Seperti diketahui, warga sudah sepakat mengajukan dan mengusulkan Kepala Lingkungan yang baru pada 1 Juli 2019, setelah sebelumnya kepling yang bertugas di wilayah itu meninggal dunia pada 26 Juni 2019.
Menanggapi keresahan warga akibat berlarutnya pengangkatan Kepling ini, Anggota DPRD Medan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Irwansyah S.Ag, SH mengingatkan Pemko Medan dalam hal ini pihak kecamatan dan Kelurahan untuk tidak bermain-main.
"Hal seperti ini perlu menjadi perhatian, ketika warga sudah sepakat semua mengusulkan perwakilan warganya sudah sepantasnya Pemko Medan tidak memperlambatnya," jelas Irwansyah.
Dikatakannya, dengan lambatnya proses ini wajar kemudian timbul praduga di kalangan warga. "Masalahnya warga sudah sepakat dan tidak ada masalah, kemudian dalam prosesnya lambat warga jadi bertanya-tanya dan munculah isu-isu yang kurang mengenakan," jelas Irwansyah.
Perlu diketahui, katanya, keresahan warga tersebut sangat wajar mengingat Kepling menjadi kepanjangan pemerintah paling bawah.
"Seperti urus KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan lainnya pastilah warga berhubungan dengan Kepling. Maslahnya kepling yang warga kehendaki tak juga diproses, maka wajar saja warga bertanya dan protes," jelasnya.
Irwansyah meminta aparatur Pemko di bawah seperti Camat dan Lurah untuk lebih sigap merespon persoalan seperti ini sehingga tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat.
"Kita akan pertanyakan, kenapa ini bisa terjadi, meningat tidak ada masalah yang serius di masyarakat. Persoalan ini sepertinya akibat buruknya komunikasi dengan warga," jelasnya.
Seperti diketahui, Rabu (18-09-2019) warga Tegal Sari Mandala III mendatangi kantor lurah dan Camat mempertanyakan proses pengangkatan Kepling yang berlarut larut.
Salah seorang warga Azhar mengatakan, usulan warga sudah disampaikan pada Agustus 2019 lalu, namun tidak kunjung diproses.(torong/fit)