Tebing Tinggi | SNN - Walikota Tebing Tinggi Umar Zunaidi Hasibuan menegaskan menjadi sebuah kewajiban bagi ASN dan segenap perangkat Pemerintah Non PNS termasuk Kepala Lingkungan untuk menjaga sikap Netralitas dan tidak ada yang coba-coba dan akan diambil tindakan tegas sesuai dengan undang-undang ASN.
Hal ini disampaikan Walikota pada acara pertemuan tokoh masyarakat dan tokoh agama menyangkut suksesnya pemilu 2019 Senin (01-10-2018) digedung Hj.Sawiyah dihadiri unsur FKPD Tebing Tinggi.
Disampaikan Walikota, netralitas bagi ASN dan perangkatnya sama sekali harus menjadi perhatian yang serius bagi jajaran ASN di Kota Tebing Tinggi, termasuk ikut serta mengkampanyekan keluarganya sendiri, termasuk isteri atau suaminya.
Dingatkan Walikota camat dan lurah menjadi ujung tombak pemerintah kota harus dan wajib membantu KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk sukseskan Pemilu 2019.
Dan yang selalu menjadi masalah adalah tentang Daftar Pemilih Tetap (DCT) yang terus berubah dan hal ini perlu penangan yang serius dan kerjasama dengan Dinas Dukcapil guna pendataan yang lebih akurat.
Di Tebing Tinggi saat ini yang nantinya sudah berhak ikut pemilu pada saat pemilu berlangsung dari pemilih pemula ada 847 jiwa, dan belum rekam KTP ada 1398 jiwa dan ini harus selesai 5 november 2018.
Untuk itu saya perintahkan Dinas Dukcapil bersama camat dan lurah untuk melakukan pendataan, dengan melakukan jemput bola, jika memang orangnya sudah tidak ada lagi, coret saja dari kependudukan Tebing Tinggi, katanya
Disampaikan H.Umar Zunaidi Hasibuan sukses Pemilu 2019 apabila rakyat Indonesia yang menggunakan hal pilihnya mencapai 77 persen, dan kita harus menyikapi dengan jelas, lakukan terus sosialisasi kepada masyarakat.
Saya berharap sosialisasi ini dilakukan secara bergantian di Kecamatan-kecamatan dengan peserta dari masyarakat lebih banyak dan luas dengan melibatkan KPU,Polres, Bawaslu, Gakkumdu dengan harapan masyarakat semakin paham.
Walikota berharap Pemilu di Tebing Tinggi dapat berjalan lancar, tertib, aman dan damai, dan kuncinya penyelenggara harus bersikap netral tidak berpihak kepada siapapun dan bertugas sesuai peraturan dan UU yang berlaku,namun sehebat, sesukses, apapun Pemilu tersebut, Persatuan dan Kesatuan Bangsa diatas segalanya. (fit)