Kemenhub Sosialisasikan Permenhub PM 108/2017

Medan | SNN – Kementerian Perhubungan RI mensosialisasikan Peraturan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) PM 108/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Hal itu disampaikan Direktur Angkutan dan Multi Moda Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Kemhub) Cucu Mulyana saat digelar pertemuan bersama awak media di Kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut) oleh Biro Humas dan Keprotokolan, Senin (30-10-2017).
Disampaikan Cucu, Permenhub PM 108/2017 yang diundangkan sejak 24 Oktober lalu, mensyaratkan bahwa seluruh angkutan berbasi aplikasi dengan sebutan angkutan sewa khusus (ASK) harus memnuhi persyaratan operasional yang diatur pada peraturan menteri serta kepala daerah sesuai wilayah dan domisilinya. Dengan pemberlakuan pada 1 November 2017, maka pemerintah memberikan tenggat selama tiga bulan agar dilakukan peneysuaian.

“Proses pengundangan PM 108 ini berjalan cukup panjang. Dalam prosesnya memang banyak yang kurang puas. Namun ini adalah jalan tengah antara angkutan konvensional dengan angkutan online. Jadi kita masih konsisten bagaimana keduanya bisa tetap berjalan,” paparnya.
“Pembatasan kuota jumlah kendaraan juga harus kita atur. Penentuannya menggunakan survey misalnya berdasarkan supply and demand(ketersediaan dan kebutuhan). Selain itu, pembahasannya (kuota) dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan sebelum disahkan Gubernur melalui peraturan kepala daerah (Pergub),” sebutnya.

Sementara Kadishub Sumut Anthony Siahaan mengatakan untuk kewajiban membuat Peraturan Gubernur (Pergub), pihaknya telah menyusun aturan turunan berdasarkan Permenhub dimaksud sebelum diundangkan. Sehingga akan dilakukan kembali penyesuaian mengenai aturan yang akan diberlakukan di Sumatera Utara terkait keberadaan ASK.

“Masalah kuota, kita sudah tetapkan sebanyak 3.500 maksimal. Tetapi yang ada baru 500 unit. Kalau ada kebutuhan perubahan kuota, kita akan duduk bersama lagi untuk membahasnya. Begitu juga dengan tanda khusus seperti stiker itu dipasang,” katanya.
Sekjen DPP Organda Ateng Aryono mengaku Permenhub PM 108 ini dapat diterima termasuk pihaknya sebagai organisasi kendaraan angkutan konvensional yang telah ada puluhan tahun. Sehingga pihaknya mengajak seluruh masyarakat khusunya pengguna aplikasi untuk bisa mematuhi regulasi yang diberlakukan.

Sedangkan perwakilan satu perusahaan aplikasi daring (online) Guruh menyebutkan bahwa keberadaan ASK ini telah memberikan jaminan keselamatan seperti data pengemudi, termasuk kelengkapan berkas sebelum menjadi bagian dari sistem yang mereka jalankan.(torong/zul)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *