Pengeledahan Oleh KPK Akan Membersihkan Lingkungan BPKS Sabang -->

Pengeledahan Oleh KPK Akan Membersihkan Lingkungan BPKS Sabang

Selasa, 14 Agustus 2018


Sabang | SNN - Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sabang, diharapkan dapat membersihkan kotoran dilingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), yang dinilai akan menghambat pengembangan pembangunan kawasan itu.

 Hal itu disampaikan Kepala BPKS DR Drs Sayid Fadhil,SH,M.Hum, Senin (13-08-2018). Bahkan, Sayid Fadhil. mendukung penuh tindakan kerja KPK yang telah melakukan tugasnya di lingkungan kantor BPKS.

 Karena tindakan KPK itu, kata Sayid Fadhil, merupakan moment yang baik bagi BPKS untuk ikut melakukan bersih-bersih, guna membangun Sabang yang lebih baik.

 “Sudah tiba saatnya kita bersih-bersih di BPKS. Kita wajib mendukung penuh apa yang dilakukan KPK. Bukan justru menghakimi BPKS atas ketidak pahaman masyarakat terhadap apa yang dilakukan managemen baru selama ini,” kata Sayid Fadhil.

 Ditambahkan, apa yang dilakukan KPK merupakan keniscayaan dan itu memang tugas mereka lembaga rasuah tersebut. Dimana dengan apa yang KPK lakukan ini sangat membantu manajemen dalam upaya menyelesaikan PR-PR lama yang belum terkuak.

 “Kita tidak boleh mundur daan harus tetus maju dan apa yang dilakukan KPK adalah sangat benar dan tidak di BPKS tidak yang tertutup kita semuanya ingin transparansi” sebutnya.

 Disebutkan juga, manajemen BPKS harus memberikan support sepenuhnya kepada KPK dan ingin mewujudkan transpransi supaya tidak ada keragu-raguan bahwa BPKS ingin menutup-nutupi. Ini merupakan komitemen manajemen BPKS dibawah kepemimpinan Sayid Fadhil, ungkap Sayid Fadhil.

 Untuk itu, saya berharap lanjut mantan karyawan TVRI Ini, apa yang telah terjadi di BPKS selama ini harus di proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan saya akan mengambil tindakan tegas bila nantinya hasil pemeriksaan KPK ada terindikasi pegawai BPKS yang terlibat.

 “Saya tidak akan main-main dan juga tidak segan-segan mengambil tindakan tegas, bila terdapat oknum-oknum karyawan BPKS yang selama ini bermain, kita proses sesuai prosedur hukum yang berlaku,” tegasnya.

 Dengan adanya pengeledahan KPK di Kantor BPKS jelas Sayid Fadhil, diharapkan akan menjadikan BPKS yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja dalam pengembangan kawasan. Begitu juga hal nya dalam membenahi hal-hal yang selama ini carut-marut, baik program pelaksanaan proyek maupun di bidang organisasi BPKS itu sendiri.

 “Kita baru tau dimana titik-titik kelemahan kita, dengan adanya KPK ini sangat membantu pimpinan untuk menguak kulit-kulit emas tetapi didalam sampah busuk semua,” ujarnya.

 Lebih lanjut dikatakan bahwa sejak awal dirinya memimpin BPKS ia selalu mengedepankan transparansi informasi kepada publik tentang BPKS. Bahkan dalam mewujudkan hal tersebut, BPKS melakukan kerjasama dengan Komisi Informasi Aceh (KIA) guna memastika, agar Lembaga Negara yang dipimpinnya itu bisa mewujudkan transparansi sehingga menjadi lembaga yang bersih dan berwibawa.

 “Karena kita berkomitment bahwa BPKS kedepan lebih terbuka dan bersih. Hal ini dibukti kan apa yang kita lakukan selama ini mengacu pada azas-azas transparansi. seperti penandatangan kontrak disaksikan didepan forkompimda, kita melakukan kerjasama dengan KIA,” katanya.

 Tak hanya itu, dalam pelaksanaan tender kegiatan di BPKS, juga dilakukan kerjasama dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan RI. Hal ini merupakan upaya bahwa tidak ada lagi yang ditutup-tutupi.

 “Saya akan berada di garis terdepan untuk menyelesaikan hal-hal yang tidak benar dan memecahkan simpul-simpul yang yang masih tertutupi. Jangan ada dusta antara kita,” tutupnya. (jal)