Reses Anggota DPRDSU Nezar Djoeli - SNN | Suara Nasional News

Hot


Selasa, 06 Maret 2018

Reses Anggota DPRDSU Nezar Djoeli

Medan | SNN- Anggota DPRD  Sumut HM.Nezar Djoeli,ST dari Fraksi Nasdem ketua Komisi A Masyarakat Bandar Selamat Antusias menyambut kedatangannya pada hari Rabu (06-03-2018) di Gg.Amal  Kelurahan Bandar  Selamat Kecamatan Medan Tembung.

Dua ratusan lebih warga masyarakat menghadiri  reses Nezar Djoeli Dapil 1 yang dihadiri Lurah Mukhtar,SE Camat yang mewaklinya tokoh masyarakat H.Asbullah Lubis warga Gg.Amal lingkungan 8 menyebutkan jalan Letda Sujono dibawah tol setiap hari hujan tetap banjir memohon supaya diperhatikan Anggota DPRD Sumut memang kami tau itu bukan wewenang Lurah atau Camat melainkan wewenang kewajiban Dinas PU dalam satu jam tidask bisa dilewati disebabkan bajir setiap hari hujan turun,ungkap Asbullah.

Keplingk 12 Retno Saragihyang tinggal di Asrama menyebutkan sering mendapat tudingan dari masyarakat mereka terkait KIP (Kartu Indonesia Pintar)KIS (Kartu Indonesia Sehat) kami hanya mendistribusikan saja sedangkan nama-nama peserta penerima bantuan sudah tersusun di Dinas Kependudukan,ujar Retno.

Tolonglah pak,disampaikan kepada para pemangku kepentingan supaya saat ini diperankan.Jadi warga tidak lagi menuduh Kepling macam-macam,ujar Retno kami tetap menerima tudingan dari warga memainkan masyarakat penerima bantuan pemerinta,keluhnya.

Masdiani,S.Pd warga Gg.Amal mengaku Kepala sekolah Ada gurunya sudah lama menjadi guru Honor di sekolah yang ia pimpin honor mereka sangat kecil, memohon pak supaya mereka guru honor diperhatikan,pintanya.

Tanggapan Nezar Djoeli terkait keluahan masyarakat mengenai banjir di jalan Letda Sujono dibawah tol tersebut itu kewenangan Nasional tapi akan diprioritaskan. Mengenai KIS pihak Perovinsi menyiapkan 300 ribu yang namanya Kartu Peraturan Berbayar Iyuran (PBI) namanya berbeda tapi sama dengan Kartu Indonesia Sehat Kartu PBI ini bisa langsung digunakan bila mendapat perawatan,tegas Nezar

Kartu BPJS dalam perawatan harus menunggu 14 hari menurut perosesnya sama dengan BPJS Mandiri pungkasnya dan KIP juga sama dengan KIS,agar Kepling melakukan pendataan penduduk menegaskan Disdukcapil yang berwenang agar mengetahui warga disetiap lingkungan,ujarnya menjawab Keplimg 12 tersebut.

Terkait penerimaan PNS mengenai guru honor itu kewenangan Perovinsi hanya tingkat SMA sedangkan Sekolah tingkat SMP dan SD kewenangan Wali Kota,tutur Nezar menjawab keluhan Masdiani.(torong/ks)