Cleaning Service DPRD Medan Ngadu ke Komisi B - SNN | Suara Nasional News

Hot


Senin, 02 April 2018

Cleaning Service DPRD Medan Ngadu ke Komisi B

 
Medan | SNN - Para karyawan cleaning service (CS) DPRD Kota Medan tiba-tiba menyeruduk ruang Komisi B DPRD Kota Medan. Mereka mengadukan nasib kepada para anggota dewan karena akan dipecat sepihak.
Elisa Lubis, mewakili karyawan cleaning service DPRD Kota Medan, mengungkapkan PT Paruh Cakrawala Membentang (PCM) memenangkan tender, PT PCM meminta uang administrasi kepada seluruh cleaning service DPRD Kota Medan untuk menyetorkan uang sejumlah Rp 2,5 juta per orang.
“Kami berdua dipanggil PT PCM. Kami disuruh daftar ulang dan kami pun disuruh membayar uang administrasi sebesar Rp 2,5 juta yang katanya bisa dicicil selama 3 kali, dengan DP Rp 1 juta,” ungkapnya saat mengadukan nasib ke Komisi B DPRD Kota Medan, Senin (02-04-2018).
 Atas dasar itu, Elisa pun menyampaikan informasi itu kepada seluruh cleaning service DPRD Kota Medan. Hasilnya, seluruh cleaning service DPRD Kota Medan tidak menyetujui proses daftar ulang dan pengutipan uang administrasi itu. “Kami ada 40 orang disini dan gak ada yang setuju dengan proses daftar ulang dan uang administrasi itu. Kami sudah lebih 15 tahun kerja disini dan tidak ada istilah daftar ulang itu,” ungkapnya.
Kepala Bagian (Kabag) Umum Sekretariat Dewan, Andi S Harahap mengungkapkan pihaknya sudah mengkonfirmasi masalah tersebut kepada PT PCM. “Berdasarkan info dari PT PCM, hanya dua cleaning service saja yang baru mendaftar ulang. Jadi, info adanya daftar ulang itu memang benar. Tapi masalah adanya kutipan uang administrasi itu saya tidak ikut campur,” paparnya.
“Sejak 1 April ini memang PT PCM lah yang mengelola cleaning service disini. Karena PT PCM yang memenangkan tendernya,” ungkapnya.
 
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Medan, Rajuddin Sagala mengungkapkan PT PCM tidak bisa melakukan pemecatan secara sepihak hanya dikarenakan para cleaning service tidak mau membayar uang administrasi sebesar Rp 2,5 juta.
“Tadi, mereka juga sudah melaporkan masalah ini ke ruangan saya. Mereka tidak mau daftar ulang karena mereka sudah takut duluan diminta uang administrasi Rp 2,5 juta itu,” ungkapnya.(torong/fit)