bangunan diatas tanah itu juga dapat diselesaikan dengan baik, sehingga proses pembangunan jalan tol dan jalan artileri menuju Kuala Namu segera dapat diatasi dan diselesaikan.(bahren/torong)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>