SNN | Suara Nasional News

Hot

Post Top Ad

Rabu, 14 Februari 2018

Tim P3SU Masih Bekerja Sesuai Orderan, Bagaimana Sampah Dan Drainase Bagus

14.43
Medan | SNN  - Anggota Komisi D DPRD Medan, Godfried Effendi Lubis mengatakan, ada dua hal yang harus disoroti ketika banyaknya sampah yang menumpuk di beberapa drainase di Kota Medan. Yakni, tidak siapnya Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam mengalihkan masalah sampah ke Kecamatan dan tidak baiknya bangunan drainase yang dikerjakan Dinas PU.

Ia menuturkan, tumpukan sampah tidak bisa dibersihkan secara rutin, karena Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (P3SU) masih bekerja sesuai orderan dan tidak digaji per bulan.

"Ini bukti, Perwal No 77 tentang pelimpahan masalah sampah itu ke Kecamatan tidak siap, jadi ajang coba-coba saja. Sebab, kecamatan juga kewalahan. Armada yang diberikan mereka sudah rusak-rusak. Adapun tim P3SU itu, masih bekerja sesuai orderan. Artinya tidak siap ini pelimoahan itu, kita minta itu Perwal dicabut saja. Ya, harus dikembalikan ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan,"ujarnya Rabu (14-02-2018).

Dikatakannya, apabila memang Pemko serius untuk mengatasi sampah, bahkan sampai di drainase, harusnya, Pemko siap menyediakan tim P3SU yang digaji per bulan. Satu kecamatannya pun harus diisi 300 orang petugas.

"Harus beranilah Pemko, siapkan 300 orang tim P3SU per kecamatan yang digaji per bulan. Artinya ada 6300 petugas di seluruh Kota Medan. Dengan catatan, setiap minggunya minimal drainase di satu daerah dibersihkan. Karena membersihkan drainase ini harus rutin, bukan sesuai orderan,"jelasnya.

Ditambahkannya, apabila Pemko tak sanggup membayar gajinya, tidak masalah melimpahkan retribusi pada warga. Namun, dengan catatan, kebersihan drainase hingga ke gang-gang sekalipun, harus benar-benar dilakukan.

Sebelumnya, melalui pantauan wartawan di beberapa titik drainase di Kota Medan, masih tampak beberapa drainase yang diisi tumpukan sampah. Hal ini pun membuat air tidak mengalir dan dikhawatirkan rawan banjir. (torong/zul)
Baca:.

Gubsu Lantik Karo Umum Dan Perlengkapan Menjadi Pjs Bupati Batubara

13.21
Medan | SNN - Gubernur Sumut Dr Ir H Tengku Erry Nuradi Msi melantik Kepala Biro (Karo) Umum dan Perlengkapan Sekertariat Daerah Provsu, Faisal Hasrimy sebagai Pjs Bupati Batubara di Aula Raja Inal Siregar, Rabu (14-02-2018). 

Pelantikan ini sesuai dengan Keputusan Mendagri No  131.12-228 tahun 2018 tentang penunjukan Pjs Bupati Batubara selama Wakil Bupati Batubara menjalankan cuti diluar tanggungan Negara untuk melaksanakan kampanye pada Pilkada serentak tahun 2018 dari tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan 23 Juni 2018.

Pasca dilantiknya M Faisal Harismy sebagai Pjs Bupati Batubara, Gubsu berharap yang bersangkutan dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya.

 “Patuhi aturan yang berlaku juga harus menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN),’’ harap Gubsu.

Sedangkan bagi daerah yang Kepala Daerah dan wakilnya tidak mencalonkan lagi, lanjut Gubsu maka yang bersangkutan tetap menjabat sampai berakhir masa jabatanya yakni Kabupaten Dairi, Padang Lawas Utara (Paluta dan Kabupaten Langkat.

“Untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mengikuti Pilkada serentak tahun ini sesuai Permendagri No 74 Tahun 2016, tentang cuti diluar tanggungjawab Negara diamanatkan agar selama masa kampanye harus menjalani cuti diluar tanggungan Negara serta dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya,”terangnya.
 
Sementara itu, Faisal Hasrimy mengatakan selain pelaksanaan tugas pelayanan dan pembangunan,  dirinya akan fokus pada tugas utama yaitu mensukseskan pelaksanaan pemilu kepala daerah di Batubara. 

“Saya akan memastikan agar ASN di jajaran Pemkab Batubara bersikap netral dan tidak boleh mendukung salah satu calon,” tegasnya. (torong/zul)
Baca:.

Selasa, 13 Februari 2018

Pasangan Calon Gubernur Sumut Edy-Ijek No.1 Jarot Saiful Hidayat- Sihar No.2

17.30
Medan | SNN  - Rapat Pleno Terbuka dalam pengundian nomor urut Dua Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Perovinsi  Sumatera Utara tahun 2018 berlangsung Alot dan tertib diadakan di Grand Mercure,Selasa (13-02-2018).

Rapat Pleno dibuka langsung oleh Ketua KPUD Sumatera Utara  Mulia Banurea didampingi Sekretaris Rajab Pasaribu dan komisioner DR.Zulkarnain Iskandar, Yul Hasni, Benget Manahan Silitonga, Maruli Pasaribu, Nazir Salim Manik dan Hupmas KPUD Sumut Harry Dharma Putra.

Pelaksanaan undian pencabutan nomor urut pasangan calon dihadiri langsung oleh para calon disaksi kan  pendukung yang diusung Partai Politik masing masing calon dan dihadiri Kapolda Sumut Irjenpol Paulus Waterpauw Wakil Gubernur Privinsi Sumatera Utara Nurhajizah Marpaung,SH,MH dan dari Bawaslu dihadiri Aulia Andri  Munthe Ketua Bawaslu didampingi  Safrida Rasehan dan seluruh instansi terkait yang mewakilinya.

Dalam pengundian nomor urut para calon diadakan dua persi yang pertama diundi para wakil Calon Gubernur Sumatera Utara Sihar Sitorus dan Musa Razekshah Yang pengundian kedua nomor urut Calon Gubernur Sumatera Utara. Edy Rahmayadi dan Jarot Saiful Hidayat.

Kesimpulan undian nomor urut 1 Edy Rahmayadi dan wakil Musa Razekshah Pada undian nomor urut 2 Jarot Saiful Hidayat dan wakilnya Sihar Sitorus.

Dalam kata sambutan yang disampaikan Bawaslu Safrida Rasehan Para calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara juga seluruh pengusung partai pendukungnya Masa kampanye mulai tanggal 15 sampai tanggal 24 Juni 2018 Menghimbau tidak menggunakan politik uang tidak melakukan pelaksanaan Ras Suku  Agama dan golongan,harapnya.

Sambung Safrida Terkait Visi dan Misi belum kami tau karena belum dialakukan Visi dan Misi para Calon dan wakil Calon Gubernurnya, Safrida menambahkan Bahan Sosialisasi untuk segera dibersihkan alat kampanye bahan kampanye tidak boleh dibuat di pohon-pohon dan tempat ibadah,tutupnya.

Ditambahkan Ketua Bawaslu Aulia Andri Munthe Memohon mulai inihari 13 sampai tanggal 15 Pebruari penertiban akan kami lakukan terkait bahan bahan kampanye yang harus dibersihkan mengenai politik uang jangan coba coba akan kami pantau oleh pihak Bawaslu dan bagi Calon Gubernur yang terpilih jangan ada lagi tersangkut nara hukum,pinta Andri.

Dijelaskan Ketua KPUD Sumatera Utara Mulia Banurea dalam kata sambutannya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak keamanan juga para insan pers dengan terlaksananya pengundian nomor urut calon Gubernur dan Wakil Gubernur terlaksana aman dan tertib Pada mulainya masa kampanye dari tanggal 15 sampai sebelum tiga hari masa pemungutan suara.

Saya mohon pelaksanaan kampanye nanti mematuhi seluruh peraturan yang sudah ditetapkan oleh Bawaslu dan peraturan KPUD Sumut,pintanya.(torong/arj)

Baca:.

Anggota DPRD Sumut Irwan Amin DPRDSU Segera Undang KPU Sumut Terkait TMS Pasangan Cagubsu JR Saragih- Ance Selian

13.09
Medan | SNN - Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut, Muhri Fauzi  menggelar rapat internal, merespon dibatalkannya pasangan calon Gubsu, JR Saragih- Ance Silian, oleh rapat pleno KPU Sumut, terkait penetapan pasangan calon Gubsu/Wagubsu, Senin (12-02-2018)  di Hotel Grand Mercurei .Anggota Komisi A yang ikut dalam rapat internal tersebut, Irwan Amin mengatakan semua anggota Komisi A yang ikut dalam rapat internal itu mendesak segera pimpinan DPRD Sumut mengundang KPU Sumut untuk menjelaskan kepada wakil rakyat di DPRD Sumut, tentang dibatalkannya pencalonan JR Saragih sebagai salahsatu calon Gubsu dalam Pilkada Gubsu yang akan berlanngsung 27 Juni tahun ini.

Menurutnya permasalahan pembatalan pencalonan Bupati Simalungun itu, mengundang perhatian besar publik, yang harus disikapi dan KPU Sumut harus menjelaskannya kepada DPRD Sumut, katanya kepada Pelita, Selasa sore (13-02-2018) Menurutnya setiap permasalahan yang mengundang perhatian publik, apalagi tidak tertutup berpotensi mengundang kerusuhan, DPRD Sumut katanya akan proaktif menyikapinya.

Agar persoalan bisa diatasi, maka kami segera mengundang KPU Sumut, guna menjelaskan secara detail permasalahan apa yang dihadapi JR Saragih sehingga KPU Sumut mencoretnya dari salah satu calon gubsu. Hal-hal yang berkembang diluar, seperti masalahan ijazah SMA JR Saragih yang menjadi penyebab digugurkannya mantan perwira TNI yang mengabdi sebagai salahsatu Pasaukan Pengawal presiden (PASPAMPRES), menurutnya harus dijelaskan sejelas-jelasnya.

Sebagai anggota DPRD Sumut, Irwan Amin juga berterimakasih kepada JR Saragih yang melakukan upaya hukum, atas dibatalkannya pencalonannya oleh KPU Sumut. " Kita menghargai upaya tersebut, tapi sebagai wakil rakyat, DPRD Sumut, khususnya Komisi A, ingin mengetahui permasalahan ini langsung dari ketua KPU Sumut" katanya menjelaskan. "Kami tinggal menunggu koordinasi Ketua KOmisi A, H Nezar Djoeli yang sedang bertugas di luar kota" kata anggota Fraksi PAN DPRD Sumut itu.

Ditegaskannya seluruh masyarakat Indonesia, juga masyarakat Sumut tidak menginginkan adanya kerusuhan terkait pilkada, apalagi biaya pilkada Gubsu sangat besar, mencapai Rp 1,2 triliun. Dengan besarnya biaya Pilkada Gubsu itu, diharapknya hasil dari pilkada Gubsu itu maksimal. Artinya gubernur/wakil gubernur yang terpilih nantinya adalah benar-benar pilihan masyarakat Sumut, berlangsung aman, lancar dan damai.

Sementara itu Wakil ketua Komisi A DPRD Sumut, Muhri Fauzi mengatakan permasalahan ijazah yang menjadi penyebab dibatalkannya pencalon cagub JR Saragih bersama pasangannya Ance Silian,akan menjadi perhatian publik, bukan saja di Sumut, tapi nasional. Darimana mungkin seorang tentara, apalagi diposisi sebagai salahseorang PASPAMRES, keabsahan ijazah SMA-nya dirgukan oleh  KPU Sumut.

Dia berharap kep[ada KPU Sumut sebagai penyelenggara hajatan besar bangsa ini, beserta Bawaslu selakupengawas, hendaknya harus benar-benar jujur. Dia tidak berharap permasalahan ketua partainya itu dilatar belakangi intevensi, atau pengaruh orang lain. DPD PD Sumut katanya saat ini posisinya menunggu DPP Demokrat, terkait masalahan JR Saragih.

Selain Muhri Fauzi, anggota Fraksi PD DPRD Sumut lainnya, Rony Reinaldo Situmorang menduga ada skenario 'jahat' untuk menggagalkan JR Saragih dalam PIlkada Gubsu 2018. Dia mengherankan ada dua surat dari instansi yang sama, tapi isinya berbeda,katanya kepada Pelita, Selasa (13-02-2018).Di bulan Januari katanya, PD Sumut mengirimkan surat ke Dinas pendidikan DKI, terkkait legalisir STTB  ( Surat Tanda Tamat Belajar) STTB Pak JR. Lalu surat PD Sumut itu dijawab tgl 19 Januari 2018, bernomor 5396/1.888.145 ditandatangi oleh Kepala Dinas, Sopan  Adrianto menyatakan : bahwa fotocopy STTB No 01, telah dilegalisr sesuai dengan aslinya.

Namun katanya 22 Januari 2018 keluar lagi surat dari instansi yang sama,  dengan nomor 1454/1.851.623. Ditandatangi seketaris dinas ,S Nurhayati  yang isinya tidak pernah melagalisir ijazah .  Surat ini katanya menjawab surat dari KPU Sumut. Dia mengherankan kenapa bisa seketaris dinas mengeluarkan surat.

Sementara itu, Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Rachlan Nashidik menilai KPU Sumut harus dicuriagai, terlibat dalam permainan kotor partai tertentu dalam pilkada gubsu. KPU Sumut menyatakan pasangan cagub/cawagub, JR Saragih/Ance Selian tidak lolos karena berkas persyaratan JR Saragih sebagai bakal calon Gubsu, tidak memenuhi syarat. (ZA/torong/kas)







Baca:.

Senin, 12 Februari 2018

Hari Ini Pencabutan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut

17.36
Medan | SNN - Pada hari ini Selasa 13 Pebruari 2018 akan diadakan pencabutan Nomor Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bertempat di Grand Mencure Medan Angkasa Jalan Perintis Kemerdekaan/Jalan Sutomo Nomor 1 Medan pukl 15.00 wib.Kalau tidak ada perubahan jadwal Sesuai dengan pengumuman yang disampaikan Ketua KPUD Sumatera Utara Mulia Banurea seusai pengumuman hasil rapat Pleno terbuka tentang Pengumuman Penetapan Pasangan Calon, Senin (12-02-2018).

Yang berhasil lolos pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 Edy Rahmayadi berpasangan dengan Musa Razekshah (Ijek) yang diusung Partai Politik Golkar,Hanura,PKS,Gerindra,PAN,Nasdem, dan akan bertarung Pasangan Calon Gubernur Provinsi Sumatera Utara Saiful Jarot yang berpasangan dengan Sihar Sitorus yang lolos veifikasi memenuhi syarat (MS).

"Bakal Calon Gebernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara pada pemilihan nanti tanggal 27 Juni 2018," papar Ketua KPU Sumut.(bahren/torong/zul)
Baca:.

Tiga Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provsu Dua Ditetapkan

17.12
Medan | SNN - Dalam rapat Pleno terbuka KPUD Provinsi Sumatera Utara menetapkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 di Grand Mencure Medan, Senin (12-02-2018) penetapan disampaikan Ketua KPU Sumut Mulia Banurea, didampingi Sekretaris Rajab Pasaribu,dan Komisioner  Benget Manahan Silitonga,Maruli Pasaribu,Yul Hasni,DR.Zulkarnain Iskandar,Nazir Salim Manik dan Humas KPUD Sumut Harryn Dharma Pratama.

Tiga Pasangan Calon Gubernur dann Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dua ditetapkan menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 yang bertarung merebut kursi nomor satu pada tanggal 27 Juni 2018.

Edy Rahmayadi berpasangan dengan Musa Razekshah memenuhi syarat (MS)diusung partai pendudukungnya; Partai Golkar 17 kursi,Gerindra 13 kursi,Hanura,10 kursi,PAN 6 kursi Nasdem 5 kursi jumlah 60 kursi.

Jarot Saiful Hidayat berpasangan dengan Sihar Sitorus memenuhi syarat diusung partai pendukungnya PDIP dan PPP jumlah 20 kursi. Sedangkang Pasangan Calon JR Saragih bersama Ance Tidak Memenuhi syarat (TMS) diusung partai pendukung Demokrat dan PKPI. Persyaratan tidak dipenuhi dengan melampirkan foto kopy Ijazah/STTB SMA.

Dijelaskan Ketua KPUD Sumut Mulia Banurea Telah dicek ke Sekolah yang bersangkutan,menurut pengakuan Dinas Pendidikan DKI Jakarta tidak pernah yang bersangkutan melegelesir Ijzah/STTB SMA atas nama Jopinus Saragih Nomor;01OC oh.0373795 tahun 1990,ungkap Mulia dalam temu Persnya.

Ditanya wartawan Zulkarnain Iskandar terkait Ijazah/STTB JR Saragih dimana sekolahnya dan apa nama sekolah beliau JR Saragih. Dijelaskan Zulkarnain Nama Sekolahnya Ihlas Prasasti Kebayoran,tapi Sekolahnya tidak ada lagi sudah tutup Tahun berapa tutup sekolahnya,tanya wartawan lagi menurut Iskandar tutup sekolahnya tahun 1990. 

Selesai Rapat Pleno terbuka penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara JR Saragih menjelaskan kepada wartawan akan menempuh jalur hukum terkait pencalonannya tidak memenuhi telah diserahkannya Ijazah/STTB nya kepada mereka kenapa pula tidak saya serahkan tidak melengkapi persyaratan,itu kata mereka,tutupnya.(bahren/torong/zul)

Baca:.

Walikota Minta Bentuk Tim Terpadu Awasi Penyaluran Elpiji Subsidi 3 Kg

16.48
Medan | SNN
- Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi dan General Manager (GM) Pertamina Sumbagut  Ery Widiastono sepakat  dalam menyalurkan elpiji 3 kg bersubsi sehingga tepat sasaran  untuk masyarakat miskin. Sebab, penyalurannya selama ini masih dilakukan secara terbuka sehingga semua kalangan dapat menikmati elpiji  3 kg secara bebas.

Kesepakatan ini tercapai ketika Wali Kota menerima kunjungan GM Pertamina Sumbagut didampingi Manager Gasdomestik Region 1 Sumbagut CD  Sasongko dan Ketua ketua Bidang LPG Hiswanamigas DPC Sumut  Totok Darma Nasution di Rumah Dinas Wali Kota Jalan Sudirman Medan, Senin (12-02-2018).

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut. Wali Kota dan GM Pertamina Sumbagut akan membentuk tim terpadu bersama Polrestabes Medan dan Kodim 0201/BS  serta unsur terkait lainnya. Tim terpadu selanjutnya akan melakukan pengawasan sekaligus pemeriksaan secara ketat terhadap pihak di luar warga kurang mampu.

“Tim terpadu ini akan turun melakukan pemeriksaan baik itu pengoplos, warungwarung makanan maupun restoran  untuk mengecek apakah masih mempergunakan  gas elpiji 3 kg.  Jika terbukti masih mempergunakan langsung dilakukan penindakan!” kata Ery.

Wali Kota  minta kepada masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan jika menemukan ada pangkalan maupun warung-warung yang masih menjual elpiji 3 kg di atas HET yang telah ditetapkan Gubsu.

“Jumlah personil tim terpadu terbatas dalam melakukan pengawasan. Untuk itu lah kita mengharapkan sekali dukungan dan informasi penuh dari masyarakat. Dengan kerjasama ini, kita harapkan masyarakat kurang mampu bisa menikmati elpiji 3 kg bersubsidi tersebut,” ungkap Wali Kota.

Sedangkan bagi warga yang masuk kategori mampu, Wali Kota mengatakan pihak Pertamina telah menyediakan elpiji non subsidi kemasan 5,5 kg dan 12 kg. Dikatakannya, elpiji non subsidi itu tersedia  bebas sehingga masyarakat mudah mendapatkannya di pangkalan resmi, gerai-gerai  Indomaret serta SPBU Pertamina. (torong/fit)

Baca:.

Post Top Ad

Your Ad Spot