Ternyata, Pembelajaran Kelas Rangkap Menghemat Anggaran Negara

Blitar | SNN – Banyak kabupaten / kota yang persebaran gurunya tidak merata. Guru dengan kualitas bagus justru banyak berdomisili di perkotaan, sementara sekolah-sekolah di pinggiran dan perdesaan sangat kekurangan guru. Sejak terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2008 tentang Guru, pemerintah telah mengatur tentang rasio perbandingan untuk pelayanan guru terhadap siswa pada satuan pendidikan.

Dalam pasal 17 telah disebutkan, untuk jenjang Sekolah Dasar, perbandingan guru terhadap siswa adalah 1 : 20. Hal ini menjadi kemudian dijadikan dasar untuk melakukan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG). Dari sinilah permasalahan muncul, karena banyak guru di perkotaan yang memenuhi persyaratan TPG dikarenakan siswanya selalu melebihi rasio.

Sementara di perdesaan semakin tahun siswa yang mendaftar ke sekolah di desa-desa semakin berkurang. Karena jumlah guru di desa juga kurang, maka siswa yang mampu akan pindah dan bersekolah di kota. Sementara yang tidak mampu, mereka memilih drop out sekolah.

Untuk mengantisipasi kekurangan guru di perdesaan, beberapa strategi dilakukan oleh kabupaten / kota. Selain melakukan mutasi dimana guru-guru di perkotaan dipindah di perdesaan, langkah lain yang bisa diambil adalah melaksanakan pembelajaran kelas rangkap (PKR).

PKR sendiri adalah suatu bentuk pembelajaran pendidikan dasar yang mensyaratkan seorang pendidik mengajar peserta didik, yang terdiri dari dua atau lebih tingkatan kelas yang berbeda dalam satu proses pembelajaran dan dalam waktu yang bersamaan. PKR tersebut kemudian diimplementasikan pada sekolah-sekolah yang kekurangan guru. Dimana 1 guru bisa mengajar di 2 kelas secara bersamaan apabila materi yang diberikan sama atau berhubungan.

Salah satu kabupaten yang melaksanakan PKR untuk mengatasi kekurangan guru di predesaan adalah Kabupaten Blitar. Dijelaskan oleh Triyana Damayanti Koordinator USAID PRIORITAS untuk wilayah Kabupaten Blitar kegiatan pembelajaran dengan model PKR telah dilaksanakan di Kab Blitar sejak 2013.

Pada tahun 2012-2013, Kabupaten Blitar, yang merupakan salah satu kabupaten mitra USAID PRIORITAS, mendapatkan pendampingan dalam menerapkan program penataan dan pemerataan guru. Hasil utama dari kegiatan tersebut diataranya adalah teridentifikasi jumlah kekurangan guru. Jumlah kekurangan guru kelas PNS adalah sekitar 1.066 orang.

Kekurangan guru kelas yang sangat banyak tersebut karena menggunakan bahan pertimbangan Standart Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar, dimana setiap SD/MI harus tersedia 1(satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan.

Dari kondisi tersebut kemudian melalui konsultasi publik yang diadakan Dinas Pendidikan dengan SKPD dan stakeholder terkait beserta DPRD dan Dewan Pendidikan melahirkan keputusan Kebijakan, salah satunya dengan mengimplementasikan PKR di sekolah-sekolah yang kekurangan guru.

“Dari Kebijakan tersebut, pengeloaan kelas rangkap yang menjadi salah satu alternatif kebijakan untuk sekolah dasar mulai dilakukan pada tahun 2013 dengan memilih sekolah piloting sebanyak 4 sekolah, memberinya pelatihan beserta pendampingan. Kemudian dari 4 sekolah tersebut dikembangkan menjadi 40 sekolah yang lain pada tahun 2015 dan menjadi 60 sekolah pada akhir tahun 2016. Sedangkan kebijakan regrouping sekolah dilakukan pada tahun 2016,” ungkapnya.

Setelah diterapkan, ternyata PKR mampu menghemat sekitar 150 orang guru (untuk 50 sekolah). Jika harus mengangkat guru baru dengan menempatkan CPNS K2 yang sebagian besar Golongan II b atau II c lulusan D2 dan D3 dengan gaji pokok Rp 1.750.000 per bulan berarti negara mengeluarkan pembiayaan sebesar Rp. 262.500.000 per bulan atau Rp. 3,15 milyar per tahun.

Sedangkan dari tinjauan sarana prasarana berdasarkan kalkulasi yang dilakukan USAID PRIORITAS jika 50 sekolah yang menyelenggarakan PKR tidak memerlukan tambahan ruang kelas baru secara keseluruhan karena kelas bisa digabung, maka dari segi sarana dan prasarana program PKR mampu berhemat sebanyak Rp 12,175 milyar.

Untuk itulah Bupati Kab Blitar menyambut baik dengan keberhasilan PKR di Kab Blitar. “Komitmen Kabupaten Blitar untuk menata guru dengan lebih baik sehingga hak siswa untuk belajar tetap terpenuhi tertuang dalam Peraturan Bupati tanggal 8 Oktober 2014 tentang kelas rangkap.

Kami juga telah melaksanakan pelatihan kelas rangkap,” kata Riyanto Bupati Blitar. Saat ini Kab Blitar menjadi salah satu kabupaten percontohan nasional untuk keberhasilan pelaksanaan kelas rangkap.  (zul/rel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>